Perbarui Kurikulum,Tingkatkan Mutu

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) menggelar lokakarya kurikulum. Tujuannya melakukan revisi dan memperbarui kurikulum dengan mempertimbangkan aspek perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan stakeholders terhadap lulusan.

Lulusan S1 Hukum saat ini tidak lagi melihat ijazah yang diperoleh, namun pada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional. Ini sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas baik formal maupun informal.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian. Ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum diperlukan sebagai penentu arah untuk mewujudkan visi pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi. ”Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.

12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sudah seharusnya kurikulum dijadikan sebagai acuan pokok bagi setiap program studi. Baik dalam merencanakan, mengendalikan, maupun mengembangkan program studinya masing masing,” ujar Dekan Fakultas Hukum, Rini Heryanti SH MH Oleh karenanya, kurikulum harus memuat informasi tentang rencana dan pengaturan mengenai kajian dan isi atau bahan pelajaran.

Kemudian cara penyampaian dan penilaian yang dilakukan untuk menjamin tercapainya learning outcomeyang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). ”Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang telah mengimplementasikan kurikulum KKNI sejak tahun 2013, ” imbuh Rini.

Dari hasil lokakarya kurikulum ini menghasilkan draft mata kuliah wajib nasional, wajib fakultas, dan mata kuliah pilihan konsentrasi, guna mendukung kegiatan tersebut. Ini sekaligus untuk menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang mendukung tercapainya learning outcome seperti disajikan pada KKNI.

Dari setiap proses pembelajaran yang diharapkan akan mengubah cara pandang orang terhadap kompetensi dosen dan mahasiswa.

Seminar Nasional

Selain memperbarui kurikulum, fakultas hukum juga gencar menggelar seminar nasional. Pakar hukum seperti Prof H Muladi SH yang merupakan pendiri USM,dan Prof Dr Mahfud MD juga dilibatkan. Bahkan bekerja sama dan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Indonesia (BPN) Kota Semarang, Peradi Kota Semarang dan Kapolda Jateng.

Fakultas hukum USM juga rutin mencetak advokat yang andal dan profesional dengan menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kegiatan yang menggandeng DPC Peradi Kota Semarang ini, rutin digelar setiap tahun.

Saat ini fakultas hukum juga memiliki Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) yang sudah terakreditasi oleh Kemenkumham RI. Baru-baru ini fakultas itu menggelar seminar nasional tentang kompleksitas ideologi Pancasila di era milenial.

Seminar tentang antiradikalisme bekerja sama dengan Polda Jateng. Isinya tentang pencegahan korupsi bekerja sama dengan KPK.

”Lulusan Fakultas Hukum USM juga dibekali dengan sertifikasi wawasan kebangsaan, literasi digital, dan bahasa Inggris. Gunanya untuk menambah kemampuan softskill serta sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI),” ujar Rini. (23)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar