LIPUTAN KHUSUS

Jateng Bersolek untuk Lima Tahun ke Depan

Wajah Jawa Tengah untuk lima tahun ke depan telah ditetapkan. Saat ini, Jawa Tengah sedang bersolek. Sejumlah program prioritas tengah digenjot. Tak hanya mempercantik Jawa Tengah sendiri, namun juga mendorong target-target yang telah dicanangkan oleh Presiden di level nasional.

RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah telah ditetapkan pada Februari 2019. DPRD Jawa Tengah telah menyetujui sejumlah program krusial yang akan menentukan ëícantikíí atau ëíburuknyaíí Jawa Tengah ke depan. Enam bulan berselang, belum banyak program-program yang bisa dijalankan oleh pemerintah karena keterbatasan keuangan. Namun, program krusial itu akan mulai digenjot pada 2020. Sebut saja Pengembangan SMK boarding school, pengembangan BUMDES, bantuan sambungan listrik murah, insentif pendidikan keagamaan, pencegahan stunting, pembangunan rumah tak layak huni jadi layak. Tapi, ada satu hal yang mencolok di antara program krusial yang ditetapkan yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pada 2020, Jawa Tengah menginginkan adanya sekolah vokasi yang menerapkan kurikulum pendidikan sebagaimana di Jepang, Jerman, atau Australia.

Sebagai langkah awal, rencana tersebut akan diterapkan di SMK Jawa Tengah. Tak mudah, menerapkan hal ini. Dibutuhkan perubahan paradigma pendidikan. Lantaran, sekolah vokasi di luar negeri, siswa tak mendaftar di sekolah tapi di perusahaan. Selanjutnya perusahaan akan mengarahkan calon siswa tersebut untuk sekolah di bidang apa saja sesuai dengan kebutuhan industri. Maka terjadi link and match antara sekolah dengan industri.

Ini sebagai salah satu cita-cita Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas SDM dan tentunya mendukung visi misi presiden soal SDM. Untuk merealisasikannya, Jawa Tengah ëíedaníí dengan menggelontorkan anggaran berkisar Rp 1,6 triliun dari APBD tahun depan. Anggaran sebesar itu diantaranya dialokasikan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan yang nominalnya berbeda beda di tiap kabupaten disesuaikan dengan indeks masing-masing wilayah.

Dialokasikan untuk Bosda SMA/SMK Swasta. Misalnya sekolah klasifikasi B mendapatkan Rp 250 ribu per siswa dan klasifikasi C mendapatkan Rp 500 ribu per siswa. Termasuk pemberian Bosda untuk Madrasah. Bagi GTT dan PTT juga dibayar sesuai UMK + 10% dengan kebutuhan anggaran Rp 500 miliar. ”Itu perencanaan yang sudah masuk di KUAPPAS. Jadi Pak Gubernur konsen membenahi pendidikan dan memajukan SDM Jawa Tengah,” kata kepala Bappeda Jateng , Prasetyo Aribowo, Minggu (25/8).

Dirikan 15 SMK

Di bidang pendidikan, hal lain yang dilakukan adalah rencana mendirikan 15 SMK baru di zona merah kemiskinan dan revitalisasi BLK. Soal infrastruktur, Pemprov mengalokasikan Rp 1,2 triliun pada tahun 2020. Kebanyakan anggaran akan tersedot untuk pembangunan jalan dan jembatan. Lantaran Gubernur menginginkan jalan dan jembatan di Jateng kondisi semuanya baik pada 2023. ”Untuk infrastruktur anggarannya naik lagi. Biar jalan dan jembatan tuntas di 2023,” katanya. Infratsruktur lain yang bisa jadi akan memberikan multiple effect adalah pembangunan tiga bandara. Yakni Ngloram, Jenderal Sudirman Purbalingga, dan Dewandaru di Karimunjawa. Ngloram dan Jenderal Sudirman jelas akan menghidupkan potensi ekonomi di wilayah tengah.

Sementara perpanjangan landasan pacu Dewandaru dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter akan menambah potensi wisata karena pesawat ATR bisa ikut masuk. Selain itu akan dilakukan penyelesaian jalan lintas di selatan Jawa, serta mendorong pembangunan Tol Bawen-Jogja dan Solo-Jogja. ”Lima tahun ke depan juga didorong industri manufaktur. Pertama, yang bersifat subtitusi bahan impor dan mendorong investasi di Jateng. Ekspor tekstil Jateng jadi andalan tapi ternyata komponen impornya juga tinggi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menekankan revolusi pendidikan agar mendorong pertumbuhan ekonomi 7%. Peningkatan sumber daya manusia menjadi salah satu jalan untuk mencapai target tersebut. Sementara itu di berbagai kesempatan, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan selain untuk menggratiskan biaya sekolah siswa miskin, penambahan anggaran pendidikan juga untuk mendukung program pemerintah memfavoritkan semua sekolah. Nantinya, anggaran itu digunakan untuk menambah sarana prasarana sekolah-sekolah pinggiran agar setara dengan sekolah perkotaan.

Program sekolah dengan sistem boarding school gratis yakni SMKN Jateng dipastikannya bertambah. Sebanyak 15 SMKN Jateng baru akan dibuat di sejumlah daerah di Jawa Tengah pada tahun depan. Ganjar mengatakan 15 SMKN Jateng yang baru itu akan difokuskan pada daerah-daerah zona merah kemiskinan. ëíPembangunan SMKN Jateng yang baru nantinya diprioritaskan di daerah yang masuk zona merah. Kami masih memiliki sekitar 14 kabupaten yang masuk zona merah itu, nah nanti akan kami prioritaskan agar mereka punya akses. Minimal di semua eks karesidenan,” kata Ganjar, kemarin. Selain penambahan SMKN Jateng berbasis boarding school yang gratis semua biaya pendidikan, seragam, buku dan lainnya itu, Ganjar juga sedang menjajaki kerja sama dengan Jerman. Dalam waktu dekat, dirinya akan mengadopsi kurikulum sekolah vokasi dari Jerman untuk diterapkan di SMKN Jateng. Tak hanya itu, progres positif soal PAD juga terjadi di tahun ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, pendapatan asli daerah Jateng melebihi Rp289 miliar dari target murni 2019. ”Kinerja Pendapatan Daerah diperoleh dari kontribusi PAD sebesar Rp14,401 triliun atau 54,85% melebihi sebesar Rp 289 miliar dari target murni 2019,” kata Ganjar. Selain itu lanjut dia, Dana Perimbangan sebesar Rp11,766 triliun atau 44,82 % serta lain-lain dari pendapatan yang sah sebesar Rp85,572 miliar atau 0,33%. ”Terdapat Penambahan Anggaran sebesar Rp216,66 miliar dari anggaran murni sebesar Rp11,857 triliun menjadi Rp12,073 triliun, di antaranya digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana aplikasi Kesamsatan, dalam meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan pendapatan,” terangnya.

Meningkatnya PAD Jateng tahun ini, lanjut Ganjar, tidak terlepas dari kinerja BUMD yang semakin baik. Deviden yang diberikan BUMD sebagai PAD terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 14,60% per tahun (2016-2019). (Hanung Soekendro-23)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar