Transaksi Uang Elektronik di Jateng Rp 254,8 Miliar

SEMARANG - Tren penggunaan uang elektronik di Jawa Tengah (Jateng) meningkat tajam. Tercatat sampai Juni lalu, ada lebih dari 2,42 juta akun dengan nominal transaksi di bulan Juni mencapai Rp 254,8 miliar.

Rata-rata transaksi setiap bulan pada tahun ini lebih dari Rp 200 miliar, melesat tajam bila dibandingkan Desember 2018 sebesar Rp 3 miliar dengan 1,63 juta lebih akun. ''Kenaikannya tajam karena ada bansos (bantuan sosial-Red) pangan nontunai,'' ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Soekowardojo pada acara media briefing terkait ''QR Indonesian Standard (QRIS)'' di kantor BI Semarang, Kamis (22/8).

Soekowardojo menjelaskan, Quick Response (QR) Code merupakan barcode dua dimensi yang dapat menyimpan data dan dibaca menggunakan berbagai software pembaca kode. Saat ini QR Code dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran. QR Code Payment merupakan salah satu bentuk digitalisasi retail payment bagi penyelenggara sistem pembayaran (PJSP) yang berizin dan semua perbankan.

Dengan standardisasi QR Code (QRIS) dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran elektronik di Indonesia. Instrumen uang elektronik yang saat ini telah dapat menggunakan QRIS di antaranya, Link Aja, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Sinarmas, Permata Bank, Nobu, Bank DKI, Telkom Indonesia, Maybank, Bank Mega, OVO, Go Pay, Shoppee Pay, dan Dana. Dukungan BI untuk mewujudkan visi sistem pembayaran Indonesia 2025 memerlukan dukungan inovasi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

Standar nasional itu juga untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran. ''QRIS dikembangkan bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan serta mendukung inklusi keuangan,'' papar Soekowardojo.

Dia menambahkan, implementasi QRIS secara nasional dimulai 1 Januari 2020 dan PJSP diberikan masa transisi hingga 31 Desember 2019 untuk mengimplementasikan QRIS secara menyeluruh. (J14-46)