Bodjong 85, Markas Perlawanan Pemuda Semarang

SM/dok : SM/Rukardi : DULU DAN KINI : Gedung Bodjong 85 dulu dan kini. (55)
SM/dok : SM/Rukardi : DULU DAN KINI : Gedung Bodjong 85 dulu dan kini. (55)

Jika di Jakarta ada Menteng 31, Semarang punya Bodjong 85. Gedung yang pernah menjadi markas pemuda republik ini punya peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

PAMFLET-pamflet provokatif tersebar di penjuru Kota Semarang beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Isinya mengajak warga untuk berani merebut barang-barang milik Republik Indonesia yang dikuasai pemerintah militer Jepang.

Seruan itu segera disambut rakyat dengan gegap- gempita. Mereka secara berkelompok mendatangi kantor-kantor, jawatan, dan perusahaan serta merebutnya secara paksa. Kantor Sendenbu (badan propaganda), Rikuyu Sokyuku (jawatan kereta api) pun beralih tangan. Tak ketinggalan, para buruh juga merebut pabrikpabrik atau perusahaan tempat mereka bekerja. Hingga pada 1 Oktober 1945 banyak perusahaan penting berhasil diambil alih. Perusahaan-perusahaan itu antara lain Semarang Insatu Kezyoo (sebelumnya percetakan GCT van Dorp), Djawa Denki (perusahaan listrik), Eiga Haikyu Sya (perserikatan peredaran film Indonesia), Daiken Sengyo KK (pertenunan rakyat Indonesia), Naya Soko Kabushiki Kaisya (kantor urusan pergudangan), Tyubu Zidosya Kyoku (kantor urusan pengangkutan), dan Tyubu Syokuryo Kanri Kyoku (kantor pusat badan pengawasan bahan makanan). Sebagian besar aksi berjalan lancar, namun tidak dengan pengambilalihan pelabuhan.

Buku Sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang memaparkan, tentara Jepang mempertahankan tempat ini matimatian. Maklum, gudang-gudang besar di pelabuhan menampung barang-barang kebutuhan yang mereka perlukan, mulai dari bahan pangan, sandang, hingga obat-obatan. Baru setelah lima hari melakukan penyerangan, pejuang republik yang berasal dari Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) berhasil merebut pelabuhan Semarang. Setelah itu, sebagian barang yang tersimpan di gudanggudang dibagikan cuma-cuma kepada rakyat yang membutuhkan. Lalu dari mana pamfet stensilan yang berhasil menggerakkan massa aksi itu berasal?

Rupanya pamflet-pamflet tersebut diproduksi dan disebarkan oleh para aktivis yang memusatkan kegiatannya di Jalan Bodjong 85 (sekarang Jalan Pemuda 89). Mereka anak-anak muda yang tak sabar terhadap sikap gamang para pemimpin senior seperti Mr Wongsonegoro, Mr Suyudi, dan Dr Buntaran dalam merespons proklamasi.

Aksi pengambilalihan aset-aset penting dilakukan untuk menghambat tentara Sekutu yang segera datang. Gedung di Jalan Bodjong 85 merupakan salah satu markas pemuda pergerakan yang penting di Semarang. Dari sanalah perlawanan terhadap tentara pendudukan Jepang diatur dan digerakkan. Selain pengambilalihan aset-aset penting, para aktivis juga melancarkan aksi perampasan senjata, penangkapan terhadap musuh, dan penurunan paksa bendera Hinomaru di langit Semarang. Aksi perampasan senjata terjadi di kantor polisi Bodjong beberapa hari setelah proklamasi dan di markas Kido Butai Jatingaleh pada 13 Oktober 1945.

Kantor BPKP

Sejauh ini asal-usul gedung Bodjong 85 belum diketahui secara pasti. Meski demikian, dilihat dari lokasinya yang berada di Jalan Bodjong, sangat mungkin dulu merupakan vila atau rumah milik orang Belanda.

