Diusulkan di Daerah Administratif

SM/twitter @OtdaInfo : Akmal Malik
SM/twitter @OtdaInfo : Akmal Malik

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan agar ibukota negara yang baru berlokasi di daerah administrasi, bukan daerah otonom. Karena berbentuk administratif, maka nantinya tidak akan ada pemilihan kepala daerah (pilkada). ”Kami mengusulkan sebaiknya jangan merupakan daerah otonom, tapi sebaiknya berbentuk daerah administratif.

Dengan berbentuk daerah administratif akan mempermudah Presiden dalam mengambil sebuah keputusan. Sementara jika berbentuk daerah otonom, maka akan terjadi dinamika politik seperti DKI Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, kemarin.

Pihaknya memahami dinamika politik yang terjadi dan sangat dinamis di setiap daerah otonom. N a m u n yang dikhawatirkan, dinamika tersebut akan bisa menjadi persoalan dalam mengambil keputusan karena tarik menarik kekuatan politik yang ada. ”Maka kami merasa perlu menyarankan untuk membuat ibukota yang betul-betul teduh. Sebuah ibukota yang aman bagi pimpinan negara dalam mengambil keputusan,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan Akmal, kendati rencana pemindahan ibukota negara pengganti Jakarta terus bergulir, namun hingga saat ini lokasinya belum diputuskan. ”Saat ini masih ada beberapa kajian yang belum diselesaikan oleh Kementerian PUPR dan Bappenas,” jelasnya. Selain lokasi, menurutnya ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan pemerintah.

Seperti, mempersiapkan kebutuhan riil lahan, masterplan, hingga kalkulasi biaya. Selain itu juga penetuan mekanisme prosedur pemindahan aparatur hingga kelembagaan otorisasi pemerintahan.

Perlu Kajian

Terkait usulan tersebut, Komisi II DPR RI meminta agar usulan itu dikaji. ”Kami belum menyetujui usul Mendagri. Kami akan membuat kajian, saya kira tugas Kemendagri nanti membuat kajian plus minusnya, apakah tetap seperti sekarang atau dijadikan ibu kota dengan administrasi, saya kira semua harus dikaji dulu jangan terburu-buru diputuskan sebagai kota administratif atau ibu kota administratif,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria, Minggu (25/8).

Riza mengatakan kepala daerah setempat harus memetakan kelebihan dan kekurangan apabila wilayah yang akan dijadikan ibu kotabaru layak menerapkan sistem pemerintahan non-otonom. Kepala daerah harus segera membuat kajian. ”Sebagai wacana boleh saja, yang paling penting sekarang semua gubernur dan para ahli segera membuat kajian,” jelasnya.

Riza yang juga Ketua DPP Partai Gerindra itu melihat ada kelebihan dan kekurangannya soal usul Kemendagri itu. Sisi positif, daerah administratif akan mengalami proses pembangunan lebih cepat karena gubernur dipilih secara langsung Presiden. ”Sisi negatifnya berarti di situ kedaulatan di tangan Presiden jadinya bukan di tangan rakyat,” ucapnya. (F4,dtc-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar