Gayeng Bareng

Pindah Ibu Kota

Oleh Sasongko Tedjo

Sugeng enjang, Sedherek-sedherek. Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ramai diperbincangkan. Presiden Jokowi sudah ”meminta izin” ke DPR saat pidato kenegaraan menjelang HUT Kemerdekaan, 17 Agustus. Jelaslah keputusan besar itu harus disetujui parlemen lewat pengesahan undangundang.

Parlemen adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, sehingga mewakili suara rakyat. Sayang sekali, kita lebih suka ngegosip ketimbang bicara substansi. Lebih suka sinis dan nyinyir.

”Ibu kota mau pindah ya? Iya, mungkin ikut suaminya.” Begitulah salah satu celetukan di media sosial.

Untunglah, ada Tsamara Amany. Politikus muda belia berpenampilan milenial dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tangkas bicara pada ILC Karni Ilyas. Dia seperti juru bicara Presiden yang bisa menjelaskan terperinci dan gamblang mengapa harsu memindah ibu kota ke luar Jawa. Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, dipilih karena secara geopolitik paling tepat. Berada di tengah-tengah, menghapus stigma Jawa sentris, relatif aman dari gempa, walau harus hati-hati memilih lokasi karena banyak bekas lahan gambut dan pertambangan.

Presiden pertama, sang proklamator, Ir Soekarno, pernah mengincar Palangkaraya ibu kota Kalimantan Tengah. Pak Harto melirik Jonggol yang tak terlalu jauh dari Jakarta. Jadi Jokowi bukan inisiator, melainkan eksekutor.

Jika tak memulai sekarang, kapan lagi? Jakarta sudah jadi kota yang seperti depresi dengan segunung permasalahan dari sampah sampai kemacetan. Maklum, penduduknya superpadat, 15.000 orang per kilometer persegi. Bandingkan dengan Kualalumpur (KL), yang hanya 6.900 orang per kilometer persegi, setelah pemindahan ibu kota ke Putra Jaya, yang tak jauh jauh dari KL.

***

PRO-KONTRA wajar untuk sebuah langkah besar. Ada yang optimistis, ada pula yang pesimistis. Yang penting, jangan sinis. He-he-he.

Kisah kegagalan pemindahan ibu kota ada, seperti di Brasil. Namun kisah sukses lebih banyak. Selandia Baru memindah ibu kota dari Auckland ke Wellington yang lebih di tengah. Australia memilih Canberra daripada dua kota metropolitan yang bersaing, Sydney dan Melbourne. Amerika Serikat punya Washington DC sebagai pusat pemerintahan yang terlihat lebih powerful dan berwibawa. New York tetap jadi ikon bisnis.

Jadi perlu perubahan pola pikir soal pusat pemerintahan. Selama ini bayangan soal ibu kota ya kota terbesar, pusat bisnis, dan paling ramai seperti Jakarta. Padahal, ibu kota malah lengang, bahkan sering membuat orang tak kerasan tinggal.

Orang yang pergi ke Canberra, rasanya enggan bermalam karena saking sepi. Ketika saya bertemu Duta Besar Sabam Siagian di ibu kota Australia waktu itu, dia mengaku kesepian dan kalau bisa sering bolak-balik ke Jakarta. Apalagi Putra Jaya di Malaysia yang cuma tak sampai satu jam ke KL. Pejabat dan staf mungkin tak tinggal di sana. Kira-kira sama dengan jika kita memindah ibu kota ke Jonggol atau Kertajati.

Inilah cermin kompleksitas yang harus direncanakan secara matang. Jangankan memindah ibu kota negara, memindah ibu kota kabupaten seperti Mungkid di Magelang pun masih dianggap bukan keberhasilan. Karena bayangan yang muncul selalu ibu kota sebagai pusat kegiatan ekonomi. Jadi harus ada alasan strategis, multidimensi, dan berjangka panjang. Bagi kita, keberanian memindah ibu kota ke luar Jawa sudah akan menjadi langkah besar dalam kerangka negara kesatuan. Dan pasti agar Jawa tak cepat tenggelam.

***

WAH, wah, wah kok omongan kita jadi serius sekali. Memang harus begitu daripada sekadar sinis atau mengolok. Walau jujur saya seperti belum percaya ibu kota akan pindah. Beneran nggak ya? Bukan karena pesimistis atau tak percaya diri. Namun masih dibayangi keraguan, apakah benar kita bisa mewujudkan?

Namun begitulah selalu sifat manusia.Nelson Mandela pernah berujar, ”It always seems impossible until it’s done.” Kayaknya belum terbayang sampai suatu ketika Istana Presiden baru dan Tugu Pancasila benar-benar berdiri kukuh di sana. Walau kelak bukan Jokowi yang menempati.

Pemimpin tak hanya bicara hari ini, tetapi harus punya visi ke depan. Masih ingat bukan ketika Presiden SBY merencanakan dan membeli pesawat kepresidenan baru? Bukankah justru Jokowi yang memakai? Nah, visi kita harus menerawang hingga 2045, ketika republik ini berusia 100 tahun, dengan impian Indonesia jadi the big four negara terbesar di dunia.

Mangga, Sedherek-sedherek, jangan mudah antipati atau asal menolak gagasan baik. Namun bersikap kritis tetap harus. Yang penting bicara dengan nalar dan berbasis data. Seperti Tsamara yang bicara cas-cis-cus, tetapi tidak ngawur.

Memang memindah ibu kota tak semudah bepergian dan tinggal angkat kopor. Namun tak memulai sejak sekarang juga bukan pilihan baik karena Jakarta seperti sudah tak sanggup memikul beban. Bayangkan, apa enaknya jadi orang Jakarta ketika membayar pajak mobil untuk setahun hanya bisa ”menikmati” setengah tahun karena kebijakan ganjil-genap?

Bukan berarti masalah Jakarta selesai ketika ibu kota dipindah. Namun setidaknya mengurangi. Karena akan ada 1,5 juta orang yang kelak harus pindah ke ibu kota baru.(28)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar