Gagal Atasi Kekerasan, PM Mali Mundur

BAMAKO- Perdana Menteri Mali, Soumeylou Boubeye Maiga, beserta kabinetnya menyatakan mengundurkan diri pada Kamis (18/4) waktu setempat. Pengunduran diri itu menyusul aksi protes terkait penanganan insiden pembantaian yang menewaskan 160 orang pada akhir Maret lalu.

Kantor Presiden Ibrahim Boubacar Keita menyatakan, mereka telah menerima pengunduran diri Maiga bersama para menterinya. Para anggota parlemen dari partai yang berkuasa dan partai oposisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah pada Rabu (17/4) lalu.

Mereka menyalahkan Maiga dan pemerintahannya yang gagal mengatasi kerusuhan. ”Kami akan segera mengumumkan nama perdana menteri baru dan pemerintah baru akan diberlakukan setelah berkonsultasi dengan pihak berkuasa dan oposisi,” bunyi pernyataan dari Kantor Kepresidenan, Jumat (19/4).

Belakangan ini, masyarakat semakin menekan pemerintah setelah wilayah Mopti bergolak, disusul pembantaian oleh kelompok misterius di Desa Ogossagou dekat perbatasan dengan Burkina Faso yang menewaskan 160 orang dari kelompok penggembala Fulani pada 23 Maret lalu.

Anggota kelompok etnis Dogon, komunitas berburu dan bertani yang memiliki sejarah panjang dengan orang-orang Fulani atas perebutan lahan, dituduh berada di belakang insiden pembantaian tersebut. Pembantaian itu merupakan pembunuhan berdarah paling sadis yang pernah terjadi dalam sejarah Mali.

Insiden tersebut terjadi menyusul serangan mematikan oleh kelompok gerilyawan terhadap pos militer yang menewaskan sedikitnya 23 tentara, juga di wilayah Mali bagian tengah.

Aksi Protes

Pada awal April lalu, puluhan ribu orang turun ke jalan di ibu kota Bamako. Mereka meneriakkan protes atas kekerasan di depan mata, menuduh pemerintah tak berbuat banyak untuk menghentikannya.

Protes itu diikuti oleh para tokoh agama Islam, organisasi yang mewakili komunitas Fulani, partai oposisi, dan masyarakat sipil. Sejak awal 2012, Mali berjuang untuk memulihkan stabilitas setelah kelompok ekstrimis yang berafiliasi dengan dengan Al-Qaedah mengambil kendali wilayah gurun pasir di utara negara itu.

Sebagian besar para jihadis berhasil diusir keluar saat operasi militer yang dipimpin Prancis pada Januari 2013, meski daerah-daerah besar masih dalam ancaman pelanggaran hukum.

Namun pada 2015, sebuah perjanjian damai disepakati dan mengikat beberapa kelompok bersenjata. Akibatnya, kelompok-kelompok gerilyawan bergeser dari utara ke pusat negara yang lebih padat penduduknya.

Hal ini membuat persaingan yang telah ada turuntemurun dan masalah konflik etnis semakin tajam. Serangan-serangan jihadis telah menyebar sampai ke Burkisa Faso, Chad, dan Niger, serta memaksa puluhan ribu orang mengungsi. (cnn-25)