INDUSTRI

Ekspor Mebel ke AS Kini Bebas SVLK

JAKARTA - Pemerintah akan membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kayu log dan tidak mewajibkan lagi penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan hal itu dilakukan demi mendorong kinerja ekspor sektor permebelan, rotan, dan produk kayu Tanah Air.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, Darmin bilang potensi produk permebelan, rotan, dan kayu Tanah Air belum dioptimalkan betul. Ada tiga kelompok usaha yakni plywood, kayu gergajian atau olahan, dan mebel atau furnitur. Belum lama ini, International Monetary Fund (IMF) mengevaluasi banyak negara mana yang bisa punya potensi cepat dikembangkan. Waktu bicara Indonesia, dia sebut kayu dan produk kayu. “Khusus mebel, furnitur.

Dua tahun terakhir ini ekspor mereka melambat,” kata Darmin di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/9). Darmin menyebut, Amerika Serikat (AS) saat ini menjadi pasar furnitur terbesar, dan Tiongkok masih menjadi eksportir furnitur terbesar ke Negeri Paman Sam. Menurut dia, impor permebelan atau furnitur AS dalam satu tahun sekitar 96 miliar dolar AS. Namun, kinerja ekspor mebel Tanah Air justru menurun, padahal kedua negara tersebut tengah perang dagang.

Penyederhanaan Izin

“Artinya, kita belum bisa memanfaatkan pasar AS yang besar. Kita tidak kena perang dagang, dan ekspor kita ke Tiongkok melambat karena dia kena bea masuk 25% ke AS,” ujarnya. Mengenai pembebasan PPN atau tarifnya nol, Darmin mengatakan hal itu berlaku pada kayu log yang nantinya akan berdampak pada kegiatan usaha kayu gergajian atau olahan.

“Pengusaha keluhkan kayu log itu kena PPN, sehingga pengolah kayu harus bayar PPN 10% sehingga kita pasti dikurangi harganya. Nah, kalau itu tadi Menperin (Menteri Perindustrian-Red) bilang sedang dibahas dengan Menkeu (Menteri Keuangan-Red) untuk mennol- kan,” tegas dia.

Adapun untuk SVLK, Darmin menyatakan pemerintah akan tidak mewajibkan kepada negaranegara yang selama ini tidak menerapkan aturan SVLK pada setiap kegiatan ekspor. Namun, bagi negara yang menerapkan maka tetap harus dipenuhi. Dia menyebutkan, kewajiban penerapan SVLK ketika kegiatan ekspor ke negara seperti Uni Eropa, Kanada, Australia, dan Inggris. Sedangkan yang di luar itu tidak lagi diwajibkan. (sb,dtc,ant-46)