Tetap Sah Tanpa Saksi BPN

Rekapitulasi Suara Jalan Terus

SM/Antara : RAPAT PLENO : Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, para Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dan Wahyu Setiawan menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5). KPU kembali menggelar rapat pleno tersebut untuk tujuh provinsi di antaranya Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Banten, NTB, dan Sulawesi Tenggara. (55)
SM/Antara : RAPAT PLENO : Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, para Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dan Wahyu Setiawan menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5). KPU kembali menggelar rapat pleno tersebut untuk tujuh provinsi di antaranya Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Banten, NTB, dan Sulawesi Tenggara. (55)

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum menyatakan proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 tetap sah, meskipun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno memutuskan menarik saksi dari rapat pleno rekapitulasi yang digelar KPU.

”Tak masalah jika tidak ada saksi dari salah satu pasangan calon presiden dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Itu tidak akan memengaruhi rapat dan tetap dinyatakan sah,” ujar anggota KPU Evi Novida Ginting Maniknya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (15/5).

Menurut Evi, KPU mengundang saksi dalam setiap rapat pleno rekapitulasi. Namun, kehadiran atau ketidakhadiran saksi, tidak akan menentukan hasil akhir rapat pleno. Selain itu, proses rapat pleno mulai dari awal selalu diawasi Badan Pengawas Pemilu.

”Hasil akhir rapat pleno juga menjadi tanggung jawab KPU untuk menyelesaikan dan menetapkannya,” tandas Evi. Kendati demikian, dia berharap, BPN melapor kepada Bawaslu jika merasa banyak kecurangan dan menolak hasil pemilu. Pasalnya, KPU selalu berpatokan pada aturan pemilu, termasuk soal penghitungan suara, rekapitulasi, orang keberatan, partai keberatan, atau pasangan calon presiden keberatan. Karena itu, bila memang menemukan dugaan kecurangan, bisa segera melapor ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. KPU juga akan mendapatkan rekomendasi ataupun putusan yang harus di tidaklanjuti. Apalagi, KPU bersikap terbuka untuk menerima masukan dan menghadapi laporan.

Dibuktikan

KPU, lanjut Evi, siap membuktikan soal dugaan kecurangan. Salah satunya pada saat rekapitulasi hasil pemilu nasional ada forum cek ulang dari jajaran KPU Pusat, KPU provinsi, Bawaslu, Bawaslu provinsi, hingga para saksi. Hal senada dikatakan anggota KPU lham Saputra yang meminta pihak BPN menyampaikan laporan terkait indikasi kecurangan dalam Pemilu 2019 pada Bawaslu sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. ”Sudah diamanatkan untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan tersebut. Biar Bawaslu yang memproses. Silakan saja dilaporkan. Ada yang sudah ditindaklanjuti oleh Gakkumdu, ada yang juga sudah diberikan rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Bawaslu,” tuturnya.

Di tempat sama, anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin, menyatakan, pihaknya siap menerima laporan dari BPN Prabowo-Sandiaga Uno. Kendati demikian, semua pihak diimbau menunggu hasil resmi Pemilu 2019, 22 Mei mendatang. ”Kan sedang dihitung, maka kita tunggu hasil resminya. Kalau ada kecurangan, lapor ke Bawaslu, hasilnya diawasi juga. Saksinya ada semua,” tandasnya.

Dia menegaskan, sikap dan keputusan peserta pemilu merupakan hak masing-masing. Semua keputusan juga diserahkan kembali kepada peserta pemilu. ”Saya kira selesaikan proses rekapitulasi yang sudah melebihi separuh provinsi ini dulu. Sikap dari masingmasing peserta kita serahkan kepada mereka. Tetapi kan dalam proses rekapitulasi nasional, segala koreksi, termasuk semua yang terjadi dalam ruangan disaksikan para saksi, baik saksi dari TKN 01, BPN 02, dan partai politik,” kata Afif.

Ketua Dewan Kehormatan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono juga menghadiri proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2019. Proses rekapitulasi telah memasuki proses rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di dalam negeri. Proses rekapitulasi penghitungan suara dalam negeri ini sudah memasuki hari keenam. Sejak dimulai pada 10 Mei 2019, KPU telah menetapkan suara dari 24 provinsi untuk Pilpres. Untuk pemilihan legislatif, suara yang ditetapkan mencapai 24 provinsi. KPU untuk hari ini merekapitulasi suara dari tujuh provinsi, yaitu Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. (J22,bn-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar