Istilah NKRI Bersyariah Tak Diperlukan

SM/Antara : Gus Sholah
SM/Antara : Gus Sholah

JAKARTA - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) mengatakan, tak ada istilah NKRI bersyariah, seperti yang muncul dalam Ijtimak Ulama IV, beberapa waktu lalu. Istilah tersebut, menurut Gus Dholah) juga tidak diperlukan. Hal sama diutarakan oleh Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno.

Menurutnya, NKRI berideologi Pancasila. Gus Sholah meminta agar penyebutan NKRI tidak perlu menggunakan embel-embel syariah. Meski menolak istilah NKRI bersyariah, bukan berarti antisyariah Islam.

Menurutnya, tanpa rumusan NKRI bersyariah, syariah Islam tetap dijalankan di Indonesia. ”Jadi tidak ada juga istilah NKRI bersyariah. Bukan berarti kita antisyariah Islam. Di tataran UUD tidak ada syariah, tapi di tataran undang-undang boleh, mangga, tidak ada masalah. Syariah Islam jalan di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah, tanpa istilah NKRI Bersyariah, jalan syariah Islam. Jadi tidak perlu ada istilah itu,” lanjutnya. Sementara itu, Try Sutrisno mengatakan, setiap warga negara hendaknya mengamalkan Pancasila.

Menurutnya, cita-cita kemerdekaan adalah Indonesia bersatu walaupun berbeda agama dan budaya. Sebelumnya, Ketua PA212 Haikal Hassan mengungkapkan, istilah NKRI Bersyariah tidak bertentangan dengan Pancasila.

Dia menegaskan, NKRI Bersyariah merujuk pada pengertian bangsa Indonesia yang tetap taat pada syariat Allah. ”Tidak ada bertentangan. Itu cuma istilah. Jangan mentang- mentang NKRI Bersyariah, terus Pancasila hilang. Tentu tidak,” ujar Haikal Hassan di Jakarta, Senin (12/8).

Dia meminta, istilah syariah tidak dimaknai secara berlebihan. Istilah itu, sudah sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Terkait NKRI Bersyariah, Ketua Umum PPMuhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, NKRI saat ini sudah sarat dengan nilai-nilai syariah.

Karena itu, dia meminta tidak ada lagi pertentangan istilah syariah di tengah-tengah masyarakat. ”NKRI itu sudah lama bersyariah. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial,” kata Haedar.

”Nah, maqashid syariah, tujuan syariah, itu sudah tercakup di dalam Pancasila. Jadi tidak perlu lagi ada idiom-idiom, simbolsimbol, dan konsep-konsep yang makin menjauhkan NKRI ini dari jiwanya karena hanya berpikir soal nama, soal atribut, soal cangkang, soal kulit,” sebutnya.

Muhammadiyah, lanjut Haedar, sudah final menjadikan Indonesia sebagai darul ahdi wa syahadah, yakni negara hasil kesepakatan bersama yang di dalamnya memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. ”Praktikkan saja Pancasila, Insyaallah baik syariat Islam maupun syariat agama lain itu akan tercakup di dalamnya. Jadi sudah cukup, kita jangan terus dihadapkan pada pertentangan istilah-istilah. Jadi ini saatnya Indonesia mengimplementasikan dan mewujudkan Pancasila. Juga tadi, buat para pejabat juga, mari lebih baik kita gerakkan Pancasila untuk kita amalkan, kita praktikkan termasuk dalam kebijakan,” tandas Haedar.

Di sisi lain, Pemerintah tidak menanggapi hasil Ijtimak Ulama IVyang salah satu rekomendasinya mewujudkan NKRI syariah sesuai Pancasila. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, yang berlawanan dengan Pancasila harus dilawan. ”Negara kita sudah jelas ideologinya, ideologi lain nggak bisa dikembangkan di sini. Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya harus dilawan,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga menekankan, Indonesia bukan negara berdasarkan Ijtimak Ulama. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. ”Aturannya sudah jelas, negara ini adalah negara hukum, ada konstitusi, UUD 45, ada UU, ada Perpres. Ya sudah ikuti, apalagi,” tegasnya. (D3,dtc-41)


Berita Terkait
Loading...
Komentar