TAJUK RENCANA

Usut Tuntas Praktik Politik Uang

Temuan dugaan politik uang dalam Pemilu 2019 menjadi keprihatinan bersama. Di tengah ajakan elemen masyarakat untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur, adil, aman, dan berintegritas, politik uang mencederai pemilu. Badan Pengawas Pemilu didorong terus memproses temuan di berbagai daerah tersebut sesuai prosedur pidana pemilu dan Undang- Undang Pemilu. Pada prinsipnya, tidak ada ruang bagi peserta pemilu yang coba-coba untuk menyuap pemilih dalam hajatan demokrasi ini.

Politik uang ditengarai tak hanya di level pemilihan anggota DPR, seperti temuan KPK ketika menangkap caleg Jateng II (Kudus, Jepara, Demak) Bowo Sidik Pangarso. KPK menemukan uang Rp 8 miliar dalam 400.000 amplop. Uang itu diduga akan digunakan untuk serangan fajar. Baru saja mereda pembicaraan atas temuan KPK, Bawaslu di Jateng mengungkap empat kasus dugaan politik uang. Kasus tersebut terjadi di Temanggung, Purworejo, Kudus, dan Tegal. Pengawas menemukan sejumlah barang bukti.

Pola dugaan praktik kotor itu ditemukannya amplop berisi uang tunai disertai kartu nama caleg, seperti yang terjadi di Temanggung dan Kudus. Adapula caleg yang diduga bagi-bagi uang kepada tim sukses dalam masa tenang di Purworejo, ataupun pembagian bahan seragam batik di Tegal. Bawaslu mengklarifikasi berbagai temuan tersebut. Apabila terbukti, caleg yang bersangkutan bisa dikenai ancaman pidana pemilu yang diatur dalam Pasal 278 ayat 2 jo Pasal 523 ayat 2 UU No 7 Tahun 2017.

Mereka diancam hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp 48 juta. Bahkan mereka bisa dicoret, sekalipun kelak terpilih dan duduk sebagai wakil rakyat. Hukuman maksimal sampai dengan pencoretan tersebut didorong benar-benar ditegakkan untuk memberi penjeraan. Apa jadinya jika wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif merupakan produk dari tindak pidana penyuapan? Besar kemungkinan dia akan berupaya mencari uang pengganti dengan berbagai cara untuk mengembalikan modal.

Bila demikian, pesta demokrasi untuk membawa kemajuan bangsa akan menyisakan pekerjaan rumah besar yang makin berat. Saat ini tantangan bangsa semakin tinggi di era Revolusi Industri 4.0 menghadapi perkembangan internet of thing dan kecerdasan buatan. Negara-negara bersaing ketat untuk bisa memenangkan kompetisi global. Sementara kita masih berkutat pada persoalan politik uang, korupsi, suap dalam kompetisi lokal untuk meraih kuasa dalam ranah eksekutif maupun legislatif.

Apa yang terjadi di Temanggung, Purworejo, Kudus, dan Tegal bisa jadi ibarat fenomena gunung es. Banyak kasus politik uang yang terjadi di tengah masyarakat namun belum terungkap ke publik. Persaingan untuk meraih suara terbanyak antara caleg internal dan eksternal partai mendorong caleg menempuh jalan pintas. Adanya pemilih ”matre” memperparah politik uang kian merebak. Realita caleg ëíyang penting menangíí dan pemilih pragmatis ini sepatutnya menjadi bahan evaluasi pada pemilihan umum selanjutnya.


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar