Menanti Langkah Pemenang

Oleh Gunawan Permadi

TANGGAL 17 April 2019, Indonesia membuktikan diri sebagai negara dengan demokrasi yang sudah matang dan dewasa. Pesta pemilihan umum secara keseluruhan berlangsung tenang, damai, dan gembira. Hiruk-pikuk di media sosial memang sudah demikian adanya, namun di TPS-TPS, suasana persaudaraan sangat kental terasa. Kehidupan berlangsung seperti setiap hari dengan tidak lepas dari senyum, sapa, dan saling mendoakan kebaikan masing-masing.

Meskipun hasil resmi masih harus menunggu proses penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, hasil exit poll dan quick count yang sudah diumumkan beberapa lembaga survei sudah cukup memberikan gambaran pemenang pemilu, dan terutama presiden-wakil presiden terpilih. Beberapa hasil hitung cepat menyebutkan perolehan suara Jokowi- Amin unggul di kisaran 54-55 persen, sementara Prabowo-Sandi dengan perolehan suara di kisaran 44-45 persen. Tanpa bermaksud mendahului hasil resmi KPU, tantangan Joko Widodo-Maíuf Amin apabila resmi memimpin adalah bekerja lebih lincah dan lebih progresif.

Joko Widodo-Amin Maíruf tidak hanya harus menuntaskan janji-janji kampanye. Lebih dari itu, sebagai petahana sudah langsung dihadapkan pada pekerjaan besar yang belum selesai, yakni reformasi yang tertunda. Reformasi yang digulirkan pada 1998, dengan harga sangat mahal yang ditunaikan oleh jiwa-jiwa anak bangsa, selama dua dekade ini tidak berjalan sesuai harapan dan cita-cita reformasi. Majalah The Economist, dalam salah satu artikelnya memakai judul The Frustrated Reform, Reformasi yang Membuat Frustrasi. Dari kacamata yang lebih optimistis, saya lebih memilih diksi ìreformasi yang tertundaî, dan Jokowi-Amin mau tidak mau harus melunaskan utang reformasi itu agar Indonesia benarbenar mampu terbang menggapai Indonesia 2045.

Salah satu keberhasilan Pemerintahan Jokowi adalah memperbaiki iklim bisnis dan memberantas semaksimal mungkin praktik pungli atau suap. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat 73 (dari peringkat 120 pada 2014) dalam daftar Peringkat Kemudahan Berbisnis versi Bank Dunia 2018. Pembangunan infrastruktur massif memang baru akan dirasakan dampaknya beberapa tahun mendatang.

Jika masih banyak orang bersikap nyinyir karena belum merasakan segera dampak infrastruktur, hal itu karena kita lupa bahwa Indonesia sudah tertinggal puluhan tahun dalam pembangunan infrastruktur sebagai sarana penunjang aktivitas sosial-ekonomi-bisnis. Inggris membangun jaringan kereta api pertama pada 1830 dan dua puluh tahun kemudian, pada 1850, Revolusi Industri pertama menemukan wajah dan cengkeramannya.

Reformasi Radikal

Meski demikian, harus diakui Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla gagal menaikkan pertumbuhan PDB pada angka 7 persen sebagaimana dijanjikan. Ada banyak faktor sehingga pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 5 persen. Namun, kegagalan pemenuhan janji itu dikompensasi dengan keberhasilan pemerintah mempertahankan stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal sudah diakui hasilnya.

Sekarang, mari kita bandingkan dulu manifesto platform kedua pasangan kandidat. Dalam hal pembangunan manusia, kampanye Jokowi lebih terfokus pada pelatihan vokasi dan pendidikan digital. Area fokus itu selaras dengan kebutuhan bisnis dan industri yang sejauh ini masih berkutat pada persoalan pasokan tenaga terampil dan siap kerja.

Di bidang ekonomi, sangat jelas bahwa Prabowo lebih menekankan paham nasionalistis. Kemenangan Prabowo akan mencemaskan investor yang kemungkinan akan menarik investasi portofolio. Arus keluar kapital akan mengakibatkan ketidakstabilan makroekonomi dan memperlemah nilai tukar rupiah. Namun di sini lain, kampanye Jokowi memang tidak menjanjikan reformasi radikal. Pertimbangan-pertimbangan politik pemenangan dan politik kekuasaan agaknya menyebabkan ide reformasi radikal harus tertahan.

Namun, dengan perolehan suara dan mandat rakyat kali ini, Jokowi harus mampu mendobrak kebekuan reformasi, melanjutkan reformasi yang tertunda dengan kebijakan reformasi radikal, dan menjalankan politik kebijakan, bukan semata-mata politik kekuasaan. Itulah legacy, warisan, paling berharga yang semestinya dipersembahkan pemerintahan ini lima tahun ke depan.

