Pendekatan Kesejahteraan Dipilih untuk Papua

SM/Antara : AKSI SOLIDARITAS: Sejumlah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melakukan aksi solidaritas Papua di depan Kantor Bupati Jember, semalam. Mereka menolak diskriminasi dan rasisme kepada siapapun dan oleh siapapun.(24)
SM/Antara : AKSI SOLIDARITAS: Sejumlah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melakukan aksi solidaritas Papua di depan Kantor Bupati Jember, semalam. Mereka menolak diskriminasi dan rasisme kepada siapapun dan oleh siapapun.(24)

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk meredakan situasi panas di Papua. Salah satunya, dengan pendekatan kesejahteraan program pembangunan. ”Banyak langkah yang diperlukan. Karena itu, Presiden melakukan pembangunan. Sebentar lagi Presiden akan ke Papua untuk meresmikan jembatan.

Upaya pendekatan kesejahteraan, upaya pendekatan politik, itu dilakukan konsisten oleh pemerintah Indonesia,” kata Moeldoko di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Pembangunan di Papua, menurutnya, tidak boleh terpengaruh dengan situasi di Papua. Moeldoko mengatakan, aparat keamanan akan mengawal dan menjaga para pekerja yang bertugas. ”Aparat keamanan akan bekerja keras untuk menjamin keamanan dan keselamatan para pekerja karena pekerjaan atau pembangunan di Papua tidak boleh berhenti oleh situasi apa pun. Itu sudah tekad Presiden, mau apa pun yang terjadi,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait pembatasan internet di Papua, dilakukan pemerintah untuk kepentingan keamanan. Moeldoko menegaskan, pembatasan internet dilakukan bergantung situasi dan bersifat sementara. ”Ya kita bicara keamanan nasional. Pembatasan itu diperlukan, tapi tidak seterusnya. Ini harus dipahami bahwa untuk kepentingan keamanan nasional bahwa langkah-langkah preventif diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan terus memantau perkembangan di Papua. ”Alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali,” kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat. Menurut Jokowi, permintaan maaf sudah dilakukan oleh berbagai pihak atas rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. ”Ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” tuturnya.

Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak aparatnya yang melakukan tindakan rasis. ”Saya perintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas,” imbuhnya. Sebelumnya, di beberapa tempat di Papua terjadi kerusuhan. Rangkaian peristiwa ini bermula dari ricuh di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan, Surabaya, Sabtu (17/8) sore. Polisi berencana menjemput mahasiswa asal Papua di asrama tersebut. Penjemputan itu terkait insiden pembuangan bendera Merah Putih. Namun mahasiswa tak mau keluar. Peringatan polisi juga tidak diindahkan. Polisi akhirnya memilih melakukan tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata. Tindakan tersebut dipersoalkan para mahasiswa. Terlebih, menurut para mahasiswa Papua, ada kalimat-kalimat rasis yang ditujukan kepada para mereka. Tindakan tersebut kemudian menyulut protes di Papua dan Papua Barat. Kerusuhan bahkan terjadi di berbagai wilayah di Papua Barat. Terkait kerusuhan, Moeldoko menyebut, ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi panas di Papua. ”Ya pasti itu ada yang bermain di situ, kelompok-kelompok perjuangan, baik kelompok perjuangan politik maupun bersenjata, masuk di situ,” kata Moeldoko. Kelompok-kelompok itu menyusupkan isu Papua merdeka.

Dia juga mengatakan, kelompok itu tidak sepaham bila Papua menjadi daerah yang maju. ”Tapi kita bersyukur secara keseluruhan masyarakat memahami bahwa tidak terpengaruh mengarah ke perusakan masif. Masyarakat segera sadar bahwa semuan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tidak menginginkan Papua maju,” tandasnya.

Terkait upaya provokasi lewat media sosial, Patroli Siber Polri Badan Reserse dan Kriminal Polri, diharapkan dapat segera memburu dan menangkap para provokator. Khususnya, pemilik akun media sosial dan pihak yang memprovokasi sehingga meletus kerusuhan di Papua, terutama di Manokwari. ”Meski kerusuhan sudah mereda, Indonesia Police Watch (IPW) berharap para pemilik akun medsos yang menjadi provokator kerusuhan harus segera ditangkap,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menegaskan, situasi di wilayahnya sudah aman dan kondusif. Upaya persuasif terus dilakukan kepada para tokoh agama dan masyarakat. Lakotani tidak memungkiri ada insiden di Papua Barat lantaran ada pihak yang merasa sakit hati. Namun situasi dua hari ini disebutnya kondusif. ”Kalau ada insiden kemarin itu dalam rangka menyikapi atau karena penyikapan yang mungkin karena menyentuh perasaan, persoalan-persoalan harga diri dan lain-lain, sehingga kemudian reaksinya agak berlebihan tapi berangsur hanya dalam dua hari inilah kira-kira suasana kembali kondusif,” ucapnya. Selain itu, Lakotani mengungkap upaya persuasif terus dilakukan di seluruh daerah, khususnya Manokwari, Fakfak, dan Sorong. Ia meminta Bupati dan Wali Kota terus berkomunikasi ke pemuka agama dan masyarakat. Meski demikian, dia menduga ada pihak yang sengaja membuat suasana di wilayahnya tidak kondusif.

Dia berharap aparat kepolisian bisa menemukan pihak penyebab kerusuhan di Papua Barat. ”Ada pihak lain memanfaatkan situasi itu untuk buat suasana tidak kondusif, terhadap pihak-pihak ini tentu semua pihak dimintai keterangan dan pilah yang mana tingkat kesalahannya atau bisa mengarah kepada tingkat kriminalitas dan itu jadi ranah aparat,” kata Lakotani. Pelaku yang menjadi penyebab kerusuhan harus diproses. ”Harus itu harus diproses,” ujarnya.

Dia berharap aparat proporsional dalam melakukan penegakan hukum. Salah satunya dengan tidak melibatkan kelompok di luar aparat saat melakukan penegakan hukum. terpisah, Sekretaris Jenderal Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong, Jerry D, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang ke Papua Barat untuk menyelesaikan kericuhan yang terjadi akibat dugaan sikap rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timur. Jerry menuturkan pihaknya telah mengidentifikasi masalah rasisme ini adalah permasalahan adat. ”Izinkan saya mewakili masyarakat akar rumput menghendaki kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia di tanah Papua dalam rangka penyelesaian permasalahan adat. Setelah kami identifikasi persoalan ini adalah persoalan adat,” kata Jerry dalam pertemuan dengan Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di meeting room Swiss Belhotel, Sorong, Papua Barat. Jerry menjelaskan masalah rasisme adalah masalah adat karena telah melukai hati orang asli Papua, baik di dalam maupun luar negeri. Jerry berharap, Jokowi sesegera mungkin datang ke Papua Barat karena masalah rasisme adalah permasalahan adat dan harus diselesaikan di tanah adat. Jerry menuturkan kehadiran Jokowi adalah permintaan kepala suku dan saat ini situasi psikologi masyarakat di Papua Barat bergantung pada para kepala suku. Selain itu, Jerry meminta Pemerintah Pusat membenahi sistem pembinaan di asrama-asrama siswa-siswi asli Papua se- Indonesia. Namun dia tak menjelaskan secara lanjut persoalan di asrama Papua tersebut. ”Sesegera mungkin merehabilitasi, merekonstruksi asrama-asrama mahasiswa yang tersebar di seluruh kota-kota studi. Jadi dikembalikan fungsinya sebagai asrama pelajar atau asrama mahasiswa. Kemudian ada perwakilan pemerintah selaku pengayom dan yang terorganisir di kota-kota di mana anak-anak asli Papua berstudi,” ungkap Jerry.

Terkait sikap rasisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Jawa Timur, Jerry meminta pelaku ditindak. Dia juga mempersilakan aparat menindak mahasiswa Papua yang terbukti bersalah. ”Warga masyarakat Papua juga minta agar ditindak tegas oknum pelaku, baik yang berujar dalam label merendahkan martabat manusia maupun yang melakukan tindakan dari dalam atau oknum mahasiswa.

Dengan demikian, ada keadilan dalam penerapan hukum positif,” tegas Jerry. Jerry juga berharap, Wiranto menyampaikan kepada Jokowi terkait kelanjutan sistem otonomi khusus Papua dan Papua Barat. (H28,dtc-41)


Berita Terkait
Loading...
Komentar