Tim Pemantau Hukum Awasi Aksi Demo

SM/Antara : Wiranto
SM/Antara : Wiranto

JAKARTA - Tim Pemantau Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mulai bekerja. Wiranto menyatakan rapat perdana sudah dilaksanakan kemarin siang. Tim ini dibentuk Wiranto, salah satunya untuk pemantau pelaku pencacian terhadap Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat hadir sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakapolri Komjen Ari Dono, dan Kabareskrim Polri Komjen Idham Azis. ”Oh ya sudah (bekerja). Ini bukan tim nasional. Ini tim asistensi kantor Kemenko Polhukam dalam rangka mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kementerian lembaga di bawahnya,” kata Wiranto, Kamis (9/5).

Dia menjelaskan, rapat awal yang ia hadiri itu banyak membahas soal cara bekerja tim pemantau hukum. Para anggota tim akan memantau aksi masyarakat hingga demonstrasi yang dilaksanakan. Kemudian, akan ditelaah lebih lanjut apakah aksi itu melanggar hukum atau tidak. Jika ditemukan indikasi inkonstitusional, maka tim menyerahkan kepada polisi untuk ditindak lebih lanjut. ”Representasi masyarakat kami ajak bersama-sama untuk menelaah dan menganalisis. Agar dari masukan itu, aparat keamanan, polisi, dan kejaksaan bisa bertindak,” jelas dia.

Wiranto enggan memberi contoh kasus yang dianggap inkonstitusional. Ia juga tidak bersedia menjawab hubungan tim pemantau hukum dengan kasus Eggi Sudjana yang kini menjadi tersangka dalam kasus makar. Wiranto menjamin para anggota tim bertindak profesional berdasarkan kemampuan masing-masing tanpa intuisi politik. ”Sudah ada 22 (anggota tim). Tapi di situ ada klausul, masih terbuka untuk penambahan, baik perorangan maupun dari organisasi profesi hukum,” jelasnya. Beberapa nama tenar dalam tim tersebut antara lain Muladi, Romli Atmasasmita (Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-undangan), Mahfud MD, dan Indriyanto Seno Adji.

Dalam tim tersebut juga terdapat Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, dan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Wiranto membantah tim tersebut merupakan bentuk kediktatoran pemerintahan. Menurut dia, justru pihaknya memasukkan para ahli hukum untuk memastikan tidak ada tindakan tangan besi oleh pemerintah.

Dia menepis anggapan tim itu akan mengembalikan Indonesia ke zaman rezim Orde Baru. ”Jangan sampai ada tuduhan, Pak Wiranto kembali ke Orde Baru, Presiden Jokowi diktaktor, enggak ada. Justru kehadiran para ahli hukum itu membantu menjamin bahwa kami bukan diktator,” jelasnya. Sebelumnya, salah satu anggota tim, Mahfud MD, menganggap rencana Wiranto membentuk tim pemantau memiliki niat baik.

Karena itu, dia bakal datang memenuhi undangan Wiranto membahas tim tersebut. ”Saya sudah dikontak oleh Pak Wiranto. Saya katakan, saya anggap itu sebagai niat baik, tapi isinya seperti apa saya akan hadir dulu,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Pakar hukum tata negara itu menilai, semua rencana, termasuk keinginan Wiranto membentuk tim hukum nasional harus dianggap positif. ”Soal isinya bagaimana, nanti saya ingin mendengar dan ingin mengajukan pendapat juga,” tutur dia.

Berlebihan

Pembentukan tim itu menuai kritik dari sejumlah kalangan. Peneliti politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai pemerintah berlebihan dan berpotensi melanggar hukum jika benar-benar membentuk tim hukum nasional. Menurut dia, sudah ada kepolisian yang berwenang mengusut dugaan pelanggaran hukum. ”Rencana pemerintah membentuk tim nasional untuk mengkaji ucapan tokoh nasional bukan hanya tidak perlu dan tidak berguna, tapi juga lebay (berlebihan-Red),” paparnya.

Syamsuddin mengatakan, setiap warga negara memiliki posisi yang sama di hadapan hukum. Karena itu, tidak perlu ada tim pemantau hukum untuk memantau ucapan dan gelagat para tokoh.

”Ucapan tokoh dan bukan tokoh sama statusnya di depan hukum. Tidak perlu dibuat (tim) khusus, malah melanggar hukum,” ujarnya. Kritik juga disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Kontras menyebut pemerintah sama saja tidak percaya terhadap instrumen dan mekanisme penegakan hukum jika membentuk tim tersebut. ”Wacana pembentukan tim hukum nasional ini seolah menunjukkan negara tidak memiliki dan tidak mempercayai instrumen dan mekanisme penegakan hukum yang ada,” sebut Kontras dalam siaran pers.

Menurut Kontras, kekhawatiran terhadap dinamika pascapemilu tetap harus direspons secara proporsional dan mengedepankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pengawasan terhadap tokoh dan masyarakat tanpa memiliki parameter yang jelas hanya akan memicu kemunduran demokrasi.

”Kebijakan yang dikeluarkan dalam menghadapi dinamika politik tidak boleh mencederai nilai-nilai demokrasi dan HAM yang menjamin hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul,” jelas Kontras. (cnn-19)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar