Polri Didesak Buka Keterlibatan Jenderal

SM/Antara - BERI TANGGAPAN: Korban penyerangan air keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan memberikan tanggapan kepada wartawan terkait hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7).(24)
SM/Antara - BERI TANGGAPAN: Korban penyerangan air keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan memberikan tanggapan kepada wartawan terkait hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7).(24)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak menutupi temuan tim gabungan tentang pemeriksaan sejumlah jenderal polisi bintang tiga dalam kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Menurutnya, Tito harus mengonfirmasi pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anggota tim gabungan Hermawan Sulistyo tersebut. ”Benarkah, misalnya menurut Hermawan bahwa ada jenderal [bintang tiga] aktif diperiksa,” kata Nasir di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Selain terkait tentang pemeriksaan sejumlah jenderal polisi bintang tiga, politikus PKS itu juga meminta Tito memberikan penjelasan terkait muatan politik di balik kasus Novel sebagaimana diungkapkan oleh anggota TPGF Hendardi.

”Harus dijelaskan kepada publik, tidak boleh ada yang ditutupi karena ini terkait dengan kredibilitas institusi kepolisan. Apalagi Polri sedang merayakan hari jadinya yang ke-73,” tandas Nasir. Sebelumnya, Hermawan mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah jenderal polisi bintang tiga aktif untuk pengusutan kasus Novel. Hal itu dikatakan Hermawan usai konferensi pers saat menanggapi pertanyaan media.

”Pada kasus ini ada juga beberapa jenderal bintang tiga yang kita periksa. Jangan salah, semua yang dituduh kita periksa lagi. Semua yang diperiksa oleh penyidikan lalu, kita periksa lagi. Pemeriksaan jenderal itu berdasarkan penyelidikan yang dilakukan tim-tim terdahulu, kan ada laporannya,” ujarnya di Mabes Polri, Selasa (9/7).

Masih Pelajari

Sementara itu, Polri menyatakan Tito selaku pemimpin institusi kepolisian masih mempelajari laporan yang diserahkan tim gabungan kasus Novel Baswedan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan, saat ini Tito masih mempelajari temuan-temuan tersebut. Kapolri akan menjelaskan secara rinci terkait laporan itu pekan depan. Soal pemeriksaan jenderal aktif, Iqbal hanya mengatakan laporan itu masih dipelajari.

”Kami belum tahu detailnya. Tim pakar menyerahkan hasilnya kepada Pak Kapolri, Pak Kapolri sedang mempelajari. Nanti detailnya minggu depan akan disampaikan oleh tim pakar beserta kami,” ujarnya. Tim gabungan belum menyampaikan secara rinci apa saja temuan kepada publik sebelum laporan mereka direspons oleh Kapolri.

Tim gabungan itu sendiri diketahui dibentuk langsung oleh Tito lewat Surat Keputusan nomor: Sgas/ 3/I/HUK.6.6/- 2019. Tim yang beranggotakan 65 orang memiliki masa tugas selama enam bulan dan sudah habis kemarin, 7 Juli 2019. Desakan keterbukaan terkait hasil laporan TPGF soal kasus Novel Baswedan juga disampaikan oleh Amnesty Internasional Indonesia.

Mereka mempertanyakan hasil investigasi yang tidak langsung diumumkan. Manager Riset Amnesty Internasional Papang Hidayat membandingkan hal tersebut dengan kasus Munir.

Dalam kasus Munir, hasil investigasi diserahkan terlebih dahulu ke Presiden. Hingga saat ini, kasus itu tidak dibuka secara terang. ”Jadi TPF Munir menyerahkan hasilnya ke presiden, tapi presiden nggak buka itu ke publik. Sampai hari ini, sengketa soal laporan TPF Munir harus dibuka, kalau tidak, tidak akan tuntas,” ujar Papang di Gedung Ombudsman RI. Papang khawatir hal sama berulang pada kasus Novel Baswedan ketika hasil investigasi diberikan terlebih dahulu ke Polri.

Dia menegaskan kasus yang menjerat Novel Baswedan harus dibuka kepada publik dan diselesaikan. ”Ini harus transparan. Ini urusan publik, ini demi kemaslahatan orangorang Indonesia karena korupsi kan kejahatan serius, sama kayak kasus Munir, gerakan hak asasi manusia itu kalau penuntasan Munir-nya nggak tuntas itu berarti mereka masih ada hambatan dalam menjalankan tugas,” katanya.

Jika hasil TGPF kasus Novel tidak transparan pada publik, menurutnya, gerakan antikorupsi juga masih menghadapi lawan-lawan kuat. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi orang yang ingin melakukan korupsi. Sementara itu, Novel Baswedan, selaku korban, berharap penyidikan fokus terlebih dahulu ke eksekutor di lapangan.

”Saya pikir jangan sampai hanya terjadi upaya untuk berspekulasi, siapa aktor intelektual, dalang, koordinator, dan lain-lain, tapi melupakan pelaku lapangan,” kata Novel. Dia menilai, tak mungkin kejahatan jalanan diungkap dari aktor intelektual lebih dulu. (dtc,cnn ind-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar