Jatah Sofyan Basir Diduga Sama dengan Idrus Marham

SM/detik : Sofyan Basir
SM/detik : Sofyan Basir

JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga menerima hadiah atau janji dengan bagian yang sama besar dengan terpidana mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Menurut KPK, Basir diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Kemarin, Idrus Marham divonis tiga tahun dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia dinilai terbukti menerima hadiah senilai Rp 2,25 miliar dari Kotjo. KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka dalam perkembangan penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim. "KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak Iain dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers, Selasa (23/4).

KPK mulai menangani kasus ini sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Juli 2018 dan kemudian menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani dan Johannes Kotjo. Keduanya telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkembangannya, KPK menemukan sejumlah bukti penerimaan lain oleh Eni Maulani dari berbagai pihak dan peran pihak-pihak lain dan melakukan penyidikan untuk dua tersangka, yaitu mantan Sekjen Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham serta pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM) Samin Tan. Menurut Saut Situmorang, keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula ketika pada Oktober 2015 Direktur PT

Samantaka Batubara mengirim surat kepada PT PLN untuk memasukkan proyek PLTU Riau-1 ke dalam Rencana Umum Penyediaan Listrik (RUPTL) PLN. PT Samantaka adalah anak usaha Black Gold Natural Resources Ltd yang sahamnya dimiliki Johanes Kotjo. Surat PT Samantaka kepada PLN tidak mendapat tanggapan positif. Kemudian Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources mencari bantuan agar diberi jalan untuk berkoordinasi dengan PLN guna mendapatkan bagian sebagai Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1. Lalu terjadi pertemuan antara Kotjo, Eni, dan Sofyan untuk membahas proyek itu.

Pada 2016 Sofyan Basir menunjuk Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan menugaskan PT PLN sebagai penyelenggara Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. "Pada pertemuan itu, SFB (Sofyan Basir) menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena PLTU di Jawa sudah penuh dan ada kandidat (penggarap)," papar Saut.

PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2x300 megawatt akhirnya masuk dalam RUPTL PLN. Kotjo, lanjut Saut, meminta anak buahnya bersiap lantaran sudah dipastikan proyek PLTU Riau-1 dimiliki PT Samantaka Batubara. Hingga Juni 2018 terjadi sejumlah pertemuan antara Sofyan, Eni, dan Kotjo serta sejumlah pihak lain di hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan.

Dalam pertemuan-pertemuan itu dibahas sejumlah hal terkait PLTU Riau- 1 yang dikerjakan oleh Kotjo. Pertama, Sofyan menunjuk Kotjo untuk mengerjakan PLTU Riau-1. Kemudian Sofyan juga menyuruh salah satu direktur PT PLN untuk berhubungan dengan Eni dan Kotjo. Ketiga, Sofyan menyuruh salah satu direktur PLN untuk memonitor karena ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau-1. "SFB membahas bentuk dan lama kontrak perusahaan-perusahaan konsorsium," kata dia.

Sementara itu, dalam sidang Idrus Marham, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Sebelumnya, JPU meminta hakim menjatuhkan hukuman lima tahun kepada Idrus. Jaksa tidak menuntut pencabutan hak politik Idrus. Ini berbeda dari Eni yang selain mendapat vonis enam tahun penjara, juga dicabut hak politiknya selama tiga tahun. (ant,cnn-19)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar