Mengintip Warna-warni Kabinet

Foto-foto: Antara, dtc, dok
Foto-foto: Antara, dtc, dok

PERBINCANGAN menyangkut kabinet pada pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin hangat. Terlebih setelah muncul kabar bakal terpilihnya beberapa kader partai oposisi. Berikut prediksi susunan kabinet pemerintahan Jokowi yang pada 20 Oktober nanti bakal dilantik bersama KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden.

Pekan lalu, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Menurut Jokowi, para menteri dan kepala lembaga telah sangat banyak membantunya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mencapai visi dan program prioritas. Presiden juga tidak memungkiri masih adanya beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan disebabkan keterbatasan pemerintah.

Meski begitu, Presiden menilai selama 5 tahun Kabinet Kerja, pemerintah telah menyusun sebuah fondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, produktif, dan lebih merata. Dari apa yang diucapkan Jokowi pada sidang kabinet paripurna terakhir masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tersebut, beberapa pengamat menilai akan ada perubahan pada kabinet baru nanti.

Meski begitu, ada juga beberapa nama yang diperkirakan bakal dipertahankan. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yasin Mohammad menilai tiga srikandi menteri berpeluang besar kembali dilantik. ”Sejumlah menteri yang berlatar belakang profesional peluangnya lebih besar dilantik lagi.

Menteri-menteri dari kalangan profesional lebih nampak kinerjanya,” ucap Yasin. Ia mencontohkan sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut dia, meski Susi sempat membuat kebijakan kontroversial seperti melarang nelayan menggunakan cantrang, hal itu tak lain demi menjaga sumber daya laut. ”Apalagi berdasarkan studi yang pernah dilakukan, penggunaan cantrang dianggap merusak sumber daya laut dan ekosistem karang,” ucap Yasin.

Hal lain yang perlu diapresiasi dari Susi, kata Yasin, adalah terkait perang melawan ”illegal fishing”. ”Dalam konteks penenggelaman, Ibu Susi paling tinggi. Prestasinya dalam law enforcement atau perang melawan illegal fishing patut diapresiasi,” ucap Yasin. Sosok lainnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Meski kebijakan-kebijakannya tidak ada yang revolusioner, kata dia, namun terbukti mampu menyeimbangkan neraca keuangan negara. ”Kunci keuangan negara itu ada di Sri Mulyani. Pola yang dimainkan adalah kebijakan ekonomi liberal.

Membuka lebarlebar akses investasi dari luar. Investasi ini dibuka dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan. Tidak ada kebijakan monumental, tetapi di politik, Sri Mulyani berpotensi pada Pilpres 2024,” ujarnya. Selain dua srikandi itu, lanjut Yasin, ada juga sosok Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ia menyatakan sejak awal penunjukan Retno sebagai Menlu justru banyak yang menyangsikan.

Namun kerja kerasnya dalam berkomunikasi dengan negaranegara luar telah membuahkan hasil yang nyata. ”Pada awal-awal penunjukan, Retno diragukan kemampuannya, termasuk komunikasinya dengan beberapa negara lain banyak diragukan. Tetapi belakangan dia bisa menunjukkan seperti masuknya Indonesia sebagai Dewan Kehormatan di PBB,” ungkap Yasin.

Namun, lanjut dia, Retno masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, misalnya persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sementara, ucap Yasin, sejumlah menteri dari kalangan partai politik justru paling terancam karena mayoritas dari mereka jarang berprestasi dan memiliki terobosan baru. Ia pun mencontohkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

”Saya kira Menteri Perindustrian belum ada terobosan baru. Tidak ada perkembangan signifikan. Tidak bisa mendatangkan investasi di bidang industri, stimulanstimulannya tidak ada. Saya kira kinerjanya belum maksimal di bidang perindustrian,” tuturnya. Ia juga menyoroti soal kinerja Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

”Apalagi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita banyak melakukan kebijakan- kebijakan impor yang menimbulkan polemik. Justru sentimen negatifnya terhadap Enggartiasto Lukita lebih besar,” kata Yasin. Yasin juga menyoroti kinerja Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri yang justru tidak mampu melindungi buruh. ”Ya seharusnya Menaker itu banyak mengeluarkan peraturan menteri yang bisa menjawab persoalan-persoalan krusial. Berkaitan dengan buruh dan perlindungan kesejahteraan buruh.