Saat Jepang menguasai Indonesia pada 1942, bangunan itu diambil alih dan digunakan untuk kegiatan yang bertalian dengan kepentingan Jepang. Mula-mula Bodjong 85 difungsikan sebagai kantor Badan Pembantu Keluarga Prajurit (BPKP). Dalam hal ini yang dimaksud prajurit adalah orang-orang bumiputra yang direkrut menjadi anggota Heiho, PETA, dan kemudian Romusha. BPKP adalah lembaga partikelir yang didirikan oleh para pemuda aktivis.

Sebagian dari mereka jebolan Badan Pusat Penolong Rakyat Indonesia (Bappri) yang kecewa karena badan itu dibubarkan dan dilebur ke dalam Djawa Hokokai. Lantaran bersifat partikelir dan didanai oleh sumbangan masyarakat, gerak BPKP relatif leluasa. Itulah mengapa banyak aktivis kemerdekaan yang bergabung di dalamnya. Dipimpin oleh Winarno dan S Broto, badan ini diam-diam melakukan aktivitas bawah tanah yang berlawanan dengan platform organisasi sebenarnya. Mereka, misalnya, pernah menyusupkan perempuan matamata di Kantor Telepon Semarang untuk menyadap pembicaraanpembicaraan penting para petinggi Jepang serta melakukan kontak- kontak rahasia. Adapun menurut Mochtar Hidayat dalam artikelnya di Suara Merdeka, 14 Oktober 1972, para anggota BPKP kerap menggunakan Bodjong 85 sebagai tempat diskusi yang membahas strategi perjuangan kemerdekaan.

Pada awal Agustus 1945, misalnya, para aktivis seperti Ibnu Parna, S Karna, S Broto, Achmad Djaja dan kawan-kawan mencetuskan permufakatan mengenai keinginan merdeka secara penuh serta berdaulat dalam lapangan politik, militer, ekonomi, dan kebudayaan.

Mereka juga menyepakati bentuk negara republik yang demokratis. Hasil diskusi dan permufakatan yang dilakukan para pemuda Bodjong 85 itu tentunya juga disampaikan kepada jaringan aktivis pemuda Jakarta yang bermarkas di Jalan Menteng 31. Pasca-proklamasi kemerdekaan, BPKP berganti nama menjadi Badan Penolong Keluarga Korban Perjuangan (BPKKP) dan mulai melakukan aktivitas politik secara terbuka.

Didukung para aktivis dari luar kota yang datang bergabung, mereka terang-terangan hendak mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Aksi penguasaan aset-aset penting, perampasan senjata dan penurunan bendera Jepang bagian dari upaya itu.

Untuk tugas tersebut, secara khusus S Broto membentuk kelompok yang diberi nama Barisan Srobot. Saat pecah pertempuran Lima Hari di Semarang, Bodjong 85 menjadi salah satu pertahanan pemuda untuk menghambat pergerakan tentara Jepang. Namun karena kalah dalam persenjataan dan pengalaman tempur, para pemuda hanya sanggup mempertahankan markas itu selama dua hari. Mereka yang terdesak terpaksa harus meninggalkannya untuk menyelamatkan diri. Setelah penyerahan kedaulatan RI pada 1949, Bodjong 85 beralih fungsi menjadi tempat praktik seorang dokter. Bagian depan gedung terlihat berubah dari bentuk aslinya. Sekitar tahun 1970-an, terjadi perubahan nomor alamat di Jalan Pemuda. Gedung yang semula bernomor 85 itu berganti menjadi 89. Setelah itu, fungsi bangunan beralih lagi menjadi rumah pribadi. Kini, meski terlihat terawat, amat disayangkan, gedung yang punya peran penting dalam revolusi kemerdekaan itu ternyata belum tercatat sebagai bangunan cagar budaya di Kota Semarang. (Rukardi-19)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar