Ketidakpastian Global Jadi Tantangan

JAKARTA- Ketidakpastian global masih akan menjadi tantangan bagi kebijakan moneter lima tahun ke depan. Demikian dikemukakan oleh Abdul Manap Pulungan, peneliti makroekonomi dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). ”Keadaan tersebut mendorong Bank Indonesia (BI) harus cepat beradaptasi. Suku bunga The Fed kemungkinan besar terkoreksi lagi mulai 2020 untuk menstimulasi ekonomi AS, dan akan berdampak pada capital inflow ke negara-negara pasar berkembang, termasuk Indonesia,” tutur dia, kemarin.

Menurut dia, hal tersebut bisa mengakibatkan rupiah mengalami apresiasi, tetapi juga ada peluang ketergantungan pada defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Hal kedua yang menjadi tantangan, lanjut dia, adalah pengaruh harga minyak yang sangat besar terhadap sektor moneter karena Indonesia sudah menjadi negara net importir. ”Jadi, kalau harga minyak naik, neraca perdagangan cenderung tertekan, dan hal itu menekan rupiah,” tegas dia.

Ekonom Bank BCADavid E Sumual menyebutkan lima tahun terakhir, BI sudah baik dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah. Dalam upaya mendorong target pertumbuhan ekonomi, defisit transaksi berjalan terlalu lama menjadi persoalan yang memengaruhi volatilitas transaksi pasar keuangan. ”Pertumbuhan ekonomi bukan tugas utama BI. Bank Sentral menjaga stabilitas harga tetapi berkewajiban implisit. Syarat utama mencapai stabilitas harga, BI dengan makroprudensial mencoba merelaksasi LTV (loan to value) dan RIM (rasio intermediasi makroprudensial), serta mengendalikan likuiditas,” papar dia.

Ada sejumlah langkah yang dilakukan BI. Misalnya pada 2015 ikut membentuk tim pengendali inflasi nasional dan daerah. Juga membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder, melakukan intervensi untuk menjaga volatilitas kurs pada level aman, serta mengubah mekanisme lelang reverse repurchase agreement (repo) atau penjualan SBN milik BI ke bank dari variable rate tendermenjadi fix rate tender. BI juga menyesuaikan frekuensi lelang foreign exchange (FX) swap dari dua kali seminggu menjadi sekali seminggu. Pada tahun yang sama mengubah mekanisme lelang term deposit(TD) valas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing, serta memperpanjang tenor sampai tiga bulan. Pada 2016, menggunakan BI 7 Day RR Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI Rate. Lalu, 2017 menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/11/PBI/2017 mengenai Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal atau Local Currency Settlement melalui bank. Tahun yang sama menerbitkan aturan Surat Berharga Komersial untuk pendalaman pasar keuangan melalui PBI Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Pada 2018, BI menaikkan porsi pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah rerata konvensional dan syariah dari 2% menjadi 3%.

Juga meningkatkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) konvensional dan syariah, yang dapat direpokan ke BI dari 2% menjadi 4% masing-masing dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada tahun itu BI mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0% dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada target kisaran 80%-92%. Menerbitkan aturan transaksi derivatif suku bunga rupiah, yaitu Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS), serta PBI Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non Deliverable Forward. Tahun ini, menerbitkan PBI Nomor 21/7/PBI/2019 tentang Perubahan atas PBI Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non Deliverable Forward. Kemudian, mengatur RIM atau RIM Syariah disempurnakan dengan menambahkan komponen pinjaman atau pembiayaan yang diterima bank, sebagai komponen sumber pendanaan bank dalam perhitungan RIM/RIM Syariah. (bn-18)