Presiden Diharap Menunda Pelaksanaan

SM/Antara : SIDANG PENDAHULUAN : Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang pendahuluan uji formal Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta, Senin (14/10). (55)
SM/Antara : SIDANG PENDAHULUAN : Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang pendahuluan uji formal Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta, Senin (14/10). (55)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menunda pelaksanaan dari Undang- Undang KPK hasil revisi karena banyak menimbulkan permasalahan. ”Kami masih sangat berharap kepada Presiden untuk menunda pelaksanaan dari undang-undang ini karena banyak sekali permasalahan. Ada lebih 26 pelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan konferensi pers yang

dikatakan oleh Pak Presiden bahwa akan memperkuat KPK,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (14/10).

Ia pun mencontohkan pelemahan yang paling krusial dari revisi UU KPK itu, yakni dipangkasnya kewenangan komisioner KPK dan juga soal dibentuknya Dewan Pengawas KPK. ”Misalnya yang paling krusial itu pimpinan KPK bukan pimpinan tertinggi lagi, bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Ini betul-betul langsung memangkas kewenangan-kewenangan komisioner KPK ke depan,” ungkap Syarif.

Ia juga menilai bahwa dibentuknya dewan pengawas akan menimbulkan kerancuan. ”Dewan pengawas ini juga akan menimbulkan kerancuan yang utama karena satu, bahwa dewan pengawas juga bukan penegak hukum tetapi dia mengotorisasi penggeledahan, penyitaan, bahkan penyadapan. Bagaimana seorang bukan penegak hukum bisa memberikan otorisasi tentang tindakan-tindakan hukum. Ini betul-betul akan sangat mempengaruhi kerja-kerja KPK ke depan,” tuturnya. Namun, ia menyatakan lembaganya siap menjalankan UU KPK hasil revisi dengan segala keterbatasan jika Presiden nantinya tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK. ”Kami berharap bahwa Presiden akan mengeluarkan Perppu. Kami sangat berharap itu. Kalau pun seandainya tidak dikeluarkan kami akan menjalankan undang-undang yang ada dengan segala keterbatasannya tetapi pada saat yang sama kapan mulai berlakunya undangundang yang baru, apakah mungkin undang-undang yang baru itu bisa terlaksana sebelum ada dibentuk dewan pengawas, misalnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti soal aturan peralihan dari UU KPK hasil revisi tersebut yang tidak jelas. ”Aturan peralihan dari undang-undang yang baru itu pun tidak jelas. Ini akibat dari proses perundang-undangan yang dibikin rahasia dan tertutup akhirnya menimbulkan kerancuan-kerancuan baik itu dari segi terminologi maupun dari tata kerja,” ungkap dia. Selain itu, ia juga menyesalkan karena lembaganya tidak dilibatkan mulai dari proses sampai hasil terkait revisi UU KPK tersebut. ”Terus terang kami sangat menyesalkan mulai dari prosesnya sampai dengan hasilnya karena memang kami tidak diikutkan di dalam proses ini. Seperti Pak Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) mengatakan bahwa Undang- Undang KPK yang baru itu sama dengan membikin baju tanpa mengukur orang yang akan memakai baju itu,” kata Syarif. Dia juga menyebut salah ketik atau ”typo” dalam revisi Undang-Undang KPK karena dibuat terburu-terburu dan sangat tertutup. ”Ada kesalahan ketik karena ini memang dibuat terburu-buru dan dibuat sangat tertutup,” tambah Syarif. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah salah ketik dalam revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirimkan oleh DPR. ”Oleh karena itu kami sekarang bertanya lagi apakah sekarang perbaikan ”typo” itu harus membutuhkan persetujuan antara parlemen dan pemerintah kembali kan sudah berbeda bukan parlemen yang dulu. Apakah parlemen yang sekarang terikat dengan kesalahan yang dibuat sebelumnya sehingga ini semua membuat ketidakjelasan dan kerancuan,” ujar Syarif.

Terkait salah ketik tersebut, kata dia, menyebabkan KPK sangat ragu menjalankan UU KPK hasil revisi tersebut. ”Itu lah sebenarnya yang mengakibatkan KPK sangat ragu bagaimana mau menjalankan tugasnya sedangkan dasar hukumnya sendiri banyak sekali kesalahan- kesalahan dan kesalahannya itu bukan kesalahan minor, ini kesalahan-kesalahan fatal,” ungkap Syarif.

Ia menyatakan bahwa seharusnya proses pembahasan revisi UU KPK itu terbuka sehingga masyarakat bisa memberikan masukan. ”Kami sih berharap bahwa ada proses yang terbuka, ada proses yang tidak ditutupi sehingga masyarakat itu bisa paham, KPK juga bisa paham bisa mempersiapkan diri bagaimana untuk memberikan masukan,” tuturnya.

Sebagai contoh, kata dia, KPK tidak alergi dengan dibentuknya dewan pengawas hasil revisi UU KPK tersebut. ”Kami tidak alergi dengan misalnya dewan pengawas, kami tidak apa-apa ada dewan pengawas tetapi fungsi dewan pengawasnya ya sebagai dewan pengawas bukan sebagai bagian dari yang harus menyetujui, menandatangani, itu bukan mengawasi. Nanti orang bertanya lagi, nanti yang mengawasi dewan pengawas ini siapa,” tuturnya.

Sidang Pendahuluan

Sementara itu, pada sidang pendahuluan uji materi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan objek uji materi belum ada karena belum bernomor. ”Permohonan ini adalah permohonan yang harus jelas objeknya, sementara objek yang diajukan belum ada, masih titik-titik di situ,” ujar hakim Enny Nurbaningsih dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Catatan tersebut diberikan atas permohonan uji materi yang diajukan 25 orang mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi’iyah. Dalam mengajukan permohonan, ujar dia, harus terdapat kejelasan objek yang diuji. Pemohon pun tidak dapat menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengisi nomor undang-undang yang diuji. Mahkamah disebutnya kesulitan mempertimbangkan permohonan dengan objek yang tidak jelas, seperti permohonan para mahasiswa yang masih mencantumkan titik-titik dalam permohonannya itu. ”Kalau belum ada objek ya memang agak kesulitan kami menilai yang mana,” tutur Enny Nurbaningsih.

Senada, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan pemohon harus memahami prosedur dan proses rancangan sebuah undang-undang sebagai pedoman sebelum mengajukan uji materi. Enny juga mempertanyakan kerugian konstitusional mahasiswa yang mengajukan uji materi terhadap revisi Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan adanya pasal yang mengatur Dewan Pengawas dalam lembaga antirasuah itu. ”Apakah kemudian ada kerugian terkait dengan hak yang diberikan Undang-Undang Dasar akibat berlakunya norma dari suatu undang-undang? Kebetulan yang mau diujikan norma Dewan Pengawas, maka harus bisa menjelaskan soal itu,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Pemohon juga diminta menguraikan bentuk kerugian dari norma yang belum berlaku itu karena dalam permohonan, kerugian secara faktual ataupun secara potesial tidak dijelaskan. ”Bagaimana kemudian hubungan kausalitasnya antara kerugian dengan permohonan pengujian itu sendiri?” kata hakim Enny Nurbaningsih memberikan catatan kepada pemohon. Pemohon dinilai belum konsisten terhadap hal yang ingin diujikan lantaran dalam judul permohonan hanya mencantumkan uji formil, tetapi dalam isi permohonan meminta uji materiil atas Pasal 21 ayat (1) huruf a revisi UU KPK.

Untuk pengujian formil, Enny Nurbaningsih mengatakan, harus terdapat kejelasan nomor undang-undang yang diuji serta masalah prosedur yang akan diuji. Sementara untuk uji materiil, kedudukan hukum serta kerugian konstitusional pemohon harus diuraikan dengan jelas.Revisi UU KPK hingga kini belum disahkan dan belum melewati masa 30 hari atas keberlakuan sebuah undang-undang yang dimuat dalam lembaran negara. Menanggapi catatan dari hakim, salah satu pemohon, Wiwin Taswin, mengatakan akan memperbaiki permohonan sesuai nasihat yang diberikan hakim konstitusi. ”Kami akan melakukan perbaikan, kami mohon waktu untuk melakukan perbaikan,” ujar Wiwin Tarswin. Para mahasiswa sekaligus advokat itu mendalilkan Pasal 21 ayat (1) huruf a dalam revisi UU KPK tentang Dewan Pengawas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD 1945.(ant-56)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar