Tajuk Rencana

Komitmen atas Tambahan Kuota Haji

Kuota haji Indonesia bertambah 10.000 jamaah. Tambahan kuota tersebut hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Istana Pribadi Raja, Minggu (14/4). Keputusan tersebut disambut hangat oleh pemerintah RI maupun masyarakat Indonesia.

Harapannya, pada tahun ini tambahan kuota dari semula 221.000 jamaah menjadi 231.000 jamaah tersebut memperpendek daftar tunggu. Saat ini daftar tunggu bisa mencapai 18 tahun, bahkan di luar Jawa mencapai 40 tahun. Ada usulan tambahan kuota tersebut diberikan kepada calon jamaah berusia lanjut. Jamaah usia lanjut perlu diberi kesempatan lebih cepat berangkat untuk segera menunaikan panggilan haji.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengapresiasi tambahan kuota itu. Dia berharap ada skala prioritas dari masyarakat yang telah masuk daftar tunggu terlalu lama. Perlu pertimbangan khusus bagi mereka yang berusia lanjut masuk prioritas tambahan kuota agar mereka tidak terlalu lama menunggu. Meski dipresiasi hangat, tambahan kuota membawa implikasi atas penyelenggara ibadah haji Indonesia agar bisa berlaku tahun ini. Paling tidak, yang pertama, faktor pembiayaan. Mengutip pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Kemenag dan DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440 H/2019 M senilai Rp 35.235.602 atau setara 2.481 dolar AS.

Rinciannya 204 ribu jamaah haji reguler dan 17 ribu jamaah haji khusus. Harus ada alokasi tambahan biaya. Estimasi biaya yang perlu disepakati untuk 10.000 jamaah mencapai Rp 346 miliar. Tentu biaya tersebut memerlukan pembahasan intensif antara pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan DPR. Sepanjang ada komitmen, biaya tersebut bisa dibicarakan bersama untuk menyepakati hasil terbaik. Selain biaya, implikasi kedua adalah jumlah petugas haji. Diperkirakan, kuota 10.000 jamaah memerlukan tambahan 125 petugas. Petugas tentu juga terkait dengan biaya.

Faktor ketiga yang penting adalah layanan fasilitas baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Bagaimana proses pengurusan visa, persyaratan kesehatan, manasik haji, jumlah penerbangan, dan seterusnya bisa terjamin baik. Selain itu saat musim haji, penginapan di Arab Saudi sudah dipesan dari berbagai negara. Perlu pembicaraan bilateral untuk bisa menampung seluruh jamaah haji.

Kita tidak menginginkan ada layanan yang berbeda, terutama akomodasi selama menjalankan ibadah. Implikasi tersebut terasa tidak mudah, apalagi saat ini persiapan sudah mendekati tahap akhir atau kurang tiga bulan lagi. Namun bukan berarti tidak ada jalan keluar. Berbagai pihak yang berkaitan dalam ibadah haji harus duduk bersama. Tambahan kuota haji merupakan berkah bagi Indonesia. Wapres Jusuf Kalla menyatakan persoalan biaya tidak menjadi masalah karena dana haji tersimpan di BPKH. Pernyataan itu kita maknai pemerintah berkomitmen untuk memperlancar proses keberangkatan seluruh jamaah haji.


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar