Polisi Tetapkan 68 Tersangka Kerusuhan di Papua

Situasi Berangsur Kondusif

JAKARTA - Kepolisian menetapkan 68 tersangka kasus kerusuhan dalam unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Sebanyak 48 orang menjadi tersangka di Papua, 20 lainnya di Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, tersangka di Papua terbagi atas 28 orang di Jayapura, 10 di Timika, dan 10 orang di Deiyai.

Adapun di Papua Barat terdiri atas Manokwari delapan tersangka, Sorong tujuh, dan Fakfak lima orang. Sebagian besar tersangka, kata Dedi, dijerat Pasal 170 KUHP, 156 KUHP, Pasal 365 KUHP, dan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Unjuk rasa berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat terjadi menyusul dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada pertengahan Agustus lalu.

Kerusuhan itu menyebabkan sejumlah kerusakan fasilitas umum. Pemerintah menyatakan kondisi di Papua dan Papua Barat kini berangsur kondusif. Seiring dengan kondusifnya situasi Papua, Kapolri Jenderal Tito Karnavian perlu melakukan langkah langkah evaluasi, antisipatif maupun deteksi dini serta meningkatkan patroli siber.

Hal itu agar kekacauan tidak terulang. ”Setidaknya, ada tiga langkah yang perlu dilakukan Polri. Pertama, mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian, terutama di Surabaya, Papua Barat, dan Papua,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, Selasa (3/9).

Deteksi Dini

Menurutnya, perlu dipertanyakan apakah pejabat kepolisian di Surabaya sudah bekerja sesuai prosedur operasi standar dalam menyelesaikan masalah di Asrama Mahasiswa Papua. Hal itu menjadi salah satu hal yang patut dievaluasi. ”Lalu, seperti apa deteksi dini dan antisipasi yang dilakukan pimpinan kepolisian di Surabaya, Papua Barat dan Papua hingga masalah yang ada bisa melebar? Bahkan menjadi kerusuhan yang tak terkendali.

Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur seperti apa kinerja kepolisian di ketiga daerah itu,” ujarnya. Hal tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang dan bisa dikendalikan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, Kapolri perlu mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kinerja patroli siber kepolisian dalam memburu dan menangkap para provokator digital di dalam negeri.

”Khususnya yang memprovokasi kasus Surabaya, hingga menjadi letupan kerusuhan di sejumlah kota di Papua Barat dan Papua. Sebab dari informasi yang diperoleh IPW, aksi provokasi digital itu dikendalikan dari empat kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Biak,” tandasnya.

Yang ketiga, keterlibatan pihak asing dalam banyak kasus di Papua bukan hal baru. ”Dalam kasus kerusuhan di Papua, Polri perlu membuka keterlibatan pihak asing secara transparan,” tegasnya. Hal itu agar warga di Papua tidak mudah diprovokasi oleh mereka. IPW mendapat informasi, ada dua ada strategi yang dilakukan pihak asing dalam memprovokasi kerusuhan di Papua.

”Semua itu mereka gerakkan setelah kasus Surabaya. Yakni memprovokasi lewat medsos, khususnya WA, sehingga manuver mereka tidak bisa dikendalikan aparat keamanan. Selain itu, menjadikan sebuah negara kecil di Pasifik sebagai pangkalan atau markas besar Papua Barat Merdeka untuk mendukung provokasi ke wilayah Papua,” ungkapnya.

Sementara itu, kemarin Presiden Jokowi mengajak makan siang peserta Festival Gapura Cinta asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Nduga, Papua, di Istana Merdeka, Jakarta. Warga Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi pemenang lomba gapura kategori umum, sementara Kabupaten Nduga mendapat penghargaan khusus.

Pantauan di lokasi, Jokowi menerima langsung mereka yang hadir pukul 13.28. Jokowi langsung mempersilakan mereka masuk ke dalam ruang santap siang. Kegiatan itu berlangsung tertutup. (H28,cnn-19)


Loading...
Komentar