Mafia Beras Miskin Kantongi Rp 5 Triliun

Budi Waseso
Budi Waseso

JAKARTA - Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengungkap penyimpangan beras dalam program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Dia menyebut penyelewengan itu menimbulkan kerugian Rp 5 triliun. Menurutnya, berdasarkan temuan di lapangan, terjadi penipuan terhadap rakyat penerima program tersebut dengan modus mengurangi mutu dan jumlah beras. ”Saya duga ada sepertiga uang negara untuk program ini yang jadi bancakan oknumoknum. Modusnya dengan mengurangi kualitas dan kuantitas beras, juga telur untuk saudarasaudara kita yang tidak mampu,” paparnya dalam jumpa pers di kantor Perum Bulog, Jakarta, Senin (23/9).

Modus penipuan dilakukan dengan mengemas beras bantuan dengan bungkus yang bagus. Namun, kualitas beras tidak sesuai dengan kemasan. ”Tulisannya beras premium, padahal isinya beras medium. Ini penipuan secara kualitas.

Yang penipuan kuantitass juga terjadi. Misalnya jatah beras medium itu 10 kilogram. Maka karena jadi beras premium, jadinya cuma 7 kilogram. Padahal isinya ya beras medium. Kasihan rakyat, ditipu dua kali oleh oknum-oknum rakus ini,” kata mantan Kabareskrim Polri tersebut. Dia memperkirakan kerugian setiap warga penerima program BPNTRp 30 ribu. Karena itu, bisa jadi ada 30 persen dari total nilai program BPNT sebesar Rp 60 triliun yang dijadikan bancakan atau jarahan orangorang tak bertanggung jawab tersebut. Modus seperti ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. ”Nanti akan saya ungkap secara keseluruhan dan saya berharap ini selesai karena penyimpangan sudah bertahun-tahun berjalan. Kami juga sudah lapor Satgas Pangan Bareskrim Polri dan meminta bantuan KPK untuk menangani kasus ini,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa pihaknya juga sering difitnah dengan memakai karung beras abal-abal bertuliskan Bulog. Lalu diambil gambar dan disebutkan bahwa beras Bulog itu penuh kutu, lalu diviralkan. ”Mereka tahu akan saya bongkar. Lalu mereka melawan balik. Bulog difitnah. Tapi saya kan mantan polisi, jadi bisa membongkar mafia penipu rakyat ini. Juga ada preman-preman yang memaksa rakyat menerima beras yang tidak jelas kualitasnya. Oknum-oknum yang merugikan rakyat tak mampu tersebut juga merusak program Presiden Joko Widodo yang ingin rakyat miskin dapat mengonsumsi beras yang layak. Maka saya minta kalau sudah ditangkap ya dihukum berat, agar ada efek jera. Bukti saya kuat, ada penyimpangan. Nanti bukti tertulis, video, juga internet, akan saya serahkan kepada Presiden,” jelasnya. Pada 2019 ini, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk di dalamnya BPNT, sebesar Rp 34,4 triliun. Anggaran ini naik nyaris dua kali lipat dari tahun lalu sebesar Rp 19,2 triliun. Ke depan, Budi berharap anggaran BPNTsenilai Rp 17 triliun-Rp 20 triliun itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sementara Kementerian Sosial hanya menyajikan data masyarakat yang berhak menerima BPNT. Di sisi lain, penyaluran bahan pangan sebaiknya dilaksanakan oleh Bulog. ”Semua pemerintah, bukan monopoli, (tapi) supaya bisa diawasi,” ujarnya.

Sebelumnya, terkait dugaan penyimpangan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap menjalin komunikasi dengan Bulog. Hanya, menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, bantuan yang dapat diberikan sebatas pada kewenangan yang dimiliki lembaganya. ”Saya kira komunikasi-komunikasi jika memang ada dukungan yang dibutuhkan dari kewenangan KPK, pasti kami akan terbuka. Sebab, dengan Pak Budi Waseso (Bulog-Red) kami sudah melakukan MoU untuk konteks yang lain dan ada pimpinan KPK juga di sana,” kata Febri.

Adapun Komisi VIII DPR mendorong Budi Waseso melaporkan pelaku penyimpangan kepada polisi. ”Jika memang ditemukan penyelewengan penggunaan BPNT, laporkan saja ke kepolisian. Tegakkan hukum,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. (F4,dtc-19)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar