GAYENG BARENG

Sampah

Oleh Adi Ekopriyono

Wilujeng enjang, sedherek sedaya, pembaca setia Suara Merdeka. Bulan lalu saya menghadiri acara tingkat kelurahan, memperingati HUT Ke-74 Republik Indonesia. Acara itu digagas lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).

Pidato Pak Ketua LPMK menarik perhatian. Dia menjelaskan tentang BRIS — singkatan dari bersih, rapi, indah, dan sehat. Itulah nama program yang digiatkan di kelurahan dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Kalimat “Kotaku kota tanpa kumuh. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Tiga meter dari kita harus bersih,” tertulis di pamlet cukup besar yang dibagikan Pak Ketua kepada ketua-ketua RW. Program itu menarik karena sangat relevan dengan problematika persampahan di kota tercinta ini, seperti umumnya problematika yang dihadapi kota-kota besar.

Nah, BRIS merupakan langkah yang tepat. Penanganan sampah memang harus dimulai dari unit terkecil di masyarakat, yaitu rumah tangga. Di sinilah pentingnya ketua RT, ketua RW, hingga kelurahan dan kecamatan. Tantangan terbesar adalah membangun budaya buang sampah secara baik dan benar. Selama ini, masih sering dijumpai orang membuang sampah di sembarang tempat.

Sampai-sampai ada gurauan, di negeri ini sungai dan jalan raya menjadi tempat sampah terpanjang dan terbesar. Sebagian masyarakat kita tampaknya belum begitu sadar betapa penting budaya buang sampah secara baik dan benar. Sering saya melihat sampah dibuang secara sembarangan dari mobil-mobil di jalanan. Bahkan pernah ketika mengendarai sepeda motor, saya kecipratan kulit pisang, kulit jeruk, botol air dalam kemasan yang dilempar dari mobil yang melaju di depan. Ada pula cerita konyol.

Di sebuah kampung sudah disediakan bak-bak sampah untuk memilah jenis sampah: bak khusus sampah organik, khusus sampah nonorganik. Namun, aneh (atau lucu), sampah yang sudah dipilah itu kemudian dicampur ketika diangkut ke tempat pembuangan akhir. Ada pula, sampah yang sudah dipilah-pilah itu diobrakabrik pemulung, lalu dituang jadi satu oleh tukang sampah.

Problem persampahan pula yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan ramai di berbagai media, baik media konvensional maupun media sosial. Hal itu terutama dipicu oleh informasi tentang pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang dinilai berhasil. Keberhasilan itu kemudian dibandingkan dengan pengelolaan sampah DKI Jakarta, yang dianggap masih belum sukses. Begitu gencar pemberitaan, sampai-sampai muncul ide memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) untuk dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Apa kunci sukses Surabaya dalam mengelola sampah? Menurut Risma, kesuksesan mengelola sampah tak terlepas dari peran warga. Warga harus bergerak. Gerakan bermula saat dia menjadi kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya. Dia mendekati perempuan di perkampungan untuk bergerak. Proses mengubah perilaku masyarakat memang tidak mudah. Dulu dia memberi contoh untuk tidak buang sampah sembarangan.

Warga menjadi sungkan. Seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pun wajib memberikan contoh. Pemantauan dan kontrol juga merupakan kunci sukses. Risma juga menyebutkan, banyak warga Surabaya memilah sampah serta mengolah menjadi kompos untuk menanam sayuran. Untuk sampah anorganik seperti kertas dan plastik, warga Surabaya memanfaatkannya dengan menjual kembali.

***

NAH, kunci sukses memang peran warga yang bergerak bersama. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Semarang sudah berada di “jalur yang benar” atau bahasa kerennya on the right track. Mas Hendi (Wali Kota Semarang) sudah melancarkan semangat “Bergerak Bersama”. Itu berarti seluruh warga dan unsur pemerintah harus bergerak bersama. Salah satunya, ya dalam pengelolaan sampah. Belajar dari Surabaya, bergerak bersama itu perlu dilengkapi keteladanan.

Para pejabat dan tokoh masyarakat harus memberi contoh yang baik, tidak membuang sampah secara sembarangan. Mungkin perlu ada acara tertentu (formal atau tidak formal) yang memperlihatkan para pejabat dan tokoh masyarakat membuang sampah di tempat sampah yang disediakan. Keteladanan itu perlu karena kultur masyarakat kita masih paternalistik, sehingga perilaku pemimpin sangat berpengaruh terhadap perilaku warga. Keteladanan itulah yang akan membuat warga sungkan membuang sampah sembarangan.

Dari sisi lain, aturan juga perlu ditegakkan, sebagai salah satu alat pemantauan dan kontrol. Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2015. Peraturan itu mengatur wewenang Wali Kota untuk menjatuhkan sanksi; mulai teguran, peringatan tertulis, paksaan pemerintah, dan pencabutan izin pengelolaan sampah.

Termasuk sanksi penyitaan hasil produksi, menghentikan sementara kegiatan atau usaha, bahkan kurungan atau denda Rp 50 juta. Kalau Surabaya bisa, Kota Semarang pun pasti bisa. Dan, salah satunya ya melalui BRIS: bersih, rapi, indah, dan sehat ñ kotaku kota tanpa kumuh. Marilah kita realisasikan semangat “tiga meter dari kita harus bersih”. Ingat, kebersihan adalah bagian dari iman. (28)


Berita Terkait
Loading...
Komentar