REKONSILIASI

1.000 Sarjana Papua Bakal Bekerja di BUMN

SM/Antara  -  TERIMA SARAN : Presiden Joko Widodo menerima map berisi saran dari perwakilan tokoh Papua Abisai Rollo (kiri) dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua. (24)
SM/Antara - TERIMA SARAN : Presiden Joko Widodo menerima map berisi saran dari perwakilan tokoh Papua Abisai Rollo (kiri) dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua. (24)

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan masalah pengembangan sumber daya manusia di Papua menjadi perhatian pemerintah. Jokowi menjanjikan 1.000 sarjana putra Papua akan diterima bekerja di BUMN maupun perusahaan swasta yang besar. Jokowi awalnya menceritakan pengalamannya bertemu mahasiswa Papua di berbagai negara.

Dia mengatakan, mahasiswa-mahasiswa Papua sangat pintar. ”Saya di Kalifornia ketemu 12 mahasiswa Papua, bukan pintar-pintar melainkan sangat pintar-pintar. Di New Zealand ketemu juga lebih dari 10 mahasiswa Papua, pintar-pintar semua, (di) Australia juga,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan tokoh Papua di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Artinya, kata Jokowi, mahasiswa asal Papua yang ada di luar negeri, baik yang menempuh studi S-1, S-2, maupun S-3, sangat banyak. Namun Indonesia memerlukan lebih banyak lagi. Jokowi juga menceritakan kekhawatiran mahasiswa di luar negeri setelah menyelesaikan studi. Salah satunya, akan kerja apa kalau kembali ke Papua.

”Banyak menanyakan, 'Pak, saya kalau udah lulus saya mau ke mana?', ya kembali ke tanah Papua, 'Terus saya kerja apa?'. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang tidak hanya anak-anak muda di Papua, tapi juga anak muda di provinsi lain. Ini jadi pekerjaan besar kita,” ujarnya. Karena itu, Jokowi akan memaksa BUMN dan perusahaan swasta besar untuk menerima putra Papua yang baru lulus studi.

Jokowi menjanjikan, 1.000 mahasiswa Papua akan mendapat pekerjaan yang layak. ”Siang ini, BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur kelamaan. Jadi kewenangan saya gunakan, agar mereka bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua, sementara saya siang hari ini saya menyampaikan 1.000 dulu, nanti akan saya atur lagi masalah PNS supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi lain.

Termasuk kita atur di eselon 1, 2, 3 akan kita atur,” tuturnya. Selain itu, Presiden juga berencana kembali mendatangi Papua dalam waktu dekat. Kedatangan Jokowi ke Bumi Cenderawasih sekaligus untuk meresmikan Jembatan Holtekamp di Jayapura yang semula terhambat karena masalah sengketa lahan.

”Saya masih mengatur waktu untuk ke Papua, saya masih berusaha di bulan ini, tapi kalau meleset mungkin Oktober," ujar Jokowi. Rencana Jokowi ke Papu tersebut merupakan salah satu aspirasi para tokoh Papua. Jokowi juga akan mengecek proyek-proyek infrastruktur di Papua. "Jalan-jalan Trans Papua yang sudah dibangun Kemen-PUPR yang sudah diresmikan,” terang Jokowi.

Tidak Dihukum

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo mewakili masyarakat Papua, meminta agar pembangunan sumber daya manusia diutamakan. ”Bapak Jokowi sebagai sobat kami di Papua, kami berharap dengan keserasian investasi di bidang sumber daya manusia, supaya stigma negatif tidak dirasakan kepada kami,” kata Abisai Rollo. Ondoafi (Kepala Suku) Skouw ini menilai pembangunan sumber daya manusia Papua lebih penting ketimbang pembagian sumber daya alam Papua.

Sumber daya alam Papua bisa habis, namun sumber daya manusia adalah bekal sangat berharga bagi masa depan. Pendidikan untuk generasi muda menjadi hal yang sangat penting. ”Generasi muda kami memiliki masa depan dan mereka tidak pernah melupakan sejarah bangsa yang besar ini, di mana Papua menjadi elemen penting dalam keberagaman Indonesia,” kata Abisai. Dia juga meminta anak muda Papua tidak dihukum.

Menurutnya, dialog adalah jalan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah di Papua. ”Mereka jangan dihukum, namun dibina, karena mereka adalah masa depan Indonesia. Kami membuka hati seluas-luasnya, kami membuang semua atribut untuk berdialog yang jujur,” kata Abisai. Perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Abisai lalu menyampaikan sepuluh poin permintaan untuk masyarakat Papua-Papua Barat. Poinpoin ini berisi tentang permintaan pemekaran daerah di Papua-Papua Barat, permintaan revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, hingga permintaan membangun Istana Presiden di Papua. Di sisi lain, Abisai Rollo menyoroti sepak terjang Benny Wenda. Abisai menyebut Benny tidak memiliki kewenangan ikut campur masalah kedaulatan Republik Indonesia.

”Beliau mungkin sekarang, dari media dikatakan beliau warga negara Swiss sehingga tidak punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua karena tanah Papua bagian dari NKRI,” tandasnya. Dia juga menegaskan, NKRI sudah final. ”Saya asli Kota Jayapura, dan kita Indonesia. Kita NKRI harga mati,” tandas Abisai. (dtc-41)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar