PEMERINTAHAN

MPR Klaim Mayoritas Masyarakat Ingin Ada Haluan Negara

SM/Dananjoyo Kusumo  -  FESTIVAL ANTIKORUPSI : Pengunjung mengunjungi stan Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (10/9). Festival ini diinisiasi oleh MPR RI bersama MK dan KPK. (24)
SM/Dananjoyo Kusumo - FESTIVAL ANTIKORUPSI : Pengunjung mengunjungi stan Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (10/9). Festival ini diinisiasi oleh MPR RI bersama MK dan KPK. (24)

YOGYAKARTA - Kajian soal penghidupan kembali haluan negara telah dilakukan secara mendalam. Bahkan, usulan soal haluan negara pun berasal dari masyarakat. Sekretaris Jenderal MPR Maruf Cahyono mengatakan, dari delapan sampai sembilan kali survei yang dilakukan MPR, sebanyak 85 persen masyarakat menginginkan agar negara ini kembali memiliki haluan negara.

”Jadi soal GBHN ini sebenarnya permintaan masyarakat. Dari survei-survei yang kami lakukan, angkanya selalu 85 persen (yang ingin adanya haluan negara-red),” ungkap Maruf dalam diskusi panel bertema ”Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945” di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (10/9).

Diskusi panel yang digelar MPR ini merupakan kegiatan dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi yang berlangsung di UGM, 10 -11 September 2019. Narasumber lain dalam diskusi ini adalah anggota Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, Prof Dr Kaelan (Guru Besar Filsafat UGM), dan Prof Dr Ratno Lukito (Guri Besar UIN Sunan Kalijaga).

Menurut Maruf, sebenarnya rencana menghidupkan kembali haluan negara ini bukan muncul tiba-tiba. Sudah sejak hampir lima tahun lalu, MPR melakukan kajian terkait haluan negara ini. ”Ini sudah lama. MPR selama ini selalu meminta masukan-masukan masyarakat terkait ini. Dan sudah hampir 5 tahun ini kajian haluan negara terus dilakukan,” ungkapnya. Maruf juga menandaskan haluan negara yang tengah dikaji MPR ini bukan seperti GBHN pada masa Orde Baru (Orba).

”Ini bukan GBHN Orba. Ini lebih pada perencanaan pembangunan dengan model GBHN, jadi hanya modelnya saja,” paparnya. Mengenai kepastian pengesahan haluan negara ini, Maruf mengatakan itu nanti tergantung MPR periode mendatang. Sebab, MPR periode ini tinggal menghitung hari saja.

”Kan sudah tinggal beberapa hari saja yang sekarang. Nanti ini ada di tangan MPR periode mendatang,” tandasnya. Sementara Bambang Sadono meyakini amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk memberi kewenangan MPR menetapkan GBHN tidak akan melebar kemana-mana.

Sebab, untuk melakukan amandemen UUD sudah diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa untuk amandemen UUD harus disebutkan secara jelas pasal yang akan diubah, alasan perubahan pasal, dan bagaimana perumusan perubahan pasal. ”Jadi tidak mungkin melebar ke mana-mana,” katanya ketika berbicara sebagai narasumber

Semua Fraksi

Apakah mungkin amandemen UUD untuk memberi kewenangan MPR menetapkan GBHN? ”Tergantung kekuatan di MPR. Kalau DPR dengan jumlah anggota 575 orang setuju MPR diberi kewenangan menetapkan GBHN, ya pasti bisa,” jawab Bambang.

Dia mengaku, semua fraksi di MPR sudah setuju dengan menghidupkan kembali GBHN. Sekarang tergantung pada pimpinan partai. ”Kalau pimpinan partai oke maka sudah selesai,” kata Bambang. Terkait GBHN, Bambang mengungkapkan MPR sudah lama mengkaji reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN.

Tapi bukan berarti seperti GBHN pada masa Orde Baru. ”Istilah GBHN ini menimbulkan kesalahpahaman bahwa kita akan mengembalikan GBHN seperti pada masa Orde Baru. Padahal tidak seperti itu,” ujarnya. Karena kesalahpahaman itu, kata Bambang, ada ahli hukum yang mengatakan bahwa dengan GBHN maka kembali ke masa Orde Baru, pemerintah antidemokrasi dan otoriter.

Ada juga pengamat politik yang menyebut GBHN sebagai haluan fatamorgana. ”Ada persepsi GBHN seperti masa Orde Baru. Akan ada evaluasi pelaksanaan GBHN setiap lima tahun dan evaluasi terhadap presiden. Padahal bukan seperti itu,” kata Bambang. Dia juga menjelaskan di MPR masih ada perbedaan pendapat apakah GBHN diatur melalui Ketetapan MPR atau melalui Undang- Undang.

Akhirnya diputuskan bahwa Haluan Negara yang sifatnya makro dan berjangka panjang serta menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara ditetapkan melalui Ketetapan MPR. ”Yang diputuskan MPR adalah Haluan Negara,” katanya. Haluan Negara itu isinya sangat singkat hanya sekitar 10 halaman. Isi Haluan Negara adalah program jangka panjang 25 atau 50 tahun yang akan datang dan bersifat mengikat semua lembaga negara. (J13-56)


Berita Terkait
Loading...
Komentar