Kinerja DPR 2014-2019 Buruk

Banyak UU yang Digugat

SM/Antara : TINJAU SARANA: Pimpinan DPR Puan Maharani (kiri), Aziz Syamsuddin (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (kedua kanan) makan siang bersama disela meninjau kelayakan sarana prasarana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). (24)
SM/Antara : TINJAU SARANA: Pimpinan DPR Puan Maharani (kiri), Aziz Syamsuddin (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (kedua kanan) makan siang bersama disela meninjau kelayakan sarana prasarana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). (24)

JAKARTA- Kinerja DPR 2014-2019 dinilai sebagai salah satu yang terburuk. Penilaian tersebut berdasar produk undang-undang yang dihasilkan lembaga tersebut.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, kinerja DPR 2014-2019 terburuk karena banyak rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tetapi tidak disahkan. ”Mengapa terburuk? Ada beberapa indikator. Pertama, kita lihat agenda prolegnas yang dibuat sejak 2015 menyangkut UU apa yang diselesaikan oleh DPR, banyak yang tidak diselesaikan sampai periode masa bakti berakhir,” ujar Fabby dalam diskusi Trijaya Evaluasi Kinerja dan Reformasi Parlemen di D’Consulate Resto & Lounge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (8/10). Salah satu UU yang tidak dapat diselesaikan itu terkait migas. Padahal UU Migas telah beberapa kali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). ”UU migas yang naskah akademiknya sudah mangkrak dari tahun 2006, hingga akhir September tidak jadi juga. Padahal UU Migas ini sudah digugat 2-3 kali di MK,” ujar Fabby.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi juga menyororti kinerja legislasi DPR. Dia mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, DPR hanya menyelesaikan 22,63% RUU yang sudah dimasukkan dalam Prolegnas. ”Kalau berdasar catatan kami, dalam 5 tahun, mereka hanya bisa menyelesaikan 22,63% dari Prolegnas yang mereka susun. Jadi kalau dalam rencana legislasi 100 UU, paling yang selesai hanya 22-23 UU. Paling tinggi 30 UU,” ujar Veri. Dia menyebut, ada juga UU yang diselesaikan di luar Prolegnas. Namun berdasar jumlah UU yang disahkan, maka penyusunan regulasi yang dilakukan DPR 2014-2019 terbilang minim. ”Selesai 29,44 persen. Jadi sangat minim, jika kita bicara soal jumlah capaian penyusunan regulasi dalam 5 tahun belakangan,” tandasnya.

Dia juga mengkritik kinerja DPR 2014-2019 yang bernafsu menyelesaikan UU pada akhir masa jabatannya. ”Kita melihat justru pada akhir masa jabatan, DPR bukan mengevaluasi apa yang dilakukan, tetapi justru dengan sangat bernafsu menyelesaikan beberapa undangundang yang sebenarnya ditolak oleh publik,” ujarnya.

Veri juga menyebut, kualitas UU yang disahkan dengan terburu-buru itu kurang baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya pengujian UU di MK. ”Kalau kita lihat apakah kualitas UU yang disahkan itu cukup baik, menurut saya tidak. Kami di Kode Inisiatif memang memiliki data, pengujian UU di MK. Jadi rata-rata UU yang baru disahkan, mereka diuji di MK,” ujarnya. Berdasar data Kode Inisiatif, pengujian UU ini berkaitan dengan kepastian hukum. Jadi, menurutnya, beberapa UU yang disahkan menimbulkan masalah dan ketidakpastian hukum. ”Rata-rata kalau kita lihat, regulasi sering dibenturkan dengan pasal terkait dengan kepastian hukum,” kata Veri. UU menimbulkan ketidakpastian dalam proses pengaturan, terutama terkait pemerintah daerah, pemilu, KUHP, soal parpol, dan parlemen. ”Itu isu paling banyak,” tandasnya. Sementara itu, Fabby Tumiwa meminta DPR tidak mengesahkan UU dengan sistem kebut semalam. Menurutnya, pengesahan UU harus mendengar dan mengakomodasi suara rakyat. ”Jangan sistem kebut semalam, yang mengatur soal kekayaan bumi itu dikerjakan dalam 3 hari, apa tidak gila. Jadi menurut saya, ini harus dimulai dengan iktikad baik. Kita perlu anggota DPR yang punya iktikad baik untuk mendengar suara rakyat dan mengakomodasi kepentingan publik dalam produk legislasi,” tuturnya. (dtc-41)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar