Jokowi Didesak Umumkan Hasil Penyelidikan

Kasus Munir

JAKARTA -Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ke publik dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Hal itu merujuk pada Keputusan Presiden No 111/2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. ”Segera saja mengumumkan seluruh hasil penyelidikan TPF kasus meninggalnya Munir kepada masyarakat sebagai bentuk amanat Kepres No 111/2004 serta menindaklanjuti hingga tuntas,” kata koordinator KontraS Yati Andriyani dalam konferensi pers di kantornya, Jl Kramat, Jakarta, Jumat (6/9).

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers ”15 Tahun Terbunuhnya Aktivis HAM Munir” yang digelar Kontras, Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, hingga LBH Jakarta. Lebih lanjut Yati mengatakan, pihaknya sudah pernah mengajukan permohonan agar pemerintah mengumumkan hasil TPF Munir.

Alih-alih diumumkan, menurut Yeti, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) waktu itu justru menyatakan tidak menguasai dokumen TPF dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung. ”MA justru menguatkan banding yang disampaikan oleh Setneg bahwa memang dokumen itu tidak dikuasai oleh Kementerian Sekretariat Negara,” ucapnya.

Pihaknya menegaskan, apapun keputusan dari MAterkait dengan permohonan tersebut tidak menggugurkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan dokumen TPF Munir kepada masyarakat. Pihaknya juga meminta Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk segera membongkar kasus pembunuhan Munir itu.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid berharap Jokowi melakukan penyelidikan baru. Sebab, menurutnya, dalam dokumen TPF Munir sudah ada bukti indikasi-indikasi keterlibatan berbagai pihak dalam kasus tersebut. ”Sebenarnya pembunuhan Munir ini tidak sulit. Presiden dapat memulainya dengan laporan TPF Munir,” kata Usman.

Selain itu, Usman menilai pemerintah dan DPR bisa membuat kembali sebuah tim independen baru melanjutkan investigasi kasus tersebut. Hal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada 2004-2005. ”DPR yang baru dapat membentuk TPF yang baru kasus Munir sebagaimana yang juga dibuat ketika peristiwa pembunuhan itu baru terjadi jadi pada 2004-2005,” tuturnya.

Lebih Kuat

Istri Munir, Suciwati mengatakan, hingga kini pemerintah belum mampu menepati janjinya untuk menuntaskan kasus pembunuhan suaminya. Dirinya menduga pelaku pembunuhannya lebih kuat dari pemerintah.

”Banyak janji yang diulang-ulang dan tidak ada bukti sampai sekarang. Ini adalah sebuah kejahatan yang sampai sekarang mungkin penjahatnya lebih kuat,” kata Suciwati. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Arief Sulistyanto mengatakan, perkara pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib akan disidik kembali jika ada fakta baru. Penyidikan kasus pembunuhan tersebut akan kembali dibuka meski sudah bersifat inkrah dengan Pollycarpus sebagai pelakunya.

”Apabila ditemukan fakta baru, maka Polri pasti akan melanjutkan penyidikan itu. Itu satu laporan polisi diajukan empat berkas perkara. Memang ini adalah mekanismenya. Sehingga tidak ada istilah kapan dibuka,” kata Arief di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (7/9).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan telah meminta Arief meneliti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Penelitian itu untuk mencari tahu perlu atau tidaknya kasus tersebut untuk dikembangkan setelah Pollycarpus Budihari Prijanto bebas. ”Nanti saya akan minta kepada Pak Kabareskrim yang baru untuk melakukan penelitian kasus itu.

Apakah kasus itu masih bisa untuk dikembangkan atau memang sudah seperti itu,” kata Tito di RS Polri Kramat Jati, Jakarta akhir Agustus lalu. Tenaga Ahli Utama Kedeputian VKantor Staf Presiden Ifdhal Kasim menegaskan, pemerintah tak pernah mengabaikan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib.

Ifdhal menyebut Presiden Jokowi sebelumnya sudah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meneliti kembali dokumen-dokumen yang terkait kasus Munir. Namun, sampai saat ini Tito belum menyampaikan laporan terbaru ke Jokowi. (cnn,dtc-64)


Loading...
Komentar