Pemilu Serentak, Sejarah Indonesia

TINGGAL empat hari lagi, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum serentak. Untuk kali pertama, pemilu akan memilih presiden dan wakil presiden, berbarengan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu kali pertama digelar di Indonesia tahun 1955.

Selanjutnya digelar tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu 1955 diadakan dua kali berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu pertama 29 September 1955 diadakan untuk memilih anggota DPR.

Pemungutan suara ini diikuti 118 peserta dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Dilanjutkan pemungutan suara kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang diikuti 91 peserta dari 39 parpol, 23 ormas, dan 29 perorangan.

Menurut Komisioner KPU Kota Semarang 2003-2018, Henry Wahyono, pemilu kedua pada masa orde baru tahun 1971 merupakan amanat UU dua tahun sebelumnya. Tanggal 5 Juli 1971, pemilu memilih anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Sebanyak 10 parpol ikut dalam pemilu ini.

Partai Nadhalatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiiah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba, dan Sekber Golongan Karya.

Pemilu 1977-1997 menggunakan sistem yang sama dengan pemilu 1971, tetapi hanya diikuti tiga parpol hasil fusi (peleburan) beberapa parpol. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari partai NU, Parmusi, Perti, dan PSII.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba. Ditambah satu peserta lagi Golongan Karya. Tak berapa lama setelah pemilu 1997, gelombang reformasi melanda Indonesia dan menggulingkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Reformasi ini diikuti pemilu 1999 meski persiapannya terbilang mepet. Tidak seperti yang dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti.

Pemilu 1999 menandai pemilihan pertama pada masa reformasi, dan diikuti 48 parpol. Lima tahun kemudian pemilu bukan hanya memilih anggota DPR, dan DPRD provinsi atau kabupaten/kota. Untuk kali pertama juga memilih anggota DPD serta secara langsung memilih presiden dan wakil presiden.

Pemilu untuk memilih anggota legislatif dan DPD dilaksanakan 5 April 2004, sementara pemilihan presiden dan wakil presiden digelar 5 Juli yang dilanjutkan pemilihan putaran kedua 20 September. Dalam pemilu 2009 kali kedua rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50 persen jumlah provinsi di Indonesia. Pemilu legislatif 2009 diikuti 38 parpol nasional dan enam parpol lokal Aceh.

Kemudian pemilu 2014 yang juga dilaksanakan dua kali untuk memilih anggota legislatif dan DPD, kemudian presiden dan wakil presiden. Untuk DPR memperebutkan 560 kursi, sementara DPD 132 kursi. Total 12 parpol nasional dan tiga parpol lokal Aceh mengikuti pemilu lima tahun lalu. Tahun ini, 16 parpol di tingkat nasional plus empat parpol lokal di Aceh mengikuti pemilu serentak.

Tak Salah Pilih

Ketua KPU Kota Semarang Henry Cassandra Goeltom mengatakan, sebelum pemungutan suara serentak 17 April 2019, berbagai tahapan telah ditetapkan dan dilaksanakan. Seperti kampanye terbuka, kampanye metode rapat umum, debat kandidat, dan tahapan lainnya. ”Sebagai pemilih, masyarakat bisa melakukan sejumlah hal berikut, agar tak salah pilih dan bisa menggunakan hak memilih dengan benar,” ujarnya.

Pertama, pahami, pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama. Artinya, pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif baik DPR, DPD, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Pemilih harus memberikan perhatian yang sama untuk kedua pemilihan ini, tidak hanya fokus pada pemilu presiden. Presiden yang baik memang sangat diperlukan. Akan tetapi, parlemen yang baik juga penting untuk menopang kerja presiden.

Kedua, memastikan terdaftar sebagai pemilih. Yaitu WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, sudah punya hak untuk memilih dalam pemilu. Memiliki hak pilih saja tak cukup. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Untuk memastikan sudah terdaftar, pemilih bisa mendatangi kantor desa/kelurahan setempat, atau mengecek secara online di portal https://sidalih3. kpu.go.id atau dengan mengunduh aplikasi KPU RI Pemilu 2019. Melalui portal tersebut, pemilih bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum, cukup dengan memasukkan nama dan NIK E-KTP. Ketiga, mengetahui program, gagasan, dan visi misi peserta pemilu. (Fista Novianti-54)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar