Pesantren Harus Bisa Akses Semua Fasilitas Negara

SM/dok : UU PESANTREN: Jajaran pengurus NU Jateng dan PKB Jateng saat acara Diskusi Publik "Bedah Undang-Undang Pesantren" yang digelar di kantor PWNU Jateng di Semarang, Senin (7/10) malam. (24)
SM/dok : UU PESANTREN: Jajaran pengurus NU Jateng dan PKB Jateng saat acara Diskusi Publik "Bedah Undang-Undang Pesantren" yang digelar di kantor PWNU Jateng di Semarang, Senin (7/10) malam. (24)

SEMARANG - Dunia pesantren harus bisa mengakses semua fasilitas negara yang ada. Sebab di dunia pesantren, tak hanya melulu soal pendidikan. ”Ada aspek budaya hingga ekonomi. UU Pesantren ini agar semua pesantren bisa mengakomodir dan mengakses fasilitas negara,” ujar Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH M Yusuf Chudlori di sela-sela acara Diskusi Publik ”Bedah Undang-Undang Pesantren” yang digelar PWNU Jateng dan DPW PKB Jateng, di Kantor PWNU, Senin (7/10) malam. Acara diikuti para pengurus NU yang dipimpin langsung Rois Syuriah PWNU KH Ubaidillah Shodaqoh, Ketua Tanfidz KH Muhammad Muzammil, beserta badan otonom (banom) yang ada.

Hadir pula Dewan Syuro KH Badawi Basyir, Sekretaris DPW PKB Jateng Sukirman, dan anggota Fraksi PKB, serta sejumlah pimpinan Ponpes di provinsi Jateng. Gus Yusuf menegaskan, yang harus digarisbawahi dalam UU ini adalah adanya kepedulian negara kepada pesantren. Atas dasar itu, menurutnya, masih banyak masukan dari berbagai pihak agar UU ini benar-benar selaras dan tepat sasaran. ”Masih harus dibedah lagi dan pengawalan. Karena nanti butuh Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah provinsi atau kabupaten/- kota,” katanya. Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pesantren ini menambahkan, dalam UU ini ada definisi pesantren. Mulai dari adanya kyai, masjid, madrasah, hingga adanya pendidikan khas, seperti kajian kitab kuning. ”Ada rambu-rambu. Jadi bukan hanya ada papan saja, kemudian bisa disebut Pesantren. Atau kemudian muncul pesantren-pesantren dadakan,” paparnya. Gus Yusuf juga berharap dengan adanya UU ini, dorongan dana APBN ditambah. ”Misal BOS pesantren. Yang lebih penting kesejahteraan bagi guru ngaji,” katanya. Gus Yusuf menginginkan UU Pesantren ini benarbenar membawa kebaikan bagi pesantren. ”Jangan sampai seperti soal desa. Dimana setelah ada nomenklaturnya, di Kementerian, kemudian ada dana desa, namun ada banyak kades-kades yang bermasalah,” tandasnya.

Gus Yusuf juga berharap dengan adanya undang-undang ini, keberadaan pesantren tidak menjadi lembaga pendidikan yang dianaktirikan. ”UU ini dari kita, oleh kita, tapi jangan sampai menjerat kita,” tegasnya. Ketua PWNU Jateng KH Muhammad Muzammil menyatakan keberadaan pesantren harus terus berkibar untuk membangun karakter bangsa. ”Pesantren harus membawa kemaslahatan umat. Kita juga memberikan apresiasi kepada PKB yang konsen dengan masalah pesantren ini,” tegasnya.

Sementara itu, anggota FPKB DPR RI H Marwan Dasoppang mengatakan, lahirnya UU ini karena selama ini pesantren masih dianggap sebagai lembaga pendidikan yang baru lahir. ”Padahal ada faktor historis juga, dimana pesantren juga ajarkan nilai keislaman dan kebangsaan berupa cinta tanah air,” katanya. Marwan yang juga mantan Ketua Panja RUU Pesantren ini mengakui, diawalawal pembahasan sempat mendapat kritik dari PBNU. Sebab ada kekhawatiran undang-undang ini akan menghilangkan independensi pesantren. ”Karena pada DIM-nya buka peluang pemerintah masuk. Lihat kyainya dan lain-lain,” jelasnya. Atas hal tersebut, kata Marwan, RUU ini akhirnya juga dibahas bersama PBNU, sehingga semua pasalpasal yang memungkinkan pemerintah bisa intervensi pesantren hilang semua. ”Sudah sesuai keinginan PBNU,” tegasnya. Ketua PBNU KH Said Agil Sirodj dalam sambutan videonya juga meminta para pengurus NU ikut mengawal undang-undang ini. Dia juga memberikan apresiasi kepada jajaran PKB yang telah mengawal munculnya UU ini. ”Namun semua juga harus tetap jaga independensi pesantren,” tandasnya.(H81- 56)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar