Kasus Temenggung Dikaji Lagi

Bukan Akhir Proses Hukum

SM/dok - Sigit Riyanto
SM/dok - Sigit Riyanto

SEMARANG- Pembebasan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung terkait suap surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), bukan akhir proses hukum.

KPK bisa dan perlu mengajukan peninjauan kembali (PK). Guru Besar Ilmu Hukum UGM Prof Dr Sigit Riyanto mengatakan, proses hukum terhadap Syafrudin Arsyad Temenggung belum berhenti. Jaksa penuntut umum KPK masih bisa mengajukan PK. Terlebih kasus ini terkait dengan tindak pidana korupsi yang menjadi konsentrasi utama KPK.

”Bisa jadi KPK malah memiliki informasi atau data yang lain sehingga kemungkinan muncul kasus yang lain. Ada kemungkinan kasus korupsinya tidak hanya satu, namun itu bergantung alat buktinya,” tutur Dekan Fakultas Hukum UGM itu. Kendati pihaknya menghormati penuh keputusan majelis hakim, namun persoalan ini sepertinya masih menyisakan pertanyaan.

Terutama, berkenaan rasa keadilan di tengah masyarakat. Semua pihak memiliki harapan besar terkait upaya pemberantasan kejahatan kerah putih. Hal senada diungkapkan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Prof Dr Hibnu Nugroho. Dia mengatakan, MAtampak ragu terkait putusan tersebut sehingga menyebabkan dissenting opinionyang sangat variatif.

Seharusnya, hakim kasasi berangkat dari pemikiran BPPN dibentuk berdasarkan apa. BPPN dibentuk berdasarkan Keppres No 27 Tahun 1998, sehingga kedudukan Ketua BPPN adalah pejabat negara. Apabila pejabat negara mengambil putusan yang berakibat pada kerugian negara maka hukum apa yang harus diterapkan.

”Dari kerangka pemikiran yang demikian maka sangat jelas hukum mana yang akan diterapkan, tentu bukan menjadi wilayah hukum privat,”’imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, apabila dalam putusan MA menerima permohonan kasasi mantan Ketua BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung dalam kasus korupsi SKLBLBI karena terbukti ada perbuatan tetapi bukan termasuk perbuatan pidana, KPK harus mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. ”KPK harus mengajukan PK ke MAdengan dasar bukti baru (novum) atau putusan yang saling bertentangan,” tandasnya.

Tolak Berkomentar

Ketua MAHatta Ali menolak berkomentar lebih mendalam terkait putusan MAatas Syafruddin Asryad Temenggung. Menurut dia, putusan yang membebaskan mantan Kepala BPPN tersebut dari kasus dugaan korupsi penerbitan SKLBLBI kepada Sjamjul Nursalim merupakan ranah independensi majelis hakim. Dia tidak bisa mengomentari putusan tersebut secara teknis. ”Yang bersifat teknis itu tidak boleh, itu independensi (hakim).

Saya tidak boleh mengomentari putusannya,” kata Hatta Ali di Jakarta, Rabu (10/7). Dia mengatakan, putusan yang dikeluarkan hakim tentu dengan pertimbangan. Hatta Ali tidak merinci pertimbangan apa yang diambil majelis hakim sehingga memutuskan untuk membebaskan Syafruddin dari segala tuntutan hukum kasus dugaan korupsi SKLBLBI.

”Tentunya dipertimbangkan, seperti itu tentu dengan pertimbangan,” ujarnya. MAmengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Syafruddin terkait kasus dugaan korupsi SKLBLBI. Mantan Kepala BPPN itu pun bebas dari segala jeratan hukum. Kasasi ini diketuk palu oleh tiga hakim agung, yakni Salman Luthan sebagai ketua, serta Syamsul Rakan Chaniago, dan Mohamad Askin selaku anggota.

Dalam amar putusan ini, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat antar hakim. Salman Luthan sepakat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Syamsul Rakan memandang tindakan Syafruddiin merupakan perbuatan hukum perdata.

Mohamad Askin menilai perbuatan Syafruddiin masuk ranah hukum administrasi. Majelis kasasi pun meminta agar Syafruddin dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging). Selain itu, hak Syafruddin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya agar dipulihkan. Termasuk meminta Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

Dalam proses hukumnya, pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi vonis 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan. Hukuman Syafruddin diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Terkait putusan MA, KPK akan melakukan upaya hukum lain. KPK bakal mempelajari lebih dulu secara cermat setelah menerima salinan putusan dari MA.

”Dan mempertimbangkan secara serius melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. KPK berharap Mahkamah Agung (MA) segera mengirim salinan putusan yang menyatakan eks Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung lepas dalam kasus korupsi terkait BLBI.

Menurut KPK, salinan putusan dibutuhkan untuk menentukan langkah hukum lanjutan terhadap Syafruddin. KPK juga memastikan penanganan kasus dugaan korupsi terkait BLBI yang saat ini berjalan, terus berlanjut. Salah satu alasannya, putusan kasasi menyatakan Syafruddin lepas, bukan bebas. (H41,G23,D3-41)


Berita Terkait
Loading...
Komentar