Pemilu untuk Keadilan

Rasulullah Saw mengawali tatanan kenegaraan dengan pemerintahan beliau, dapat dikatakan, secara efektif baru dimulai setelah hijrah. Hijrah pun dilatari oleh ’’semacam’’ kemandegan progres perjuangan selama hampir 12 tahun di Makkah. Menurut beberapa sumber, 12 tahun mendakwahkan Islam di Makkah, baru mampu mendapatkan pengikut sebanyak 200 orang (Hashem, 2001).

Kepemimpinan beliau memang tidak melalui proses pemilihan seperti sekarang, melalui pemilihan umum. Karena beliau dipilih langsung dan dipersiapkan oleh Allah dengan membawa ajaran dan tentu dengan ’’takaran’’ yang ’’basyarlaakal-basyar’’.

Tidak ada keraguan dari siapa pun tentang kehebatan dan keberhasilan dari kepemimpinan beliau. Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad Saw, sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam perjalanan sejarah manusia.

Rasulullah Saw menyiapkan dokumen perjanjian atau kesepakatan yang menjadi fondasi konstitusi untuk membangun komunitas negara sekaligus menyatukan seluruh elemen warga Madinah, terutama dua suku besar, Aus dan Khazraj yang terlibat sengketa berkepanjangan, dan semua suku yang berada di Madinah.

Dokumen yang disiapkan Rasulullah Saw disebut Mitsaq atau Shahifah Madinah. Melalui Shahifah Madinah inilah, yang mengatur sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi warga Madinah, baik Muslim maupun Yahudi, mereka menjadi satu kesatuan komunitas, yang disebut ummah.

Shahifah atau Mitsaq yang berisi 47 pasal ini, diawali dengan kalimat ’’Ini adalah piagam dari Muhammad Nabi Saw, antara orang-orang yang beriman dan orang Islam (yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka’’.

Secara substantif, isi pokok dari Shahifah adalah menempatkan semua warga dalam posisi yang sama, hidup bertetangga dengan solidaritas yang tinggi, dan hidup bersama dengan prinsip keadilan dan adil. Kata-kata ’’wal qisthi baina lmu’minin’’ dimuat pada pasal 2-10.

Gagasan Dasar

Ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi nilai dan gagasan dasar yang mendasari setiap gerak dan langkah siapa pun yang masuk dalam komunitas tersebut. Selain itu adalah nilai persaudaraan bersama, apapun agama yang dianutnya.

Islam memposisikan setiap manusia sama kedudukannya. Orang Arab tidak lebih utama dari pada orang non-Arab. Orang kulit putih tidak lebih unggul daripada orang kulit hitam. Inilah sesunggunnya konsep dan konstitusi yang mengatur tentang hidup bersama, saling tolong menolong, saling menghormati, saling bekerja sama secara baik.

Untuk menghindari konflik, Rasulullah Saw meminta kepada warga masyarakat apabila terjadi perbedaan pendapat, dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi apabila ada perbedaan yang tajam, ditanyakan langsung kepada Rasulullah Saw.

Tentu semua kita memahami, untuk menciptakan keadilan dan kedamaian tersebut, dibutuhkan basis ilmu komunikasi dan ilmu politik sekaligus, agar tercipta suasana nyaman. Kata kunci sebuah negara adalah amanat atau kepercayaan dan dikelola secara adil. Karena itu, fondasi dasar pengelolaan sebuah negara oleh pemimpin adalah menjalankan tugas sebagai pemimpin itu secara amanah dan adil.

Karena adil yang berarti memberi hak kepada yang berhak (i’thau kulla dzi haqqin haqqahu) atau menempatkan sesuatu pada tempatnya (wadl’u s-syai’ fi mahallih) merupakan nilai universal yang mutlak menjadi keharusan untuk diwujudkan.

Dengan demikian rakyat dan masyarakat, akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Itulah yang ditunjukkan Rasulullah Saw melalui membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi, sebagai sentra pengelolaan negara demi keadilan dan kedamaian. Pemilu hanyalah instrumen untuk memilih pemimpin yang adil dan mampu mewujudkan kemakmuran. Bukan tujuan.

Karena itu, mari kita jadikan momentum pemilu presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/- Kota, sebagai kesempatan untuk memilih pemimpin baik eksekutif maupun legislatif, yang kita yakini mampu berbuat adil dan memakmurkan rakyat. Pertanyaannya adalah, apakah angan-angan atau harapan terpilihnya pemimpin yang adil dan mampu mewujudkan kemakmuran, akan bisa terwujud, kala ongkos sosial politik dan sosial ekonomi sangat mahal.

Tentu sangat berat rasanya. Sudah terlalu banyak contoh faktual, banyaknya kepala daerah, anggota legislatif, yang terpaksa harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau prosedur biasa.

Bagi kita yang terpenting, sebagai bangsa yang sudah terlanjur memilih demokrasi langsung one man one vote atau satu orang satu suara, dan ini banyak pihak menyimpan keprihatinan, karena sesungguhnya amanat sila keempat Pancasila, adalah ’’Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan’’ menegaskan demokrasi perwakilan, bahwa pemilu 17 April 2019 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pemilu 2019 ini rasanya justru menghadirkan kesan dan suasana yang sangat terasa tidak atau kurang kondusif.

Tensi dan modus-modus masing-masing pihak pendukung, berpotensi terjadi gesekan dan konflik. Fakta berita di media, mudah-mudahan hoaks, terjadi saling menghadang, dan ini tentu tidak sehat.

Bahkan ada kesan -mudah-mudahan tidak benar juga - oknum aparat yang semestinya netral, ikut berpihak pada pasangan calon tertentu. Selamat memberikan suara Anda pada calon yang Anda yakini akan mampu menjalankan jabagan itu sebagai amanat untuk mewujudkan kemakmuran. Allah a’lam bi shshawab. (Prof DrH Ahmad Rofiq MA, Wakil Ketua Umum MUI Jateng, Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang-23)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar