Diperlukan Pemetaan Lahan yang Tersisa

Ketersediaan lahan untuk permukiman semakin hari makin berkurang, seiring meningkatnya jumlah penduduk di Kota Semarang.

ANGGOTA DPRD Kota Semarang, Suharsono menilai, sudah saatnya pemerintah memetakan sisa lahan yang ada untuk pengembangan kawasan permukiman. Pengembangan permukiman tersebut bisa secara horizontal (landed house/rumah tapak) maupun vertikal (rumah susun/apartemen). ”Pengaturan lahan yang dikembangkan untuk permukiman oleh pengembang juga dibatasi dengan syarat minimal satu hektare. Bahkan kecamatan seperti Ngaliyan, lahan yang digunakan untuk satu unit rumah minimal 120 meter persegi,” kata Suharsono, kemarin.

Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perda ini juga mengatur ketentuan umum terkait zonasi pada kawasan perumahan. Pengembang perumahan dengan kepadatan penduduk rendah diarahkan pada pembagian wilayah kota (BWK) VIII, BWK IX dan BWK X. Khusus Kecamatan Ngaliyan, luas kavling paling sedikit 120 meter persegi dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40 persen.

BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati dengan luas kurang lebih 5.399 hektare. Kemudian BWK IX terdiri dari Kecamatan Mijen (6.213 hektare) dan BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan serta Tugu. Untuk Kota Semarang, indikator kepadatan penduduk tinggi apabila jumlah penduduknya lebih dari seribu orang tiap kilometer persegi untuk setiap kecamatan. Kepadatan penduduk tinggi dinilai berpotensi memunculkan kawasan permukiman yang padat dan kumuh.

Jadi Tren

Sementara itu, dalam jurnal ilmiah tentang pengendalian pembangunan perumahan yang disusun Sunarti dan Ratna Aurelia dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro menjelaskan, fenomena peningkatan pembangunan perumahan di kawasan pinggiran dan perbukitan Kota Semarang mulai muncul sejak awal 2000. Pembangunan perumahan di kawasan Semarang bagian atas seakan menjadi tren, dengan menawarkan keunggulan utama seperti bebas banjir dan pemandangan indah kota bagian bawah pada malam hari. Peluang tersebut muncul karena konsekuensi dari kepadatan penduduk di pusat kota. Kepadatan ini tidak lepas dari sejumlah faktor seperti terpusatnya pelayanan atau aktivitas pemerintahan hingga sektor bisnis di kawasan perkotaan. ”Fungsi daerah atas selain sebagai daerah resapan, juga sebagai kawasan konservasi yang terletak pada titik-titik tertentu, sehingga berbahaya jika dijadikan sebagai area terbangun,” ucap dia. Meski demikian, dia mencatat perumahan yang terletak di kawasan perbukitan tidak semuanya berada di lokasi rawan bencana. Beberapa di antaranya ada yang dibangun di lahan dengan kemiringan sekitar 25- 40 persen. Berdasar Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman di Daerah (RP4D) Kota Semarang dan Perda 14/2011 tentang RTRWterdapat tiga kategori rawan bencana pada daerah atau lahan lereng, yakni gerakan tanah, patahan dan rawan longsor. (ftp-48)


Berita Terkait
Loading...
Komentar