Apakah faktor-faktor yang menjadi kalkulasi para pemilih terhadap dua kandidat itu? Pertama, Jokowi pasti akan tetap lebih memilih stabilitas di atas desakan reformasi. Selama kepemimpinannya, Jokowi terlihat sangat hati-hati, atau bahkan terlalu hati-hati, dalam menelurkan dan menjalankan kebijakan. Hal itu barangkali disebabkan pada kenyataannya bahwa presiden bukan ketua partai. Secara politis, kekuatan presiden yang bukan ketua partai memang terbatas, namun di sisi lain, fungsi kepresidenan dapat dijalankan secara lebih seimbang berhadapan dengan kekuatan politik partai, walau di sana-sini selalu timbul banyak kesulitan dan tikungan politis. Pemerintahan periode kedua Jokowi bisa jadi tidak berbeda jauh, yakni tetap fokus pada stabilitas ekonomi dan peningkatan secara bertahap lingkungan bisnis.

Tampaknya, Jokowi kali ini harus berani meninggalkan kebiasaan wait and see setiap kali berurusan dengan keputusan kebijakan. Para pemilih muda dan pendukung Jokowi kali ini didominasi kelompok intelektual, yang menginginkan kerja yang lebih dinamis, dan bahkan radikal atau out of the box. Periode ini perlu menjadi pembuktian bagi Jokowi sebagai presiden rakyat dalam pengertian semurni- murninya, yang steril dari politik kekuasaan partisan dan kepartaian, sehingga benar-benar memegang teguh politik kebijakan.

Ruang Otentisitas

Komposisi karakter pendukung kedua kandidat, bagaimanapun harus tetap diperhitungkan selama masa kepemimpinan ini oleh presiden-wakil presiden terpilih. Populisme dan politik tidak akan pernah mati. Jokowi dinantikan untuk memainkan kelihaian mengelola isu yang tidak mudah itu. Dengan dukungan legislatif sebagai mayoritas pendukungnya, politik pascakebenaran justru akan menemukan jawabannya dari gaya bersahaja Jokowi. Hanya saja, harus cerdas dipisahkan antara personifikasi presiden dan gaya kepemimpinan agar fanatisme kelompok anti-Jokowi mampu disublimasikan sebagai modal sosial pembangunan.

Ketegasan Jokowi-Amin dibutuhkan sangat mendesak saat ini, tanpa meninggalkan pendekatan humanis dan taktik politik yang cantik. ”Cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati,” begitulah kira-kira gaya yang harus dibangun dalam periode kedua ini.

Politik identitas telah dimainkan sedemikian rupa untuk menggalang suara dalam pemilu kali ini. Jejak dan dampak dari manufakturisasi politik identitas tidak akan langsung lepas dalam sehari. Indonesia telah memulai perjalanan politik ke depan dengan pemanfaatan politik identitas, sebuah jalan yang tidak sepenuhnya kita setujui dalam kontestasi politik, tetapi harus dihadapi dan dikelola oleh siapa pun pemimpin terpilih. Indonesia tidak sendirian karena fenomena politik identitas adalah fenomena global.

Dua contoh besar adalah pemilu Inggris Raya dan Amerika Serikat, yang sama-sama mengolah nasionalisme populis untuk modal kemenangan. Nasionalisme populis, yang berakar dari politik identitas, itulah yang secara habis-habisan dikapitalisasi oleh tim Prabowo Subianto untuk mendulang suara.

Pemilu 2019 menjadi sorotan antara lain karena inilah salah satu pemilu terbesar di dunia yang akan menentukan definisi masa depan politik identitas, yang saat ini, meminjam istilah Francis Fukuyama, ”menjadi konsep utama untuk menjelaskan banyak peristiwa di ranah global”s. Maka, sungguh bersyukur Indonesia telah menyumbangkan pengalaman berharga bagi dunia melalui pemilu ini untuk lebih memahami politik identitas, dan mengelolanya dengan baik. Bagaimana caranya? Dengan tetap memberi ruang bagi otentisitas dalam kerangka emansipatoris.

Pengalaman Indonesia dengan ”ribuan indonesia kecil” hanya membutuhkan sentuhan dan ketegasan pemimpin terpilih untuk diubah menjadi model bagi manifestasi politik identitas yang bukan regresif. Infrastruktur utama untuk ini adalah panglima hukum dan hak asasi manusia. Belajar dari kelemahan pada kepemimpinan 2014-2019 atas dua sektor itu, kepemimpinan baru mesti menemukan format untuk mendudukkan hukum sebagai panglima dan menyelesaikan kasuskasus pelanggaran HAM sebagai penegasan komitmen itu.

Dukungan koalisi besar bagi Jokowi-Amin sungguh terbukti menguntungkan tetapi juga sekaligus membahayakan bagi pengambilan keputusan di masa depan.

Mampukah Jokowi berkelit dan melepaskan diri dari sandera koalisi yang pasti akan terus mengepungnya selama kepemimpinannya? Kepiawaian Jokowi mengendalikan faksi-faksi di DPR selama kepemimpinan periode pertama membawa optimisme bahwa hal serupa akan mampu dilakukan, bahkan dengan cara lebih mudah, pada periode kedua ini.

Persoalannya adalah, jangan sampai kebutuhan pengendalian itu juga ikut mengendalikan reformasi yang telah lama membeku. Konsensus besar di koalisi itu penting, tetapi kontrak politik dengan para pendukung progresif juga jauh lebih penting untuk diwujudkan. Jika tidak, salah-salah, reformasi bukan lagi beku, tetapi mati.(34)

Gunawan Permadi, pemimpin redaksi Suara Merdeka


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar