Dengarkanlah Suara Mahasiswa

Demo di Berbagai Kota Akan Berlanjut

SM/Dananjoyo Kusumo : AKSI GEJAYAN: Ribuan mahasiswa menggelar aksi #GejayanMemanggil di Simpang Tiga Colombo, Gejayan, Sleman, Senin (23/9). Demo mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta itu menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU KPK yang sudah disahkan. (24)
SM/Dananjoyo Kusumo : AKSI GEJAYAN: Ribuan mahasiswa menggelar aksi #GejayanMemanggil di Simpang Tiga Colombo, Gejayan, Sleman, Senin (23/9). Demo mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta itu menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU KPK yang sudah disahkan. (24)

YOGYAKARTA- Para mahasiswa di berbagai kota di Tanah Air menggelar unjuk rasa sebagai reaksi atas kondisi bangsa terkini, Senin (23/9).

Mereka mengecam para elite politik di Jakarta yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi dan menyusun sejumlah undang-undang dengan memasukkan sejumlah pasal bermasalah. Aksi demo tersebut antara lain digelar di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Malang, Cirebon, Makassar, Samarinda, Tanjungpinang, Pekanbaru, dan beberapa kota lainnya. Selasa (24/9) ini mahasiswa berencana kembali menggelar unjuk rasa, antara lain di Jakarta, Semarang, dan Solo. Di Jogja, aksi dengan tema seruan ‘’Gejayan Memanggil’’diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai kampus negeri dan swasta di DIYdan Magelang. Para mahasiswa dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap revisi sejumlah aturan perundangan yang dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Berdasarkan pantauan, massa terkonsentrasi di pertigaan Colombo, Gejayan, Sleman. Para peserta aksi bergerak dari tiga titik, yakni gerbang utama Universitas Sanata Dharma, pertigaan UIN Sunan Kalijaga, dan bundaran UGM. Setiba di pertigaan Colombo sekitar pukul 13.00, mereka mengawali aksi dengan menyanyikan lagu-lagu nasionalisme dan meneriakkan yel-yel. Lalu, satu per satu perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi. Mereka menolak beberapa pasal dalam revisi UU KPK, RKUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan RUU Pertanahan yang dinilai sarat masalah. ”Revisi undang-undang itu tidak relevan dengan kondisi masyarakat pada umumnya,” kata salah satu koordinator lapangan, Husain Nur Rivai.

Dia meminta para elite politik mendengar suara mahasiswa. Aksi serupa akan terus digelar sampai aspirasi mereka didengar. Selain revisi undangundang, massa juga menyoroti penangkapan sejumlah aktivis yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman demokrasi. Ini merujuk pada catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut ada 115 aktivis yang diintimidasi dan dikriminalisasi sejak 1996. Menurut koordinator umum Aliansi Rakyat Bergerak, Rico Tude, penangkalan aksi unjuk rasa kini seolah-olah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan membatasi jaringan internet. ”Tagar Gejayan Memanggil membuat panik pemerintah. Jaringan internet jadi lemot. Kami lihat itu sudah jadi hal yang biasa untuk menangkal aksi massa,” ujarnya. Rico menegaskan, demo tersebut tidak diintervensi oleh kelompok politik manapun. Klaim ini dibuktikan dari akun-akun yang menyebarkan tagar Gejayan Memanggil yang tidak pernah terlibat hiruk pikuk politik selama Pemilu 2019. Tagar #GejayanMemanggil bahkan menjadi topik terpopuler Twitter di Indonesia. ”Ini menunjukkan ada energi baru yang ingin menggugah pemerintah. Kami akan terus menuntut sampai menang,” tandasnya.

Di lain sisi, pihaknya menyesalkan surat edaran beberapa rektor kampus di Yogyakarta yang mengimbau mahasiswa tidak mengikuti demo. Langkah itu dinilainya sebagai bentuk intervensi dan tekanan terhadap mahasiswa.

Di sisi lain, dia mengapresiasi beberapa dosen yang turut mendukung aksi tersebut. Di Jakarta, ribuan mahasiswa berdemo di depan Gedung DPR. Mereka bertahan hingga malam. Belasan mahasiswa menjebol pagar Gedung DPR dan memasuki kompleks parlemen. Massa mendesak DPR membatalkan rencana pengesahan RKUHPdan menolak revisi UU KPK. DPR berencana menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan sejumlah undang-undang pada Selasa (24/9). Berdasarkan pantauan, sejumlah personel Polri membuat barikade agar mahasiswa yang berhasil menembus pagar tidak masuk ke Gedung DPR. Di belakang barikade Polri, puluhan personel TNI disiagakan. Sebelumnya, massa memasuki tol dalam kota yang berada di seberang kompleks MPR/DPR dan menutup akses jalan tersebut. Setelah situasi mulai mereda, belasan perwakilan mahasiswa berunding dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono dan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan. Sekitar pukul 22.00, pendemo berangsur-angsur meninggalkan Gedung DPR.

Cabut Semua

Di Bandung, ribuan mahasiswa berdemo di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Mahasiswa berorasi, menyuarakan soal kehidupan demokrasi yang sedang berada di ujung tanduk. Seperti mahasiswa di kotakota lain, mereka menolak RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan UU KPK. ”Kami dari berbagai kampus sudah mengkaji semua RUU tersebut dan sepakat untuk minta dibatalkan. Kami meminta presiden mencabut semua revisi UU tersebut,” kata salah satu koordinator aksi, Angga Firmansyah dari Universitas Sangga Buana YPKPBandung. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan tak bakal menerbitkan perppu terkait revisi UU KPK yang disahkan DPR, pekan lalu. ”Enggak ada (perppu),” kata Jokowi seusai bertemu pimpinan DPR di Istana Merdeka. Dia menjelaskan, berdasarkan pertemuan dengan pimpinan DPR, pengesahan empat RUU yakni RUU Pertanahan, RUU Minerba (Pertambangan Mineral dan Batubara), RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHPakan ditunda. Adapun tentang revisi UU KPK, pemerintah menyetujui pengesahannya. Jokowi beralasan, revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR, bukan pemerintah. Sementara empat RUU yang ditunda itu memang usulan pemerintah. ”Yang satu itu (RUU KPK) inisiatif DPR. Ini (empat RUU) pemerintah aktif karena memang disiapkan pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menyatakan masih ada setidaknya tiga cara menggagalkan pengesahan revisi UU KPK. Satu di antaranya penerbitan perppu oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, langkah menerbitkan perppu masih mungkin ditempuh oleh Jokowi jika memang punya semangat memperkuat KPK. Namun Khoirul menilai kans Presiden mengeluarkan perppu sangat kecil mengingat Jokowi sendiri yang mengeluarkan surat rekomendasi kepada DPR tentang pembahasan Revisi UU KPK. (J1,cnn-19)


Berita Terkait
Loading...
Komentar