PROMOSI DOKTOR

Aturan Hukum Jaminan Kesehatan Perlu Disempurnakan

SEMARANG - Mahasiswa Unissula, Yusriando, berhasil meraih gelar doktor sehubungan penelitiannya mengenai jaminan kesehatan nasional.

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) itu menyuguhkan riset berjudul "Rekonstruksi Tanggung Jawab Pemerintah di Bidang Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat".

Penelitian itu dikerjakan di bawah dukungan Prof Dr Teguh Prasetyo (promotor I ), Prof Dr I Gusti Ayu KRH (promotor II), dan Ketua PDIH Unissula Dr Anis Masdurohatun (co-promotor).

Riset yang dilakukan Yusriando dinyatakan diterima oleh tim penguji yang dipimpin Dekan Fakultas Hukum (FH) Prof Dr Gunarto dalam forum ujian terbuka promosi doktor. Gelar doktor pun diraihn Yusriando setelah sekian waktu mengerjakan penelitian.

Kelemahan

Menurutnya, skema jaminan kesehatan nasional yang diterapkan pemerintah masih terdapat kelemahan. ''Saya berharap melalui penelitian ini, beberapa kelemahan dalam pelaksanaan JKN bisa dicarikan pemecahan.

Riset ini pun bersifat menganalisis dan menemukan faktor penyebab ketidakefektifan pelayanan kesehatan yang berkenaan dengan jaminan kesehatan nasional,'' tuturnya dalam ujian promosi terbuka.

Melalui formula rekontruksi maka kebijakan yang sudah dijalankan akan bisa semakin disempurnakan sehingga pelaksanaan jaminan kesehatan nasional memberikan manfaat yang maksimal. Beberapa kelemahan terdapat dalam pengaturan kewajiban di bidang pelayanan kesehatan tersebut.

Akibatnya muncul pemahaman di tengah masyarakat apabila jatuh sakit mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang. Seluruh biaya pengobatan juga akan ditanggung BPJS sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah menjalankan amanat UUD 1945.

''Kondisi inilah yang kemudian perlu dibuat penyempurnaan kebijakan. Sebagai contoh yang ingin direkomenasikan adalah masyarakat pembayar premi asuransi disodorkan daftar harga atau platform pembiayaan,'' katanya.

Melalui bandrol harga yang ditawarkan akan bisa diketahui sejauh mana tanggung jawab pemerintah wajib menanggung biaya pembiayaan untuk peserta jaminan yang sedang sakit. Sebaliknya, masyarakat akan tahun mengenai kekurangan biaya yang wajib dibayarkan peserta jika tidak tertanggung di dalam asuransi model JKN. (H41-40)