52 Lahan Perusahaan Disegel

Langit Jambi Memerah akibat Karhutla

SM/Antara - BERTAMBAH PEKAT : Foto udara Sungai Batanghari yang diselimuti kabut asap yang bertambah pekat dari karhutla di Jambi, Sabtu (21/9). (55)
SM/Antara - BERTAMBAH PEKAT : Foto udara Sungai Batanghari yang diselimuti kabut asap yang bertambah pekat dari karhutla di Jambi, Sabtu (21/9). (55)

JAKARTA- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindak tegas perusahaan yang terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Paling tidak, KLHK menyegel dan membekuan pengoperasian 52 lahan konsesi perusahaan- perusahaan tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyatakan, lahan-lahan yang disegel tersebut berada di enam Provinsi. ''Lahan yang kami segel itu berada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Luas lahan yang kami segel mencapai 9 ribu hektare,'' ungkap Rasio di kawasan Cikini, Sabtu (21/9).

Untuk tersangka karhutla, KLHK sudah menetapkan lima perusahaan. ''PT SKM, PT ABP, dan PT AER di Kaimantan Barat. PT KS dan PT IFP di Kalimantan Tengah. Tidak menutup kemungkinan perusahaan yang akan ditetapkan sebagai tersangka atau lahan yang disegel bertambah. Sebab proses penyelidikan tengah berlangsung,'' kata dia.

Rp 3,9 Triliun

KLHK juga telah mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan- perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dengan ganti rugi dengan nilai total mencapai triliunan rupiah.

''Sejak 2015 kami sudah mengajukan gugatan perdata terhadap 17 perusahaan yang diduga menyebabkan karhutla. Sembilan perusahaan sudah inkracht dan nilai gugatan sampai ganti rugi mencapai Rp 3,9 triliun,'' kata Rasio. Juru Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menilai, sanksi administrasi yang dijatuhkan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan pembakar lahan tidak menimbulkan efek jera yang cukup. Hal ini terlihat dari perusahaan yang melanggar masih bisa beraktivitas bila sanksi administrasi dicabut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Zenzi mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengedepankan sanksi pidana bagi para pelaku pembakaran lahan. Berdasar UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa penegakan hukum dalam kondisi tertentu yang telah menimbulkan bencana, tak mesti diawali dengan sanksi administratif.

''Dalam situasi tertentu yang telah merugikan rakyat banyak, kita tidak lagi mesti memulai proses hukum dari hukum administrasi. Bisa itu langsung pidana. Juga tidak mesti harus berupa delik aduan, Polri dan KLHK bisa langsung menanganinya. Cara ini agar pelaku jera,'' kata Zenzi.

Sementara itu, dampak karhutla semakin parah. Salah satunya, membuat mesyarakat Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi panik. Hal ini terjadi karena langit di Muaro Jambi memerah sejak pagi hingga sore hari, Sabtu (21/9). Penyebabnya, kondisi udara yang sangat buruk akibat diselimuti asap sehingga langit tampak memerah hingga terlihat gelap. Kualitas udara juga masuk kategori tidak sehat.

Dampaknya, aktivitas sebagian warga lumpuh. "Pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB kondisi cuaca itu masih terlihat menguning, pukul 12.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB ini, cuaca di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, sudah memerah. Kami tidak berani untuk keluar rumah, warga di sini juga di dalam rumah semua karena takut, melihat cuaca yang merah karena terselimuti asap," kata salah satu warga Mustakim.

Selain diselimuti asap, abu dari sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi juga berterbangan di jalan, bahkan abu masuk ke rumah warga, walau hanya sedikit. "Ini bukan hanya bau asap saja yang kami hirup, tapi juga sudah bercampur abu sisa kebakaran hutan dan lahan itu,'' tutur Mustakim. Cuaca buruk akibat asap itu sudah terjadi sejak Jumat, (20/9). ''Jadi takut keluar rumah.

Kami merasa sesak saat bernapas. Anak juga tidak saya perbolehkan keluar rumah karena bahaya,'' ujarnya. BMKG Jambi menyatakan kondisi bisa kembali normal jika ada embusan angin kencang atau hujan lebat.

"Namun hujan baru turun di Jambi berdasar prediksi kami pada pertengahan Oktober,'' kata Kepala BMKG Jambi Adi Setiadi. Karhutla juga tidak hanya terjadi di luar Jawa. Karhutla di Kabupaten Klaten misalnya, semakin menjadi ancaman serius memasuki puncak kemarau. Sampai pekan ketiga Septtember, terjadi 115 kasus karhutla.

Pengelola data di markas Pemadam Kebakaran Pemkab Klaten Eddy Setiyawan mengungkapkan, mayoritas yang terbarkar berupa lahan kosong dan tanaman tebu. ''Kasus sebanyak mengkhawatirkan. Sebagai perbandingan, pada 2018 misalnya, dalam setahun hanya 161 kasus,'' tandas Eddy. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena belum terlihat tanda-tanda akan hujan.

Selain itu, di beberapa kasus, api merembet ke permukiman dan kantor pemerintah. Di Dusun Cinde, Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum, misalnya, satu rumah yang ditinggal pergi habis terbakar. Pemicunya, membakar sampah. Kasus kebakaran hutan terjadi tiga kali di Kecamatan Bayat. Dua kali di Bukit Jabalakat, Desa Paseban dan sekali di Desa Tawangrejo. Kasus terakhir, kebakaran menewaskan satu orang.

Pencegahan kebakaran lahan dan hutan paling efektif hanya dari perilaku warga sendiri untuk tidak sembarangan membakar lahan atau sampah. Menurut Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Klaten, Sip Anwar Pemkab sebenarnya sejak awal musim kemarau sudah berupaya memperingatkan warga melalui surat edaran (SE) yang ditandatangani Sekda.

Masyarakat diimbau tidak membakar sampah dan lahan sembarangan memasuki kemarau. Surat disampaikan ke desa-desa dengan harapan dipahami masyarakat. ''Namun tidak/belum semua memahami,'' katanya. Menurutnya, daerah paling rawan karhutla adalah wilayah selatan, perbukitan Kecamatan Bayat.

Sebab ada lahan dan hutan di daerah tersebut. BPBD terus berkoordinasi dengan semua sukarelawan di daerah rawan sehingga kejadian bisa langsung ditangani. Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Susanta mengatakan masyarakat sebenarnya sudah diimbau untuk mencegah. Pemerintah desa sudah siaga dengan alat pemadam kebakaran ringan. Namun kasus yang terjadi beberapa waktu lalu hanya sekali dan tidak diharapkan berlanjut. (F4,H34,dtc-41)


Berita Terkait
Loading...
Komentar