Tiga TPS di Pemalang dan Brebes Kemungkinan Coblos Ulang

SM/Joko Widodo - MENCOBLOS : Suasana pencoblosan di TPS 34 Cangklik, Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang pada 17 April lalu. (50)
SM/Joko Widodo - MENCOBLOS : Suasana pencoblosan di TPS 34 Cangklik, Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang pada 17 April lalu. (50)

PEMALANG - Tiga TPS di Pemalang dan tiga TPS di Brebes berpotensi pemungutan suara ulang (PSU). Bawaslu Kabupaten Pemalang melalui Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Pemalang dan Taman akan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di tiga lokasi yang berbeda.

PSU di Kecamatan Pemalang ada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kecamatan Taman ada dua TPS yang potensial dilakukan PSU. ”Berdasarkan laporan dari Panwascam di Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman ada beberapa potensi dilakukannya pemungtan suara ulang atau PSU.

Namun rekomendasi PSU dikeluarkan oleh Panwascam ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan Bawaslu hanya diberikan tembusan,” ujar Ketua Bawaslu Pemalang, Hery Setyawan, kemarin. Dia mengatakan, hal itu dilakukan, karena diduga ada kesalahan prosedur dalam pembukaan kotak surat suara sebelum dilakukan pencoblosan yaitu di TPS 34 Cangkrik Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang.

Selain TPS 34 Cangklik ada juga TPS Kecamatan Taman harus dilakukan pemungutan ulang. Hal itu disebabkan, ada orang yang berasal dari luar Pemalang mencoblos di dua TPS yang berbeda, sedangkan mereka tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap maupaun pemilih tambahan, dan mereka tidak memiliki formulir A5 atau surat pindah memilih.

Persyaratan

Berdasarkan aturan di Undang Undang Pemilu tahun 2017, apabila ada kejadian semacam itu harus dilakukan PSU. Agar bisa dilakukan PSU beberapa persyaratan antara lain adanya bencana alam, segel yang rusak sebelum dilakukan pencoblosan atau sesudah pencoblosan tanpa diketahui oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, adanya pemilih lain ke daerah atau TPS tertentu.

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

Bahkan apabila petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau, pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

”Kami dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan PSU. Rekomendasi tersebut akan kita lihat dan dikaji terkait dengan permasalahan yang terjadi di TPS saat pencoblosan tangal 17 April lalu,” tandas Ketua KPU Pemalang, Mustaghfirin saat ditemui di kantornya. Dia mengatakan, sepanjang ada rekomendasi bawaslu untuk melakukan PSU KPU Pemalang tidak keberatan dan siap melaksanakan rekomendasi tersebut.

Di Brebes

Dari Brebes diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes, menemukan pelanggaran pemilu yang berpotensi dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pelanggaran pemilu itu ditemukan tim Bawaslu di tiga Tempat Pemunggutan Suara (TPS) yang tersebar di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes.

”Dari hasil pengawasan selama jalannya proses pemungutan suara, kami mendapatkan temuan pelanggaran pemilu yang berpotensi dilakukan PSU di tiga TPS di Kecamatan Bantarkawung,” kata Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Brebes, Yunus Awaludin Zaman kepada wartawan, kemarin. Dia mengungkapkan, tiga TPS yang berpotensi dilaksanakannya PSU itu berada di tiga desa di Kecamatan Bantarkawung.

Yakni, TPS 12 Desa Cipang, TPS 13 Desa Banjarsari dan TPS 28 Desa Pangebatan. Di tiga TPS tersebut pelanggaran yang ditemukan berupa adanya pemilih dari luar daerah mencoblos hanya dengan Elektronik KTP (EKTP) dan tidak memiliki formulir A5 atau surat keterangan pindah mencoblos di luar TPS asal.

Pemilih tersebut juga tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ”Dalam temuan kami, ada tiga orang yang memiliki E-KTP dari luar daerah mencoblos di tiga TPS itu. Tapi, tiga pemilih ini tak memiliki formulir A5 dan juga tak terdaftar sebagai di DPT, DPTb, ataupun DPK.

Ini berarti menyalahi aturan dan berpotensi dilakukannya PSU,” terang dia. Sesuai aturan, jelas dia, pemilih yang tidak terdaftar di DPT memang tetap bisa mencoblos menggunakan E-KTP atau suket, tetapi di TPS sesuai domisili. Mereka baru bisa memberikan hak suaranya mulai pukul 12.00.

Kemudian , dalam Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, disebutkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPTb namun memiliki hak pilih, masuk di kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Seharusnya pemilih yang berpindah TPS atau melakukan prosedur pindah memilih, wajib membawa formulir A5 untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Formulir A5 merupakan keterangan pemilih yang berpindah dari TPS asal ke TPS tujuan yang didapatkan dari kantor desa/ kelurahan atau Kantor KPU provinsi. ”Temuan ini sudah kami laporkan ke Bawaslu Jateng. Kami saat ini sedang menunggu rekomendasi selanjutnya dari Bawaslu Jateng,” jelasnya. (H77,H38-50)