Lokasi Ibu Kota Tinggal Satu Kajian

Kaltim Dinilai Pilihan Tepat

SM/rep Kemenpupr : DESAIN IBU KOTA: Maket desain Ibu Kota Baru RI versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang beredar. Maket itu akan diterapkan di Pulau Kalimantan nanti.(24)
SM/rep Kemenpupr : DESAIN IBU KOTA: Maket desain Ibu Kota Baru RI versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang beredar. Maket itu akan diterapkan di Pulau Kalimantan nanti.(24)

BOGOR - Presiden Joko Widodo menyatakan, penentuan lokasi ibu kota yang baru, masih menunggu satu, dua kajian sebelum pemerintah menentukannya.

Jokowi juga membantah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut ibu kota akan pindah ke sebuah lokasi di Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Presiden, Pemerintah belum memutuskan lokasi pastinya, karena kajian terkait lokasi ibu kota belum komplet. Presiden menambahkan, satu atau dua kajian lagi. ”Masih tunggu satu atau dua kajian,” kata Presiden Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8).

Namun Presiden tidak menjelaskan kajian yang masih ditunggu tersebut. Dia hanya mengatakan, kajian yang dimaksud sampai saat ini belum ia terima. ”Iya, saya belum terima,” kata Presiden.

Hal sama diungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku belum ada pembahasan detail terkait pemindahan lokasi ibu kota ke Kalimantan Timur. Tjahjo menyebut pembahasan pemindahan itu belum sampai ke struktur perangkat daerah. ”Perasaan saya, tidak ada sampai pembahasan detail. Tim kami yang mendengar paparan dari Bappenas, nggak ada (pembicaraan) nanti dipimpin Wali Kota atau gubernur kota administratif, tidak ada,” kata Tjahjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/8). Meski demikian, Tjahjo mengaku belum mengetahui provinsi mana yang ditunjuk secara sah oleh Presiden Jokowi sebagai Ibu Kota baru. Tjahjo lantas bicara mengenai konsep Ibu Kota baru. ”Usulan kami itu bukan daerah otonomi baru, bukan langsung nama provinsi baru, kabupaten baru, nggak. Itu adalah fokus seperti Putrajaya di KL(Kuala Lumpur) itu loh. Ada area yang khusus untuk pemerintahan. Itu aja prinsipnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Sofyan Djalil saat akan rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan ibu kota akan berlokasi di Kaltim. Dia juga mengatakan, lahan seluas 3 ribu hektare telah disiapkan untuk pembangunan tahap pertama. Sementara luas keseluruhan 200 ribu-300 ribu ha.

”Sehingga bisa membuat kota taman kota indah banyak tamannya orang bisa hidup sehat udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi,” kata Sofyan Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, ibu kota baru tidak akan dibangun di Samarinda dan Balikpapan. ”Ya pokoknya di tempat yang belum ada kegiatan, maksudnya tanah kosong. Jadi lokasinya (ibu kota baru) bukan di Samarinda atau Balikpapan, itu kota yang sudah berjalan,” kata Bambang.

Nantinya, ibu kota baru tersebut akan berlokasi di lahan yang memiliki akses mudah terhadap pelabuhan dan juga bandar udara (bandara) yang sudah ada. Dengan demikian, ketika membangun ibu kota baru, tak perlu turut membangun pelabuhan dan bandara. Pernyataan soal ibu kota pindah ke Kaltim pun menimbulkan pro-kontra. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo misalnya, menyatakan DPR tak pernah diajak musyawarah terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim. ”Kami dari DPR ini istilahnya dilewatin pemerintah, jadi nggak diajak musyawarah, rembukan. Ini pemerintah ninggalin kita. Jelas ini ada sesuatu kekeliruan ketidakpatutan,” kata Bambang di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketidakpatutan Pemerintah, menurut dia, perlu aturan atau UU yang mengatur pemindahan ibu kota. UU itu harus dibahas Pemerintah bersama DPR. Bambang juga menyatakan perguruan tinggi tidak dilibatkan dalam kajian teknis terkait pemindahkan ibu kota.

Menurut dia, jangan sampai kajiannya tidak komprehensif lalu akan terjadi seperti halnya pembangunan LRTdi Palembang. ”Harus ada kajian-kajian teknis yang komprehensif terkait pemindahan Ibu kota. Ternyata, lembaga perguruan tinggi tidak ada yang dilibatkan. Saya tanya UI nggak ada itu, ITS juga bilang nggak ada juga ajakan dari pemerintah untuk sama-sama mengkaji secara teknis pemindahan ibu kota,” ujarnya.

Sementara itu, pakar lingkungan hidup Undip Prof Sudharto P Hadi menuturkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menambah beban lingkungan di sana. Pasalnya, beban lingkungan di Kaltim sudah berat. Hal itu seiring dengan ekploitasi hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan penambangan batubara. Jika dicermati di beberapa media, Kota Samarinda, Kalimantan Timur juga banjir. Hal ini dikarenakan alih fungsi lahan di bagian hulu, yang dulu hutan menjadi pertambangan dan perkebunan. Alih fungsi tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, namun juga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Di beberapa daerah tersebut, dalam perencanaan tata ruang memang lebih menitikberatkan pertambangan sebagai fokus perekonimian. ”Bukan saya tidak mendukung pemindahan ibu kota. Namun bila membuka hutan hingga ratusan hektare, tentunya beban lingkungan akan semakin berat,” ujar mantan Rektor Undip ini.

Menurutnya, pemindahan ibu kota tidak sekadar hanya karena faktor geografis, tetapi untuk pemerataan pembangunan agar tidak Jawa sentris. Menurutnya, jika alasan beban di Jakarta sangat berat, maka bisa mencontoh Beijing dan Shanghai di negara Tiongkok. Memang ada mitos jumlah penduduk banyak, kegiatan banyak menjadi beban. Namun di dua kota itu, hal tersebut bisa di atasi.

Penataan di Jakarta bisa dilakukan, mulai dari sistem transportasi, kemudian mengubah kebiasaan orang, dari yang biasanya menggunakan kendaran pribadi menggunakan kendaraan umum. Jadi, agar tidak menambah beban lingkungan di daerah lain, sebaiknya menata Jakarta. Meskipun Presiden membantah dan masih menunggu kajian, lontaran Sofyan Djalil soal lokasi ibu kota dipindah di Kaltim mendapat banyak dukungan. Nasdem misalnya, menilai Kaltim merupakan tempat yang tepat untuk menjadi ibu kota baru. Infrastruktur di Kaltim disebut cukup memadai. ”Jika dilihat dari ketersediaan infrastruktur memang Kaltim yang paling cukup memadai,” kata Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, Kamis (22/8).

Menurut Irma, rencana pemindahan ibu kota perlu didukung. Meski demikian, Irma mengatakan, rencana itu memerlukan persiapan. ”Jika itu sudah merupakan keputusan pemerintah, tentu kami dukung. Namun tentu segala sesuatunya harus segera dipersiapkan,” ujar Irma. (F4,K18,dtc-41)


Berita Terkait
Loading...
Komentar