Indonesia Ingin Rakhine Damai

SM/Antara : PERTEMUAN BILATERAL: Presiden Joko Widodo berbincang dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (kiri) di Bangkok, Thailand, Sabtu (22/6). (24)
SM/Antara : PERTEMUAN BILATERAL: Presiden Joko Widodo berbincang dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (kiri) di Bangkok, Thailand, Sabtu (22/6). (24)

BANGKOK - Selama mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN, Presiden Joko Widodo juga sempat menggelar pertemuan bilateral dengan beberapa pimpinan negara tetangga. Saat bertemu dengan State Counsellor Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi, dia berharap agar repatriasi yang dilakukan bagi warga Rohingya berlangsung aman dan damai.

”Jika situasi keamanan tidak membaik, maka akan sulit repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat dijalankan,” kata Presiden pada pertemuan di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/6).

Presiden menegaskan Indonesia berkomitmen berkontribusi dalam penyelesaian isu Rakhine State. ”Indonesia juga memiliki komitmen tinggi untuk terus memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu Rakhine State,” demikian Presiden Jokowi dalam siaran pers dari Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Presiden juga menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi laporan ”Preliminary Needs Assesment” (PNA). Indonesia siap untuk kembali berkontribusi dalam tindak lanjut rekomendasi Laporan PNA. Selain itu, Presiden juga bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha membahas sejumlah peningkatan kerja sama, salah satunya di bidang investasi dan perdagangan.

Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan Indonesia dan Thailand diyakini dapat membangun kerja sama yang baik bagi kedua negara, ASEAN, dan dunia. ”Saya mendukung penuh keketuaan Thailand di ASEAN tahun ini,” ucap Presiden. Terkait isu bilateral, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja sama bilateral kedua negara. Kedua pemimpin kemudian sepakat meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi serta menghilangkan hambatan dalam perdagangan. Terdapat dua komoditi yang dibahas oleh Jokowi dan Chan-o-cha yaitu minyak sawit (CPO) dan karet.

Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Thailand atas dukungannya kepada Indonesia dan Malaysia dalam melawan diskriminasi terhadap CPO. Indonesia juga menghargai kerja sama Thailand untuk bersama-sama dapat meningkatkan harga karet dunia. Sementara saat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, Jokowi mendorong penyelesaian negosiasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam. Presiden menyampaikan isu ZEE kerap muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Vietnam. Jokowi berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan segera karena berpotensi dapat menimbulkan masalah. ”Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada Tim Teknis Vietnam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE,” kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan selamat kepada Vietnam yang akan menjadi negara anggota Dewan Keamanan PBB pada 2020-2021. Dengan demikian, pada 2020, akan terdapat dua negara anggota ASEAN, yakni Indonesia dan Vietnam, yang akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Sementara itu, PM Vietnam dalam pertemuan itu menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi atas proses dan hasil Pemilu di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi pada pertemuan-pertemuan itu yakni Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.

Pandangan Bersama

Pemerintah Indonesia dalam rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, mengupayakan agar negara-negara anggota ASEAN dapat menyepakati Pandangan Bersama tentang konsep Indo-Pasifik. ”Kami harap Pandangan Bersama ASEAN tentang Indo-Pasifik disetujui oleh para Menlu ASEAN lalu diadopsi oleh para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Jose Tavares.

Menurut Jose, pembahasan Pandangan Bersama ASEAN tentang Indo- Pasifik (ASEAN Indo-Pacific Outlook) itu masih terus berlangsung untuk dapat menghasilkan suatu narasi milik ASEAN sendiri tentang konsep Indo-Pasifik. ”Sekarang ASEAN merancang suatu Indo-Pacific Outlook yang masih dinegosiasikan. Itu untuk menghasilkan suatu narratif ASEAN agar tidak perlu memilih antara geo-strategi yang konsepnya terus berkembang dan berbedabeda yang disampaikan oleh beberapa negara,” ujar dia.

Jose menjelaskan bahwa pembentukan ASEAN Indo-Pacific Outlook itu sangat penting karena bertujuan untuk mengatasi persaingan strategi geopolitik di antara negara-negara kekuatan dunia. ”Kami (negara anggota ASEAN) ingin menjadi bagian dari solusi untuk persaingan yang ada. Kami ingin mewujudkan kerja sama yang saling menghormati dan menguntungkan, bukannya persaingan,” katanya.

Dia menambahkan, Pandangan Bersama ASEAN tentang Indo-Pasifik itu juga sangat penting untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara yang telah berlangsung dengan baik di tengah dinamika geopolitik yang berkembang cepat.

Menurut Jose, Pandangan Bersama ASEAN tentang Indo-Pasifik itu jika sudah diadopsi dapat menjadi dasar untuk membentuk kerja sama konkret yang lebih luas. ”Ini kelanjutan upaya penguatan stabilitas yang ada dan upaya untuk menjaga kawasan ASEAN, agar apa yang sudah dicapai selama 50 tahun tetap berkembang baik,” ujar Jose. Sejauh ini, Thailand dan Vietnam telah mendukung Konsep Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik itu.(ant- 56)


Berita Terkait
Loading...
Komentar