Perusahaan Penyuap Masuk Daftar Hitam

KPK Sita Dokumen Dhamantra

SM/detik : GELEDAH RUANG KERJA: Tim KPK menggeledah ruang kerja anggota Komisi VI DPR F-PDIP, Nyoman Dhamantra. Nyoman Dhamantra yang jadi tersangka kasus dugaan suap impor bawang.(24)
SM/detik : GELEDAH RUANG KERJA: Tim KPK menggeledah ruang kerja anggota Komisi VI DPR F-PDIP, Nyoman Dhamantra. Nyoman Dhamantra yang jadi tersangka kasus dugaan suap impor bawang.(24)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa dokumen dan barang bukti lain dari ruang kerja anggota Komisi VI DPR F-PDIP Nyoman Dhamantra, Senin (12/8). Perusahaan penyuap Dhamantra masuk daftar hitam.

Ada dua koper yang dibawa para penyidik KPK dari ruang kerja tersangka kasus dugaan suap impor bawang putih tersebut. Penggeledahan ruang kerja tersangka di Lantai 6 Gedung Nusantara I, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dimulai sejak siang tersebut, selesai pukul 18.40 WIB.

Sejumlah personel KPK keluar dari ruangan Nyoman No 0628. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Senin (12/8), tim penyidik juga menggeledah di dua lokasi lainnya, yakni ruang kerja Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan ruang kerja Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian. Dalam penggeledahan itu, pihaknya menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan impor.

”Sejauh ini diamankan sejumlah dokumen terkait dengan impor yang menjadi kewenangan Kementan dan Kemendag,” ujar Febri. Sebelumnya, 9-10 Agustus, tim juga telah menggeledah beberapa tempat. ”9 Agustus di Indocev (money changer) dan menyegel beberapa ruang di Kemendag dan Kementan,” sebutnya. Sabtu (10/8), penggeledahan dilakukan di apartemen miliki Nyoman Dhamantra di Permata Hijau dan rumah anaknya di Cilandak. ”Dalam penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyebut bodoh pihak swasta yang terlibat kasus suap impor bawang putih. Seharusnya, pihak swasta tinggal mengikuti aturan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan impor. ”Jika dia melaksanakan aturan, ya buat apa buang-buang duit,” kata Enggar, Jumat (9/8).

Dia juga menegaskan, tak akan memberi persetujuan impor kepada perusahaan yang terlibat kasus korupsi. Kecuali, ada surat dari penegak hukum yang menyatakan perusahaan tersebut sudah ‘bersih’. Terkait kasus dugaan suap impor bawang putih, Enggar menyatakan mendukung setiap langkah KPK. Dia memastikan pihaknya akan kooperatif dengan KPK. ”Jadi apa pun yang dibutuhkan KPK, kami dukung. Saya pasti, kita dukung. Kita mau tertib,” jelasnya. Hal senada diungkapkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran menegaskan, akan memecat jajarannya bila terlibat suap impor bawang putih.

Proses Hukum

”Satu kata, ada staf pertanian terlibat, aku pecat. Tidak ada surat peringatan,” kata Amran. Kementan sudah menyusun daftar hitam bagi 70 importir pertanian. Selain itu, ada importir yang menjalani proses hukum. ”Kedua, kami proses hukum 782 importir. Kami kerja sama dengan kepolisian dan tersangka 409 orang. Tidak ada ruang bermain-main di pertanian,” tandasnya. Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (7/8), terkait suap izin impor bawang putih. KPK menetapkan enam tersangka, yakni I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri, Elviyanto (orang kepercayaan Dhamantra), Chandry Suanda alias Afung (pemilik PT Cahaya Sakti), Argo Doddy Wahyudi, dan Zulfikar (swasta). Nyoman diduga meminta fee Rp 3.6 miliar dan Rp 1.700-Rp 1.800/kg dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton untuk beberapa perusahaan, termasuk perusahaan milik Afung. Nyoman diduga sudah menerima Rp 2 miliar yang dikirim oleh Doddy ke rekening kasir money changer milik Nyoman. Nyoman Dhamantra, Mirawati, dan Elviyanto dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Chandry Suanda alias Afung, Doddy, dan Zulfikar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (K32,dtc-41)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar