Kominfo Blokir Internet di Dua Provinsi

JAKARTA- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir internet di Papua dan Papua Barat, Rabu (21/8). Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, menyusul kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota. Pemblokiran dilakukan setelah Kominfo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

”Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk memblokir sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana di tanah Papua kembali kondusif dan normal,” demikian tertulis dalam siaran pers Kemenkominfo. Menurut Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, pemblokiran dilakukan bertahap sejak pagi pukul 08:00 WIT.

Sebelumnya, Kemenkominfo melambatkan akses internet di beberapa wilayah di Papua, Senin (19/8). Saat itu perlambatan akses dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang menjadi pemicu aksi massa saat terjadi tindak anarkistis di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain. Perlambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8) pukul 13.00 WIT.

Namun, sekitar pukul 20.30 WITakses telekomunikasi dinormalkan kembali. Saat itu Kemenkominfo berhasil mengidentifikasi dua hoaks. Pertama hoaks foto warga Papua tewas dipukul aparat di Surabaya dan kedua hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik dua pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.

Sementara itu, Badan Intelijen Negara mengklaim telah mengetahui aktor yang berada di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Juru bicara BIN Wawan Purwanto mengatakan, hal itu diketahui seusai BIN melakukan pemetaan.

”Siapa bermain, itu sudah ada pemetaan,” ujarnya. Namun, Wawan enggan menyebut siapa aktor tersebut. Ia hanya menyampaikan BIN telah melakukan antisipasi agar ketegangan di Papua dan Papua Barat mereda. ”Kita semua harus menahan diri, tidak gegabah. Baik itu statementmaupun juga langkahlangkah hukum.

Semua ini kan ada sensitivitas,” ujarnya. Di sisi lain, Wawan menyebut persoalan yang menyangkut SARAlebih cepat menjalar. Karena itu, perlu kehati-hatian dalam merespons persoalan tersebut, salah satunya dalam membuat pernyataan. ”Kalau sedang panas berkomentar, pasti komentarnya itu emosional.

Kalau sudah emosional itu interpretasi kurang, bisa bermacammacam. Maka, cooling down itu penting karena ini sebenarnya kan kesalahpahaman. Kesalahpahaman memaknai satu tindakan,” imbuh dia.

Kemarin, kerusuhan antara lain terjadi di Mimika, Papua dan Fakfak, Papua Barat. Polres Mimika dibantu TNI mengamankan 45 pelaku kericuhan dalam unjuk rasa di halaman gedung DPRD Mimika. Beberapa di antaranya disebut sebagai pendukung kemerdekaan Papua. Kapolres Mimika AKBPAgung Marlianto memerinci, 20 orang diamankan seusai merusak Hotel Grand Mozza di Jalan Cenderawasih.

Beberapa lainnya ditangka setelah melemparkan batu ke kantor DPRD Mimika dan aparat keamanan. Ia menyebut 15 orang lainnya merupakan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang merupakan organisasi prokemerdekaan Papua.

Bendera Bintang Kejora

Adapun kerusuhan di Fakfak dipicu oleh massa pro-Papua merdeka yang mengibarkan bendera bintang kejora dan membakar pasar. Masyarakat Fakfak disebut tidak terima, kemudian berujung bentrok dua kelompok. Kapolres Fakfak AKBP Deddy Foures Millewa mengatakan, aksi dilakukan oleh massa yang berjumlah sekitar 500 orang.

Mereka terdiri atas Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Organisasi Bintang Kejora. Awalnya, aksi disepakati secara damai. Namun, massa hendak membakar bandara, kantor DPRD, dan objek vital lainnya. Setelah diamankan, massa mengarah untuk membakar pasar.

Pasar pun dibakar oleh massa. Masyarakat tersulut emosi karena lumbung padi mereka justru dirusak. Bentrok pun tak terhindarkan antara warga yang marah atas tindakan pendemo yang anarkistis. Di tengah aksi itu, kata Deddy, massa OPM mengibarkan bendera berlambang bintang kejora di kantor Dewan Adat.

Warga Fakfak yang melihat pengibaran bendera itu pun bergerak untuk menurunkan. Bentrok pun tak terhindarkan. Di lain pihak, berbagai elemen di Papua menuntut pemerintah segera mengusut tuntas pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Tuntutan antara lain dilontarkan masyarakat adat Kabupaten Biak Numfor, Papua. ”Kami warga Biak Numfor menolak segala bentuk aksi rasisme terhadap orang asli Papua, terutama yang dialami mahasiswa di Surabaya dan Malang,” ungkap Ketua Forum Keadilan untuk Papua Biak Willem Rumpaidus saat demonstrasi damai di kantor Bupati Biak.

Forum keadilan untuk Papua mendesak pemerintah melalui Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap meneruskan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Naap mengakui, perlakuan rasisme pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang serta beberapa daerah lain di Pulau Jawa telah menimbulkan gejolak sosial di kalangan warga Papua di sejumlah daerah. ”Tindakan rasisme itu melukai perasaan orang Papua yang juga bagian dari NKRI,” tegasnya. (cnn,ant-19)


Berita Terkait
Loading...
Komentar