JAKARTA - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyatakan pemerintah perlu benar-benar mengatasi ancaman kekeringan karena dapat mengakibatkan gagal panen yang mempengaruhi harga komoditas pangan. “Ancaman gagal panen tidak lepas dari adanya kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia,” ungkap Galuh.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus mewaspadai kemungkinan melonjaknya harga pangan. Galuh mengingatkan bahwa kekeringan menyebabkan banyak petani yang memilih untuk tidak menanam demi menghindari kerugian.
Ia berpendapat bahwa memproduksi bahan pangan yang berlebih sebelum kekeringan terjadi mungkin saja dapat menjadi solusi untuk stok bahan pangan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa bahan pangan merupakan bahan yang cepat busuk dan cepat berkurang kualitasnya jika disimpan dalam waktu yang lama. “Masyarakat akan lebih memilih bahan makanan yang segar.
Hal ini tentu menjadi potensi kerugian bagi para pedagang. Untuk itu, pemerintah dapat mengupayakan agar bahan pangan yang sudah diproduksi dapat tersebar secara maksimal, semisal saja dengan sistem pergudangan dengan teknologi yang baik untuk menyimpan makanan.
Kerja sama pemerintah dengan sektor swasta dapat dilakukan untuk mengembangkan hal ini,” ungkapnya. Ia pun menambahkan, pemerintah perlu menjalankan sistem pendataan bahan pangan yang terkoneksi antara satu institusi dengan institusi lainnya.
Data yang terkoneksi dan akurat itu, ujar dia, diperlukan untuk menentukan apakah stok bahan pangan masih cukup dan juga untuk pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat 28 provinsi di Indonesia terancam kekeringan dengan resiko sedang hingga tinggi pada 2019.
“Luas wilayah terancam 11.774.437 hektare dan diperkirakan jiwa terpapar sebanyak 48.491.666 jiwa,” kata Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dody Usodo di Jakarta, Selasa (30/7).
Dody menjelaskan berdasarkan pengamatan Badan Meteoroiogi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) musim kemarau di Indonesia diperkirakan mulai Juli hingga Oktober 2019. Musim kemarau itu, akan jauh lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya.
“Puncak kekeringan pada Agustus 2019,” ungkap Dody. Dody mengatakan ancaman bahaya kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan (Karhutla) tentu harus selalu diwaspadai, terutama di berbagai wilayah rawan, karena muncul dampak kekeringan dan hawa panas musim kemarau tersebut.
Dody menyatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengidentifikasi sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan bupati dan walikota tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan, diantaranya Provinsi Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Dody berharap upaya gotong-royong harus dioptimalkan dengan adanya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) oleh Kemenko PMK sebagai bentuk respon, antisipasi, mitigasi hingga rehabilitasi dari bencana rutin per tahun setiap musim kemarau.
Untuk bencana kekeringan, upaya yang telah dilakukan kementerian dan lembaga dalam menghadapi darurat kekeringan yaitu pendistribusian air bersih sebanyak 7.045.400 liter, penambahan jumlah mobil tanki, hidran umum, pembuatan sumur bor dan kampanye hemat air.
Dody menegaskan diperlukan koordinasi bersama antar kementerian dan lembaga terkait untuk merencanakan langkahlangkah antisipasi bencana yang tepat selama musim kemarau.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan kekeringan yang melanda areal sawah di berbagai daerah pada musim kemarau bisa diatasi dengan pompanisasi dan pembuatan embung air.
“Kami masih mencari solusi. Tapi untuk sementara ini, bisa dengan pompanisasi dan pembuatan embung air,” kata Sarwo Edhi Kepala Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan, saat meninjau sawah kekeringan di Purwakarta. Untuk pompanisasi, selama tiga tahun terakhir pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 100 ribu mesin pompa di seluruh Indonesia.
Pada tahun ini, kata dia, sudah ada sekitar 20 ribu permohonan bantuan pompanisasi. Selain itu, banyak pula petani yang meminta bantuan selang air sepanjang 7.390 meter. Sarwo Edhi mengatakan untuk pembangunan embung, bagi yang akan mengajukan ada syaratnya.
Di antara syarat itu ialah pembangunan embung harus di lahan milik desa, lahan pemerintah ataupun lahan hibah dari masyarakat. Syarat itu diberlakukan agar pembangunan embung tidak sia-sia, aman dan bisa dimanfaatkan seluruh petani.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan berbagai program terkait pengelolaan sumber daya air salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga kecukupan air tanah yang dibutuhkan dalam menghadapi masa seperti kekeringan.
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko di Samosir, Sumatera Utara, kemarin, menyatakan pembuatan infrastruktur seperti embung adalah guna menjaga kecukupan stok air tanah yang memadai.
“(Pembuatan embung) intinya untuk menghambat air hujan yang turun supaya tertahan di sini,” kata Jarot. Selain itu, ujar dia, Kementerian PUPR juga masih memiliki berbagai program lainnya yang bertujuan mengembalikan air ke dalam bumi misalnya melalui penggiatan pembangunan selokan atau tata kelola saluran air.
Kementerian PUPR secara bertahap telah melaksanakan kegiatan seperti revitalisasi 10 danau sebagai bagian dari prioritas nasional untuk ditangani. Revitalisasi danau bertujuan mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan kawasan daerah aliran sungai.
Beberapa danau yang sedang ditangani oleh Kementerian PUPR, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Kerinci di Jambi, Danau Rawa Pening di Jawa Tengah, Danau Kaskade Mahakam di Kalimantan Timur, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Limboto di Gorontalo, serta Danau Tempe di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. (ant-56)
