Ombudsman: Aturan Ojek Online Cacat Hukum

JAKARTA - Aturan tentang ojek daring (online) dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 12 Tahun 2019 dinilai cacat hukum. Menurut anggota Ombudsman RI Alvin Lie, terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Perhubungan dan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

”Yang utama adalah peraturan tentang ojek online. Permenhub tentang ojek online ini bertentangan dengan undang- undang,” ujar Alvin di kantornya, Kamis (12/9). Padahal, Alvin menuturkan, dalam UU disebutkan, kendaraan yang boleh menjadi angkutan umum yakni kendaraan roda empat.

Namun, Permenhub yang diatur merupakan ojek online berupa kendaraan beroda dua. Selain itu, menurut Alvin, ada ketidaksesuaian antara judul dan isi Permenhub. Melihat judulnya, beberapa hal yang diatur adalah tentang keselamatan kerja pengendara ojek online. Meski, isi dari pasal dalam permenhub justru mengatur tentang tata niaga ojek online, seperti tarif dan lain sebagainya.

”Jadi ini juga tidak sesuai antara judul dengan isi yang diatur dalam Permenhub itu. Karena di judulnya Permenhub mengatur tentang keselamatan kerja. Namun coba baca saja, di sana malah tidak bahas itu. Yang dibahas malah tentang tata niaganya, tarifnya,” imbuh Alvin.

Oleh karena itu, untuk memberikan ojek online payung hukum yang jelas, Ombudsman menyarankan kepada Kementerian Perhubungan meminta pemerintah/ presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Setidaknya, pemerintah mau mengubah beberapa pasal dalam UU, agar sesuai dengan Permenhub yang telah diterbitkan.

Menurut Alvin, Permenhub harus diatur ulang, sehingga antara judul dan isi yang diatur terdapat kesesuaian. ”Kami sudah menyampaikan sejak beberapa bulan yang lalu. Cepat ajukan perppu untuk mengubah pasal. Karena kan kalau bikin UU lagi butuh waktu bertahun- tahun. Tapi tidak juga dilakukan oleh Kemenhub,” tutur dia. (bn-19)


Berita Terkait
Loading...
Komentar