MUI dan Mediator Ketegangan

Panas tensi politik nasional pasca-Pilpres dan Pileg 2019 baru saja menurun. Rakyat Indonesia termasuk umat Islam pun perlahan sudah kembali menyatu. Meski residu-residu narasi separasi ideologi agamis - nasionalis selama kontestasi politik lima tahunan masih menyisakan ruang jeda.

Kini tensi kembali tinggi seiring pro-kontra rancangan hukum yang menuai kontroversi seperti RUU KUHP, RUU PKS, RUU KPK, dan lainnya. Rakyat kembali terbelah antara pro dan kontra.

Aparat kepolisian dan mahasiswa demonstran terlibat saling bertikai fisik dalam aksi demonstrasi yang cukup massif. Demikian halnya dengan kerusuhan di tanah Papua yang diwarnai dengan perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintahan dan layanan umum lainnya. Dalam negara demokrasi, demonstrasi dan kritik bukanlah tindakan terlarang.

Dalam bahasa agama, jika kritik diniatkan untuk nasihat adalah bagian dari anjuran agama selama motif dan mekanismenya berjalan dengan cara yang positif dan legal (QS. Al-Ashr: 3). Berbeda halnya dengan menghina, memfitnah, membunuh karakter apalagi membuat kerusakan dan kerugian.

Selain dapat menjadi kasus hukum, hal tersebut tentunya juga menjadi larangan agama. (QS. Al-Hujurat: 11) Posisi aparat kepolisian pun dituntut adil, tegas, dan seprofesional mungkin. Di satu sisi ada kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dengan tegas kepada siapapun pelanggar hukum dan pembuat keonaran.

Di sisi lain juga wajib menjamin hak warga dalam kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Demikian halnya para demonstran juga harus tetap berpegang kepada aturan main menyampaikan aspirasi dan pendapat sesuai aturan hukum yang berlaku serta norma kesopanan sesuai ajaran agama.

Kata kuncinya, unjuk rasa, demonstrasi, dan penyampaian pendapat di muka umum adalah sah dan dijamin undang-undang. Namun anarkhisme, otoriterisme, makar, dan penggunaan kekerasan baik verbal apalagi fisik yang berakibat timbulnya korban luka atau nyawa adalah pelanggaran terhadap hukum.

Peran MUI

Bagaimana peran MUI dalam ketegangan dan kecamuk sosial? Setidaknya ada tiga model penyelesaian konflik (Syamsu Rizal Panggabean, Penanganan Konflik Sosial Berlatar Belakang Agama: 2013).

Pertama, pendekatan kekuatan dan kekuasaan (power based). Kedua, pendekatan hak (right based). Ketiga, pendekatan kepentingan (interest based). MUI sepertinya tidak merekomendasikan penggunaan model pertama (power based) karena konflik dan saling curiga tidak akan pernah selesai.

Masing-masing pihak yang bertikai mengklaim memiliki pendukung yang banyak. Bentuk lain dari model power based ini adalah penggunaan intimidasi dan kekerasan framing media sosial bahkan juga fisik. Meski demikian, model kekuatan dan kekuasaan negara tetap dapat digunakan dalam menghadapi intrik dan provokasi gerakan makar dengan tetap menggunakan smart diplomationdan mempertahankan harga diri sebuah bangsa dan negara yang berdaulat.

Bagi MUI pendekatan hak juga belum tentu menyelesaikan konflik antarpihak secara tuntas. Karena masing-masing pihak bisa saling mengklaim pihaknya yang paling berhak pro maupun menolak aksi dengan alasan undang-undang yang ada. Pilihan yang disarankan MUI adalah model ketiga, yaitu pendekatan kepentingan.

Model pendekatan kepentingan ini dalam artian bersepaham dan bersepakat untuk menjadikan kepentingan untuk saling menjaga ketertiban umum menjadi sebuah cara sekaligus tujuan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Posisinya adalah kesetaraan berdasarkan kemanusiaan, bukan berdasarkan perbedaan di depan hukum dan kekuasaan. Cara-cara yang ditempuh adalah seperti negosiasi, mediasi, curah pendapat, dan gagasan dialog nasional. Pada titik itulah MUI hendaknya mengambil porsi sebagai promotor.

Dengan demikian, pendekatan berbasis kepentingan ini menghendaki agar masing-masing pihak yang bersitegang berhasil mencapai kepentingannya, baik kepentingan tanggung jawab menjaga ketertiban sosial, kepentingan akan rasa aman, tuntutan merespons aspirasi secara cepat, adil, dan tidak mudahnya stigma represif maupun tuntutan ketertiban umum dan menghindari bersikap anarkhis serta represif. Peran dan tawaran moderasi MUI tersebut menunjukkan bahwa pertama, MUI bisa secara lugas menjalin komunikasi lintas arah. MUI tidak mudah terjebak dalam diktum-diktum yang kontras dan antagonistik antara kubu pro dan kontra.

MUI bisa menjadi sentra moderasi secara strategis di antara kubu yang bersitegang. Kedua, MUI berupaya memecah kebuntuan komunikasi dan mendinginkan suasana dalam tensi panas di tengah ketegangan dan konflik yang terjadi dengan menjadi mediator gerakan nasional saling menyayangi (Tarahum), saling memahami (Tafahum), dan saling membantu (Tanashur) antarsesama elemen anak bangsa baik agama, suku, dan kelompok politik.

Ketiga, MUI terus menengahkan posisi kedua kelompok ideologi baik yang anti kebhinnekaan dan maupun fobia agama yang masing-masing pihak saling menyudutkan, agar berkomitmen kepada ikatan kebangsaan yang menjadi kesepakatan bersama.

Termasuk di dalamnya keutuhan NKRI dan disiplin berpancasila yang tidak perlu diragukan religiusitasnya. Dengan demikian, bagi MUI peran sebagai mediator dan fasilitator baik dalam ketegangan maupun kerusuhan aksi unjuk rasa massa adalah wujud implementasi tanggung jawab MUI dalam bidang keagamaan (mas’uliyyah diniyyah) sekaligus sebagai tanggung jawab kebangsaan (mas’uliyyah wathaniyyah).

Tujuannya untuk memelihara keluhuran agama dan mendisain kesejahteraan kehidupan bersama (hirasat addin wa siyasat ad-dunya). Ini adalah pesan dalam prinsip Islam Wasathiyah, yaitu Islam yang mengedepankan jalan moderasi-progresif, dan menghindari sikap saling bersikukuh dalam ekstremisme friksi kepentingan kelompok semata. (Arif Fahrudin, Sekretaris Lembaga Pentashih Buku & Konten Keislaman (LPBKI) MUI Pusat -23)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar