TNI Kerahkan Hercules

Percepat Pemadaman dengan Water Bombing

PEKANBARU - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) akan melakukan upaya pemadaman langsung. Upaya pemadaman dilakukan ke beberapa titik api yang menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

”Kami akan melakukan water bombing atau pengeboman air menggunakan pesawat Hercules milik TNI,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di ruang VVIP Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin (12/8) malam. Hal itu disampaikan seusai menerima paparan dari Gubernur Riau Syamsuar, terkait situasi terkini kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau.

Menurutnya, water bombing dilakukan untuk mencegah dan mempercepat pemadaman karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. ”Saya mendapat laporan, sumber air yang digunakan untuk pemadaman jaraknya cukup jauh dari lokasi kebakaran.

Maka TNI akan menggunakan pesawat Hercules untuk melakukan water bombing tersebut,” ujarnya. Panglima TNI juga mengatakan, selama ini Satgas Karhutla Riau mengandalkan operasi pengeboman air dengan menggunakan tujuh helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain itu, water bombing juga dilakukan dengan menggunakan sejumlah helikopter milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ”Berdasarkan informasi yang diperolah dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Riau, maka dapat disimpulkan cuaca di wilayah tersebut akan cenderung panas hingga Oktober mendatang.

Kemungkinan untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca dalam menghasilkan hujan buatan, baru dapat dilaksanakan pada awal Oktober tahun ini,” ucapnya.

Pada Selasa (13/8), Panglima TNI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo meninjau sejumlah titik yang menjadi lokasi karhutla di Riau, salah satunya di daerah Pelalawan. Daerah tersebut mengalami kebakaran hutan cukup parah sepanjang Agustus 2019.

Tidak Serius

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati menilai pemerintah tidak mampu mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga mengakibatkan asap yang mengganggu kesehatan setiap tahun. Ungkapan Nur Hidayati ini merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku malu karena asap karhutla Indonesia menjadi pemberitaan utama di Malaysia dan Singapura.

Dia menilai pemerintah gagal melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa. Nur Hidayati atau Yaya berasumsi, pemerintah tidak serius merestorasi lahan gambut yang telah terbakar.

”Walaupun sudah ada Badan Restorasi Gambut, tapi itu masih kurang karena korporasi yang jadi penyebab utama dari kebakaran hutan yang sifatnya masif itu belum sepenuhnya menjalankan kewajiban untuk melakukan pemulihan,” tutur dia.

Selain itu, ujarnya, penegakan hukum bagi para pelaku kebakaran hutan masih terlalu ringan. Yaya menilai seharusnya setiap pelaku karhutla langsung dihadapkan pada tiga hukuman, yakni administratif, pidana, dan perdata.

Kemudian, tegas dia, pemerintahan Jokowi diminta berani menindak perusahaan induk. ”Sebenarnya UU 32 Tahun 2009 itu terkait kerugian, ada prinsip strict liability. Artinya pertanggungawaban secara mutlak dan langsung.

Kalau diketahui di satu konsesi itu terjadi kebakaran, tanpa harus melihat siapa yang melakukan pembakaran tersebut, pemegang izin ini harus bertanggung jawab melakukan pemulihan,” ujar Yaya. Tahun ini karhutla kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. (H28,D3-64)