Menaker sendiri tidak bisa menjawab persoalan-persoalan di buruh. Contoh kasus soal PHK besar-besaran di perusahaan Krakatau Steel,” ujarnya. Seharusnya, kata dia, Hanif mampu membuat peraturan yang bisa melindungi para pekerja. Lantas siapa saja yang diperkirakan bakal masuk ke kabinet.

Belakangan ada beberapa pesan yang mengungkap susunan kabinet. Pesan itu mulai dari yang serius yakni berisi beberapa nama beserta kementerian yang dijabat hingga yang berupa candaan yakni berupa foto lemari kecil yang disusun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kabinet memang memiliki makna lemari kecil tempat menyimpan surat-surat.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya mengusulkan desain kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin mengusung konsep Trisakti. ”Bagi kami di dalam sikap politik secara keseluruhan sebagai hasil dari sidang-sidang komisi yang kemarin, kemudian diputuskan ke dalam pleno, desain kabinet kami usulkan mengeluarkan konsep Trisakti,” katanya.

Hasto mengatakan konsep Trisakti yang dimaksud yakni bangsa Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi seperti keuangan, pangan, air, serta pertahanan dan berkepribadian di bidang kebudayaan. ”Kita harus berdikari di bidang pertahanan. Kita perlukan TNI yang betul-betul profesional kemudian mampu menjadi pertahanan yang efektif. Kita perkuat dengan daya dukung industri persenjataannya,” ujar Hasto.

Dia mengatakan desain Trisakti ini akan disampaikan Megawati selaku Ketua Umum PDIPkepada Presiden. ”Tetapi terkait dengan struktur itu kami serahkan kepada Presiden,” jelas dia. Dia juga mengatakan partainya tidak ingin kemaruk atau berlebihan dalam hal jatah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua. ”Ya, kata Ibu Mega kan (ingin menteri) sebanyak-banyaknya.

Tetapi kita juga tahu bahwa PDI Perjuangan ini tidak kemaruk. PDI Perjuangan memahami bahwa Indonesia harus dibangun dengan bekerja sama dengan seluruh kekuatan elemen bangsa,” kata Hasto.

Terkait nama-nama menteri yang diusulkan PDIP untuk kabinet Jokowi mendatang, Hasto mengatakan Jokowi sudah mencermati secara objektif dan mendalam sesuai kebutuhan. Siapapun yang dipilih, memiliki semangat untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi- Ma'ruf, sehingga kepemimpinan para menteri menyatu dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dia mengungkapkan pembahasan soal kabinet sudah beberapa kali dilakukan Presiden Jokowi dengan para ketua umum dan calon kandidat menteri dari partai koalisi secara terpisah.

Hal itu dilakukan agar Presiden dapat memastikan nama-nama yang diusulkan atau dipilih berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah yang memiliki prestasi atau sesuai bidangnya. Lebih jauh soal pos kementerian strategis, bagi PDI Perjuangan seluruh kementerian sangat strategis dalam kerangka bertanggung jawab terhadap arah kemajuan bangsa. ”Jadi jangan dianggap kementerian A lebih strategis, kementerian B lebih strategis,” tambahnya.

Hasto juga mengatakan Jokowi akan memprioritaskan alokasi menteri di kabinet mendatang bagi kalangan parpol koalisi. ”Skala prioritas Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja,” katanya.

Soal susunan kabinet, termasuk isu adanya tiga kursi menteri bagi Partai Gerindra, menurut Hasto, itu menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi. ”Tapi tentu dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun,” kata dia. Dia mengatakan jika dalam perjalanannya dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional untuk memperkokoh semangat gotong-royong, maka hal itu akan dibicarakan nanti.

”Dalam penyusunan kabinet setelah Bapak Jokowi-Ma'ruf dilantik tentu saja nafasnya, basis pendukungnya, itu dari Koalisi Indonesia Kerja. Dinamika tentu boleh saja, tapi konstruksi demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres adalah sebangun,” jelas dia. Dia menekankan format kerja sama dengan partai di luar koalisi, yang terjadi saat ini adalah di DPR dan MPR RI.

Partai Oposisi

Kabar yang menyeruak akhir-akhir ini memang tentang masuknya kader Gerindra dalam kabinet nanti. Sosok Fadli Zon misalnya, disebut bakal memimpin di salah satu kementerian. Secara keseluruhan, partai yang dipimpin Prabowo itu disebut bakal mendapat jatah tiga menteri. Selain itu juga muncul nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat. Putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu disebut siap apabila ditunjuk sebagai menteri.

”Memang Agus Harimurti Yudhoyono yang paling menonjol saat ini sebagai generasi milenial, yang merupakan kader untuk dipersiapkan memimpin ke depan. Tentunya beliau siap,î kata Wakil Ketua MPR dari Partai Demokat Syarief Hasan.

Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa Partai Demokrat menghargai hak prerogatif presiden terpilih, Jokowi, dalam menentukan para menteri yang akan membantunya dalam kabinet. ”Jadi tinggal menunggu, siapa yang akan dipilih untuk membantu beliau, di kementerian apa, itu tergantung beliau,” kata Syarif Hasan.

Sementara itu, pendiri Maarif Institute Ahmad Syafii Maarif atau Buya Safii meminta agar Presiden Joko Widodo memilih tokoh yang ahli dalam pendidikan untuk menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada periode mendatang. ”Orang yang paham pendidikan yang menempati posisi itu, saya tidak bisa menyebut nama, tapi mengerti pendidikan dan luwes atau pandai bergaul,” ujar Buya, kemarin.

Dia menambahkan ada beberapa bidang yang harus diperhatikan oleh Mendikbud periode berikutnya, yakni pembentukan karakter siswa. Aspek afektif, kata dia, kurang mendapatkan perhatian saat ini, karena lebih pada kognitif.

”Otak diisi, tapi jantung tidak diisi.Ini yang harus diperhatikan menteri berikutnya,” kata dia. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, juga menambahkan pihaknya menyerahkan semua keputusan pada Presiden Jokowi.

Meski demikian, ia berharap perlu mendapatkan perhatian karena Muhammadiyah telah bergelut dengan pendidikan selama lebih dari satu abad, Sejumlah pos kementerian, dinilai layak untuk ditempati kader Muhammadiyah, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, maupun Kementerian Kesehatan.

Saat ditanya, apakah dia mengajukan kader untuk ditempatkan sebagai menteri, Buya Syafii menjawab tidak ada kader yang diajukan. Namun, dia hanya meminta untuk mempertimbangkannya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menilai tidak menjadi persoalan bagi jalannya pemerintahan ke depan jika memang kalangan oposisi ditarik masuk ke dalam kabinet.

”Sebenarnya, dalam politik kita kan tidak dikenal yang namanya oposisi,” katanya menanggapi wacana Gerindra mendapat jatah menteri. Tidak hanya Gerindra, kata dia, seandainya ada partai politik lain yang selama ini bersikap oposisi jika memang dimasukkan dalam kabinet juga tidak masalah.

Menurut dia, justru bergabungnya kalangan oposisi ini menjadi kesempatan untuk membangun pemerintahan konsensus yang inklusif. Persoalan muncul, kata dia, sebenarnya karena ada pandangan bahwa harus ada oposisi yang ditafsirkan sebagai kekuatan yang berseberangan dengan pemerintah. ”Justru dengan bergabungnya oposisi ini menunjukkan sinyal politik yang positif.

Tidak ada fragmentasi. Stabilitas politik dan sosial lebih mudah dijaga,” tuturnya. Namun, kata dia, bukan berarti kemudian pemerintahan akan kehilangan kekuatan untuk melakukan check and balance, sebab masih ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ”Nah, bagaimana memfungsikan DPR untuk melakukan kontrol politik yang efektif,” ucapnya.

Dia mengatakan, fungsi kontrol politik di DPR bisa pula dilakukan oleh parpolparpol yang sebelumnya mendukung presiden terpilih pada pemilu, atau kalangan parpol koalisi. Apalagi, kata dia, kekuatan publik yang sekarang ini semakin kritis menyikapi berbagai kebijakan pemerintah sehingga menjadi kontrol efektif bagi pemerintah.

