Pemkot Semarang Raih WTP

SM/Hendra Setiawan : WTP : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali menyerahkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di Kantor BPK Perwakilan Jateng, Selasa (28/5). (22)
SM/Hendra Setiawan : WTP : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali menyerahkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di Kantor BPK Perwakilan Jateng, Selasa (28/5). (22)

SEMARANG -Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng untuk laporan keuangan daerah tahun 2018. Predikat ini merupakan raihan ketiga kalinya secara berturut-turut dalam pencapaian opini WTP. Predikat opini WTP tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali, kepada Wali Kota Hendrar Prihadi di Kantor BPK Perwakilan Jateng, Selasa (28/5).

Dalam acara tersebut BPK juga memberikan predikat opini WTP terhadap 26 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari kota dan kabupaten di Jateng.

”Ini bulan penuh berkah, kalau punya niatan baik hasilnya baik pula. Sebanyak 26 kota/kabupaten mendapat opini WTP. Ini merupakan buah kerja sama seluruh jajaran OPD di Kota Semarang dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel, tertib dan profesional,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Hendi ini.

Hendi menyampaikan, berkat bimbingan dan arahan dari tim BPK RI, laporan keuangan daerah dapat patuh pada aturan dan perundang- undangan yang berlaku. Tim pemeriksa tidak hanya di Kota Semarang, tapi di daerah lain di Jateng itu benar-benar gigih, detail, dan teliti. Memperjuangkan supaya ada sebuah standar keuangan di tiap daerah.

Kerja Keras

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali menyampaikan, predikat ini bukan merupakan hadiah dari BPK, melainkan memang buah kerja keras pemerintah daerah. ”Kerja audit mirip dengan kerja memotret. Bila yang dipotret baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau objek yang dipotret buruk, hasilnya juga pasti akan buruk,” ujar Ayub.

Meski 26 daerah telah menerima predikat WTP, namun BPK masih menemukan beberapa catatan atas kepatuhan terhadap aturan dan sistem pengendalian internal. Seperti penataan dan pengamanan aset tetap, ketertiban administrasi atas penggunaan dana BOS, pengelolaan pajak daerah, hibah serta bantuan sosial yang kurang tertib. ”Kami juga menyiapkan rencana untuk pemeriksaan kinerja di beberapa pemerintah daerah di Jateng. Pemeriksaan kinerja oleh BPK rencananya dilakukan pada semester dua 2019,” ungkapnya.

Menanggapi pemeriksaan kerja tersebut, Hendi justru menyambut baik dan akan melakukan persiapan untuk pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan itu bisa membuat Pemkot menjadi lebih mantap dalam melangkah, mana kegiatan yang dianggarkan APBD dan sisi program kemaslahatannya mana yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. ”Harapannya, tidak akan ada lagi infrastruktur yang telah selesai dibangun, namun tidak bermanfaat untuk masyarakat,” tambahnya.

Kota Semarang sendiri dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak 2012, memperoleh enam kali predikat WTP dari BPK. Sebelumnya Pemkot Semarang meraih WTP pada 2012, 2013, 2014, 2016, 2017. Predikat ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun administrasi keuangan telah berjalan dengan efektif.(K18-22)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar