Demonstran Desak Bashir Segera Diadili

KHARTOUM - Para demonstran yang masih bercokol di sekitar markas besar Angkatan Bersenjata Sudan mendesak penguasa militer di negara itu segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil dan mengadili mantan presiden Omar al-Bashir.

"Kami menyerukan dewan militer untuk segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil," kata Asosiasi Profesional Sudan (SPA), organisasi yang menjadi ujung tombak aksi protes dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam sebuah pernyataan, SPA menyerukan pembentukan pemerintah transisi dan mendesak Angkatan Bersenjata untuk menyeret Bashir dan semua kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional ke pengadila.

Bashir dan kelompoknya melakukan kudeta pada 1989 dan menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis. "Mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Darfur, pegunungan Nuba, dan Nil Biru. Mereka harus diadili segera," katanya.

Bashir menjadi incaran Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) yang bermarkas di Den Haag, Belanda, atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas perannya dalam konflik di Darfur. Namun, dia menyangkal semua tuduhan itu.

Restrukturisasi

Penjabat Ketua Partai Kongres Nasional (NCP), Ahmed Harun, juga masuk dalam orang yang dicari oleh ICC atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. SPA mengatakan semua properti milik Partai Kongres Nasional disita bersama dengan rekening bank partai hingga ditemukan bukti korupsi.

"Kami juga menyerukan pembebasan tentara dan perwira yang memihak revolusi," tambah pernyataan itu. Pada hari yang sama, Dewan Militer mengatakan telah membentuk komite untuk mendaftarkan properti NCP yang dulu dipimpin Bashir.

Dewan militer juga mengumumkan bahwa mereka telah menangkap sejumlah pejabat senior dari rezim Omar al-Bashir. Hal itu disampaikan juru bicara Shams Aldin Kabashi dalam konferensi pers di ibu kota Khartoum, Minggu (14/4).

"Keamanan nasional akan direstrukturisasi," tegasnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang penangkapan tersebut. "Banyak prosedur sedang berlangsung. Kami diperintahkan untuk merestrukturisasi tentara nasional. Penyitaan kantor partai yang berkuasa di seluruh negara telah dimulai.

Kami juga akan meninjau banyak undang-undang termasuk undang-undang ketertiban umum dan membentuk markas antikorupsi berdasarkan peraturan yang baru dan standar transparan," paparnya.

Kabashi meminta partai-partai politik menyerahkan daftar calon mereka untuk kabinet baru dengan konsensus dari berbagai partai politik. Pada Sabtu lalu, Ketua Dewan Militer Letjen Abdel Fattah Burhan berjanji untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi besar-besaran.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Burhan mengatakan periode transisi selama dua tahun akan berakhir dengan pemilihan umum yang bebas dan adil dan berjanji untuk mengadili mereka yang terlibat dalam pembunuhan para pengunjuk rasa serta korupsi di bawah rezim lama. (afp-25)