Kalangan Profesional

Sementara itu, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai Presiden terpilih Joko Widodo semestinya bisa lebih leluasa dan percaya diri dalam menyusun kabinet di periode kedua pemerintahannya. ”Seharusnya Jokowi lebih 'confident' karena tidak melakukan pencalonan lagi,” katanya. Cak Nanto, sapaan akrab Sunanto mengatakan Jokowi bisa lebih fokus bagaimana membangun narasi kebangsaan ke depan, tanpa tersandera dengan kepentingan partai politik.

Berbeda kondisinya, kata dia, dibandingkan dengan periode pertama kepemimpinannya yang mungkin masih dilematis mengatur langkah. Jika tetap mengamini kepentingan parpol dalam menyusun kabinet, lanjut dia, maka justru akan menghambat pencapaian visi-misi yang dicanangkannya sendiri untuk lima tahun ke depan. ”Misalnya, fokus periode keduanya adalah pembangunan sumber daya. Sumber daya seperti apa kalau parpol hanya memikirkan kepentingan politik semata?” katanya.

Cak Nanto berharap Jokowi fokus terhadap calon-calon menteri dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan mengimplementasikan visi-misi hingga ke bawah, bukan hanya menteri dari parpol. Dari kalangan profesional ini muncul beberapa nama. Sebut saja Erick Thohir serta mantan Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir.

Keduanya dikenal sebagai pengusaha dan pendukung Jokowi pada Pilpres lalu. Soetrisno Bachir mengaku tak merasa aneh namanya diisukan masuk jajaran menteri yang membantu kabinet pemerintahan Joko Widodo-KH Maruf Amin periode 2019-2024. ”Tidak ada yang aneh. Dulu saat jadi ketua partai, anak buah saya ada yang jadi menterinya Presiden SBY,” ujarnya.

Posisinya saat ini sebagai ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), kata dia, tidak jauh berbeda dengan menteri. SB, sapaan akrabnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden selaku pemilik kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja orang yang layak menjadi menteri-menteri yang siap membantu kinerjanya.

Ia yakin Jokowi akan memilih orangorang yang mengisi jabatan sebagai menteri merupakan orang-orang yang dibutuhkan bangsa Indonesia. ”Ini kan nanti Pak Jokowi yang akan memutuskan dan menjadi hak prerogatif presiden. Saya yakin mereka yang terpilih adalah orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai ada atau tidaknya tawaran dari pihak Jokowi untuk menjadikan dia menteri, ia enggan menjawabnya. Lagi pula, lanjut dia, pemilihan dan pergantian kabinet bukan menjadi permasalahan besar karena merupakan sesuatu yang biasa terjadi. ”Jangan menjadikan pembentukan atau pergantian kabinet sebagai persoalan besar. Di sini sudah pernah mengalami di zaman Gus Dur ganti-ganti menteri dan itu biasa saja,” tuturnya.

Generasi Milennial Satu lagi kalangan yang sepertinya bakal dirangkul Jokowi-Ma'rud adalah generasi milennial. Dari kalangan ini, muncul beberapa nama yang dinilai layak menjadi menteri. Nama-nama itu antara lain Prananda Paloh (putra Surya Paloh, pemimpin Partai Nasdem), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur), dan juga Tsamara Amany (PSI).

Meski begitu, banyak yang masih mempertanyakan kapabilitas mereka untuk memimpin lembaga kementerian. Memang butuh keberanian lebih untuk menarik generasi muda ke lingkaran pemerintahan. Jika Jokowi memang melakukannya, tentu apresiasi lebih layak disandangkan.

Presiden Joko Widodo baru-baru menegaskan baru akan fokus untuk menyusun kabinet yang akan mendukung pemerintahannya kelak setelah pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024. ”Dilantik saja belum. Nanti kalau sudah pelantikan kita bicara soal kabinet,” ucapnya. Ia menganggap masih terlalu dini untuk berbicara soal kabinet.(ant-56)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar