Penerima Aliran Dana Terus Dikejar

KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru E-KTP

SM/Antara  -  KASUS E-KTP : Wakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Juru Bicara KPK Febriadiansyah menyampaikan keterangan pers terkait pengembangan kasus dugaan korupsi E-KTP di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/8). (24)
SM/Antara - KASUS E-KTP : Wakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Juru Bicara KPK Febriadiansyah menyampaikan keterangan pers terkait pengembangan kasus dugaan korupsi E-KTP di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/8). (24)

JAKARTA - KPK berkomitmen untuk terus mengungkap perkara korupsi E-KTP. Selain menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, kasus tersebut dinilai juga memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Penerima aliran dana korupsi tersebut akan terus dikejar. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (13/8).

"Kami sampaikan bahwa KPK bertekad untuk terus mengusut kasus ini, yaitu pihak lain yang berperan dan mendapatkan aliran dana. Kami sangat memperhatikan perkara ini," tegasnya. Kemarin, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka baru dalam pusaran kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Saut mengatakan, penetapan tersangka kepada keempat orang tersebut didasarkan atas pengembangan proses penyidikan, serta mencermati fakta-fakta di persidangan. "KPK mempunyai bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalan dugaan korupsi E-KTP, untuk kemudian KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan empat orang tersangka," ujar Saut di Gedung KPK.

Keempat orang yang dijadikan tersangka baru oleh KPK adalah mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi, dan Dirut PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Untuk diketahui, Miriam juga merupakan terpidana kasus memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus E-KTP. Sebelumnya dalam kasus E-KTP itu terdapat tujuh orang yang telah menjadi terpidana, yaitu mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto.

Selanjutnya, Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta, mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Novanto, dan Made Oka Masagung dari pihak swasta yang juga dekat dengan Novanto. Selain itu satu orang lagi, yakni anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari (MN) sedang dalam proses persidangan.

KPK juga menemukan adanya upaya menghalang- halangi proses hukum atau kesaksian palsu (obstruction of justice) sehingga memproses empat orang dari unsur dua orang anggota DPR RI masing Miriam S Hariyani dan Markus Nari, Fredrich Yunadi seorang advokat, dan Bimanesh Sutarjo berprofesi sebagai dokter.

"Sehingga, total sampai saat ini telah diproses 11 orang, baik untuk perkara pokok kasus korupsi pengadaan E-KTP ataupun perkara obstruction of justice," ucap Saut. Sedangkan jeratan untuk korporasi, disebut Saut, tinggal menunggu waktu. "Untuk korporasi, kita belum sampai ke sana, tapi kita akan ke sana tujuan nantinya," ucap Saut lagi Sementara itu, salah satu tersangka baru Paulus Tannos diketahui bermukim di Singapura.

KPK mengaku sudah memiliki strategi untuk melakukan pemeriksaan padanya. "Proses di penyelidikan sudah ada interaksi awal dengan PLS (Paulus Tannos). Nanti kita lihat penyidik seperti apa, yang pasti kerja sama dengan otoritas setempat sudah dilakukan," tambah Saut. (K32,ant-56)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar