KPPS Tertekan Tuduhan Kecurangan

Komnas HAM Terjunkan Tim Investigasi

SM/Agung PW : BERI KETERANGAN: Para pakar UGM memberi keterangan tentang kasus meninggalnya petugas Pemilu 2019.(24)
SM/Agung PW : BERI KETERANGAN: Para pakar UGM memberi keterangan tentang kasus meninggalnya petugas Pemilu 2019.(24)

YOGYAKARTA - Tuduhan kecurangan yang ditujukan kepada penyelenggara Pemilu 2019 membuat mereka tertekan dan bekerja dalam suasana tidak nyaman.

Tudingan yang diembuskan pihak tertentu itu bisa berakibat fatal, bahkan berujung kematian. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr Abdul Gaffar Karim mengungkapkan hal itu ketika bersama tim kelompok kerja menyampaikan paparan mengenai kejadian sakit dan meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019. Tim itu terdiri atas para pakar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Psikologi UGM. Menurut Gaffar, ada tekanan cukup besar terhadap para petugas, terutama anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), jauh sebelum pemilu. ”Pemilu masih jauh dan belum ada apaapa, tetapi tudingan kecurangan sudah dilontarkan. Ini menyebabkan tekanan batin yang kuat dalam diri petugas pemilu, sehingga mereka bekerja dalam suasana tertekan, tidak nyaman,” jelas Gaffar di Digillib Cafe UGM, Kamis (9/5).

Fenomena luar biasa itu membuat dia dan rekan-rekannya dari berbagai disiplin ilmu membuat kelompok kerja untuk melakukan penelitian. Penelitian difokuskan pada kejadian meninggal atau sakitnya para petugas. Kendati demikian ia menegaskan, berbagai kejadian tersebut bukan alasan untuk mendeligitimasi pemilu.

Pemilu sudah berjalan baik, meskipun di sanasini banyak kekurangan karena ini kali pertama dalam sejarah Indonesia berlangsung pemilu serentak. Dekan Fisipol Prof Dr Erwan Agus Purwanto mengatakan, meninggalnya para petugas pemilu bisa diakibatkan banyak faktor. Ia melihat sistem perekrutan dan pengecekan kesehatan sepertinya hanya formalitas, sehingga kondisi petugas tidak diketahui secara pasti. Mereka tidak menduga beban kerja akan sangat berat, tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya. ”Para petugas pemilu harus mendapat apresiasi yang tinggi, pengorbanan mereka luar biasa dengan honor yang jauh dibandingkan dengan beban kerjanya. Memang ada yang kurang sempurna dalam pemilu serentak pertama ini. Ke depan semoga ada mekanisme yang lebih baik,” ujar Erwan sembari menegaskan, tidak ada alasan membatalkan atau mendeligitimasi hasil pemilu.

Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Prof dr Ova Emilia MMed Ed PhD SpOG(K) menjelaskan, pihaknya membantu kelompok kerja meneliti jatuhnya korban jiwa dan sakit. Menurutnya, banyak hal bisa menjadi penyebab kematian yang tidak terduga sebelumnya. Kelelahan bisa menjadi faktor langsung dan tidak langsung. ”Orang yang terbiasa dengan beban kerja berat berbeda tingkat kelelahannya dengan orang yang setiap hari punya beban kerja sedikit. Ini yang kadangkadang tidak disadari, kemudian menyimpulkan sendiri lantas digoreng menjadi isu politik,” tutur Ova.

Dekan Fakultas Psikologi Prof Dr Faturochman MA melihat beban kerja petugas pemilu memang sangat berat, ditambah tudingan kecurangan yang dilontarkan jauh sebelum pemilu. Ia berpendapat, seharusnya para petugas bekerja dalam suasana menyenangkan dalam pesta demokrasi yang menggembirakan, sehingga bebas dari tekanan pihak manapun.

Data KPU per Selasa (7/5) menyebutkan, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia 456 orang dan 4.310 lainnya sakit. Adapun petugas panitia pengawas (panwas) pemilu yang meninggal 92 orang, 398 rawat inap, dan 1.592 rawat jalan. Dari Polri tercatat 22 anggota tewas karena keletihan saat mengawal proses panjang pemilu. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, petugas KPPS meninggal bukan hanya akibat kelelahan. Berdasarkan audit medis terhadap petugas KPPS yang meninggal di Jakarta, mereka sudah mengidap penyakit berat sebelum bertugas. ”Dari data 18 orang di Jakarta, diketahui penyebab meninggal dunia delapan (orang karena) infark miokard atau sakit jantung mendadak, kemudian gagal jantung, liver, stroke, gagal pernapasan, dan infeksi otak meningitis,” kata Nila dalam jumpa pers di kantor KPU, Jakarta, Rabu (8/5). Audit medis dilakukan dengan mengecek riwayat kesehatan seseorang. Audit ini baru rampung di Jakarta dan akan dilakukan di daerah lain. Namun Kemenkes belum bisa memastikan kapan audit itu tuntas.

Terkait jumlah petugas KPPS yang terus bertambah, Nila menyampaikan, Kemenkes menerjunkan petugas ke setiap tempat rekapitulasi suara pada masa yang tersisa. ”Dirjen Pelayanan Kesehatan sudah memberi surat edaran ke 34 provinsi, kepada kepala Dinas Kesehatan, agar membantu pengawasan kesehatan para petugas pemilu. Kami meminta laporan dari data di provinsi,” ujarnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyelidiki fakta-fakta penyebab ratusan anggota KPPS meninggal dunia selama Pemilu 2019. Komnas HAM tidak membentuk tim baru, hanya menambah tugas tim pemantau pemilu yang sudah ada. ”Tim pemantau ini kami beri tugas tambahan untuk menggali fakta, apa yang sebetulnya terjadi sehingga begitu banyak yang menderita, hingga meninggal dunia dan sakit,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers di kantornya, kemarin.

Cek Silang

Taufan mengatakan, keputusan menyelidiki fakta merupakan hasil sidang paripurna Komnas HAM. Keputusan itu merupakan tindak lanjut informasi yang diperoleh dari media massa dan aduan yang masuk. ”Tim ini akan segera bekerja. Insya Allah Senin sudah mulai ke lapangan. Sebelum tanggal 22 Mei, kami harapkan sudah ada hasil,” jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya tidak akan menyelidiki seluruh anggota KPPS, Panwaslu, dan Polri yang meninggal dunia. Komnas HAM hanya mengambil sampel. Daerah yang dipilih antara lain Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan tahapan yang akan dilaksanakan. Komnas HAM akan mendatangi KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mencari tahu segala hal. Terutama yang berkaitan dengan beban kerja serta tekanan yang dialami anggota KPPS selama menjalankan tugasnya.

Setelah itu, akan dilakukan cek silang ke Bawaslu setempat. Komnas HAM juga akan menggali keterangan dari keluarga korban yang meninggal dan sakit, serta anggota KPPS lain tentang beban kerja dan tekanan yang dialami. Pihaknya juga bakal meminta keterangan dinas kesehatan. Menurutnya, itu penting dilakukan. ”Karena kami ingin tahu seberapa cepat respons mereka ketika ada peristiwa meninggalnya petugas pemungutan suara. Apakah mereka sudah punya mekanisme mempercepat? Apakah respons cepat ini dilakukan di level terkecil?

Misalnya kecamatan. Ini juga akan menjadi aspek yang kami tanyakan,” ucap Beka. Komisioner Komnas HAM yang juga ketua tim pemantau pemilu Hairansyah mengatakan, pihaknya juga akan dibantu oleh lembaga lain. Misalnya Ombudsman, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. ”Kami ingin mendapat perspektif dari pihak yang kompeten dan memiliki kewenangan,” kata Hairansyah. Komnas HAM membantah anggapan pihaknya mengakomodasi salah satu pasangan calon capres-cawapres terkait upaya penyelidikan itu. ”Nggak sama sekali. Kami mengikuti informasi yang berkembang,” ucap Hairansyah.

Dia menjelaskan mengapa Komnas HAM baru sekarang mulai mencari fakta. Dia mengklaim pihaknya telah memantau setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan hal serupa. Sama sekali tidak ada kepentingan politik yang diakomodasi. Misi mencari fakta secara investigatif dilakukan untuk menepis isu liar yang berkembang. ”Kan, sudah mulai kemana-mana isunya. Ada yang bilang diracun dan sebagainya. Kami cari fakta yang sebenarnya agar publik tenang,” kata Amiruddin.

Sementara itu, Presiden Jokowi kembali menyampaikan duka cita atas meninggalnya ratusan petugas pemilu. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 untuk penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020 sekaligus Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2045 di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Kamis (9/5). ”Atas nama bangsa, saya ingin sampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para petugas KPPS setelah menjalankan tugas. Semoga arwahnya diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Swt,” ucap Jokowi. (D19,cnn-19)


Berita Terkait
Loading...
Komentar