RUU KUHP

Pasal Kontroversial Harus Dirombak

SM/dok  -  Dinda Nur Annisa Yura
SM/dok - Dinda Nur Annisa Yura

JAKARTA - Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP)diapresiasi positif sejumlah pihak. Namun tak cukup hanya menunda, sejumlah pasal yang kontroversial juga harus direvisi atau dirombak. ”Jadi kalau misalnya pun presiden bilang ditunda, pertama, ini bukan aman.

Karena yang kita mau sebenarnya pembatalan sampai kemudian pasal-pasal ada sekian belas pasal yang kita persoalkan, itu dirombak total. Dirombak secara perspektif, dirombak secara keberpihakan terhadap masyarakat dan sebagainya,” kata Ketua Solidaritas Perempuan Dinda Nur Annisa Yura di Sekretariat Nasional KPA, Jakarta, Minggu (22/9).

Beberapa pasal yang dinilai kontroversial misalnya, pemidanaan terhadap pelaku aborsi, penghinaan presiden, dan pemidanaan terhadap gelandangan. Dia menilai pasal yang mengatur gelandangan dipidana bertentangan dengan konstitusi. ”Bahwa gelandangan kemudian didenda atau kemudian dikurung ini pelanggaran konstitusi.

Karena konstitusi mengatakan anak telantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara, dengan adanya pasal tersebut ini justru negara menyingkirkan,” sambungnya. Terkait isu perempuan, lanjutnya, ada sejumlah pasal yang bermasalah. Misalnya aborsi yang dimuat dalam pasal 470 ayat (1).

Pasal tersebut berbunyi, ”Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.” Menurut Dinda, pasal ini berbahaya bagi korban perkosaan karena tidak memuat pengecualian untuk kasus perkosaan.

”Banyak sekali perempuan korban perkosaan yang tidak punya pilihan apalagi korban perkosaan yang anak dan ketika misalnya dia melakukan aborsi, dalam kondisi apa pun walaupun itu kandungannya kecil dan sebagainya, itu bisa kena (pidana),” jelasnya.

Karena itu, pihaknya dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lain tidak akan berhenti untuk turun ke jalan, melawan rencana pengesahan RUU KUHP. ”Saya pikir satu-satunya cara melawan ya, melawan dalam arti teman-teman kan juga kan akan turun untuk RUU KUHP ini bukan hanya di Jakarta tapi juga di berbagai wilayah,” kata Dinda.

Tinta Hitam

Konsultan politik, Denny JAangkat bicara mengenai kontroversi RUU KUHP yang terjadi saat ini. Menurutnya, keputusan Presiden untuk menunda pengesahan RUU KUHP dinilainya sudah tepat. ”Jika tidak, Presiden berserta pimpinan DPR akan dicatat dengan tinta hitam sebagai pemimpin dan politikus yang membawa Indonesia melanggar hak asasi manusia,” kata Denny JA dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9).

Selain Jokowi, menurut Denny JA, para ketua umum partai seperti Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Surya Paloh, akan abadi tercatat dalam sejarah hitam bangsa ini.

”Sebab di era kepemimpinan mereka, Indonesia dibawa melawan jarum jam sejarah, pergi ke masa silam. Mereka akan dicatat dengan tinta hitam,” ujarnya. Dirinya merujuk satu pasal dalam RUU KUHP itu yaitu pidana seksual.

Pasal 417 KUHPAyat 1 yang berbunyi ”Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II”. Pasal itu, ujar Denny, bertentangan dengan prinsip HAM yang dijamin PBB. Right to sexuality itu sudah menjadi prinsip HAM. Ia menjadi bagian dari rights to privacy di bidang seksualitas.

Persepsi yang berbeda soal seksualitas dan tindakan yang mengikutinya, sejauh itu terjadi antar orang dewasa, dan suka sama suka, bukanlah tindakan kriminal. ”Mungkin ada yang bertanya, di mana salah pasal itu. Bukankah memang hubungan seksual di luar pernikahan itu berdosa,” papar Denny. Dijelaskannya, justru di situ masalahnya.

Negara modern berdiri di atas prinsip tidak semua yang berdosa menurut paham agama harus diadopsi oleh negara dengan ganjaran hukum penjara. ”Makan sapi bagi sebagian umat Hindu terlarang. Apa jadinya jika negara juga melarang warga makan sapi? Lalu mereka yang makan sapi akan masuk penjara?” imbuhnya.

Hal yang sama dengan makan babi. Bagi penganut agama Islam, hewan Babi sangat jelas diharamkan dan berdosa jika mengkonsumsinya. ”Apa jadinya jika negara juga melarang semua warga makan babi. Lalu bagi yang makan babi akan masuk penjara,” ucapnya. (dtc,ant,cnn-64)


Berita Terkait
Loading...
Komentar