Lakukan Kejahatan Jabatan, ASN Dipecat

MEMIMPIN SIDANG : Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) didampingi hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna (kanan) memimpin sidang putusan perkara tentang pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta, Kamis (25/4). (55)
MEMIMPIN SIDANG : Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) didampingi hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna (kanan) memimpin sidang putusan perkara tentang pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta, Kamis (25/4). (55)

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) otomatis dipecat apabila melakukan kejahatan jabatan. Putusan itu diketok atas permohonan ASN dari Kepulauan Riau, Hendrik. Pasal yang dimohonkan yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN.

Aturan tersebut berbunyi PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; MK menyatakan aturan itu multitafsir, sehingga MK memberi penafsiran, ”Menyatakan frasa ‘dan/atau pidana umum’ dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata ketua majelis Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Kamis (25/4).

Aturan tersebut kemudian menjadi berbunyi, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. ”Adapun terhadap PNS yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU ASN,” pungkas MK.

Sementara itu, Koordinator Litigasi Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Bengkulu Rofiq Sumantri menerima putusan MK itu. Namun dia mengaku kecewa karena norma pemecatan ASN yang melakukan kejahatan jabatan masih eksis.

Menurutnya, pemohon gugatan hanya meminta keadilan dari ancaman pemberhentian yang sudah di depan mata. Rofiq mengatakan, ASN seharusnya mendapatkan perlakuan serupa dengan personel TNI/Polri yang pemecatannya sebagai hukuman tambahan atas hukuman pidana pokok. Namun, UU ASN membolehkan ASN diberhentikan hanya sebagai hukuman administrasi atau di luar vonis pengadilan. ”Kan sudah menebus kesalahan, menjalani hukuman dan denda. Ini kemudian malah diberhentikan,” ujarnya.

Selain itu, Rofiq menambahkan sekitar 30 persen dari 7.000 PNS dihukum dengan delik korupsi dan delik turut serta melakukan pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga tidak termasuk kategori pelaku kejahatan utama.

Dia mengklaim, kesalahan mereka lebih bersifat pelanggaran administrasi, bukan pidana. ”Kalau begini kan ada kekhawatiran PNS melakukan tugas tambahan. Berarti kami ada resiko kedinasan,” tuturnya.

Rofiq merupakan pendamping dari pemohon Perkara No. 91/PUU-XVI/2018 yang seperti pemohon Perkara No. 87/PUU-XVI/2018 meminta pembatalan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN.(dtc,ant- 56)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar